Headlines News :

    Heboh! PDIP Akhirnya Bongkar Transaksi Politik Jokowi


    intriknews.com Jakarta - Heboh kekisruhan politik pemerintahan Jokowi semakin parah. Berbagai aksi bongkar rahasia dilancarkan. Setelah sekian lama, PDI Perjuangan (PDIP) akhirnya membongkar adanya transaksi politik dalam pencalonan Presiden Jokowi di Pilpres 2014. Dimana, saat itu PDIP dijanjikan akan mendapat jatah 15 kursi menteri.

    Divisi Hukum PDIP, Alteria Dahlan mengatakan, dalam kesepatakan awal PDIP akan mengisi mayoritas kursi menteri di kabinet.

    "Jatahnya menteri PDIP itu sebenarnya 15 (kursi menteri), tapi diturunkan lagi jadi delapan, tapi yang diambil cuma empat, itu menunjukan kita tidak intervensi," kata Alteria, dalam sebuah diskusi di Bakoel Coffe, Jakarta Pusat, Minggu (1/2/2015).

    Alteria mengatakan, jatah kursi menteri yang diperoleh PDIP di kebinet pemerintahan Jokowi menunjukkan tidak ada intervensi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Menurutnya, persepsi publik terhadap PDIP dan Megawati saat ini salah. Sebab publik selalu mengaitkan peranan kuat Megawati dalam setiap keputusan Presiden Jokowi.

    Salah satunya soal pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri yang disebut-sebut adalah titipan dari Megawati.

    "Nah dikasus BG ini kita ingin tunjukan yang benar itu benar walaupun bertentangan dengan opini publik," katanya.

    Menurutnya, Megawati selalu menjunjung tinggi aturan yang ada. Bahkan dalam berpolitik Megawati selalu menerapkan politik yang tulus.

    "Ini sudah domainnya pak Jokowi sebagai presiden, Ibu Mega paham itu," tegasnya.

    sumber: inilah

    "Kebenaran Soal Trio Macan Di Istana Harus Diungkap"


    intriknews.com Kasus perseteruan KPK-Polri dinilai bukan satu-satunya ancaman yang perlu diwaspadai oleh pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu ancaman yang paling perlu diantisipasi adalah kembali dijalankannya agenda-agenda ekonomi neoliberal yang bertentangan dengan amanat konstitusi.

    Direktur Mubyarto Institute, Awan Santosa, memaparkan sejumlah indikasi bahwa pemerintahan Jokowi-JK berpotensi tersandera oleh agenda neoliberal.

    "Pertama, desakan kepada pemerintahan Jokowi untuk melakukan liberalisasi energi, khususnya migas yang lebih masif lagi, di antaranya melalui pelepasan harga BBM ke mekanisme pasar. Di belakang agenda ini tentu saja adalah penguasa migas baik di lingkungan Jokowi maupun pemain migas internasional," ujar Awan lewat keterangan tertulis, Minggu (1/2).

    Kedua, lanjut dia, adalah dorongan kepada pemerintahan Jokowi untuk memperluas peran sektor korporasi melalui agresivitas pembangunan infrastruktur yang dijalankan dan sebagian dibiayai mereka melalui berbagai skema investasi.

    "Salah satu penetrasi agendanya dalam penyusunan RAPBN-P 2015 yang didesain defisit Rp 225,9 triliun sebagai pintu masuk utang luar negeri yang dalam rancangan tersebut diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp 400 triliun, di antaranya untuk Penyertaan Modal Negara terhadap beberapa BUMN. Salah satu BUMN yang akan dibiayai terbesar adalah PT SMI yang bergerak dalam bidang infrastruktur," papar dia.

    Ketiga, ujar Awan, adalah tekanan kepada pemerintahan Jokowi untuk melanjutkan liberalisasi perdagangan dan investasi. "Di antaranya melalui pemberian izin ekspor mineral PT Freeport setelah adanya komitmen pembangunan smelter di Gresik," katanya.

    Menurut peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PUSTEK) UGM Yogyakarta itu, berbagai indikasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi-JK masih rentan disusupi agenda ekonomi neoliberal yang akan membelokkan jalannya pemerintahan pro-rakyat berdasar konstitusi.

    "Untuk itu senyampang pemerintahan Jokowi baru berjalan 100 hari maka perlu upaya serius untuk menahan serbuan agenda neolib ini. Pemerintahan Jokowi-JK harus dibebaskan dari sandera ekonomi-bisnis di lingkungan pemerintahan yang berjalan dengan kepentingannya sendiri," kata dia.

    Namun di sisi lain, Awan meyakini pemerintahan Jokowi-JK yang didukung penuh PDI Perjuangan yang berideologi Pancasila 1 Juni 1945 ajaran Bung Karno, akan dapat melawan agenda kaum neolib tersebut.

    "Kuncinya Jokowi menjaga konsistensi terhadap perintah Ideologi Pancasila, mentaati konstitusi dan menyatu dalam gerakan rakyat dalam rangka mewujudkan Tri Sakti, Berdaulat dalam Politik, Berdikari dalam Ekonomi dan Berkepribadian dalam Budaya," ujarnya.

    "Hal lain yang mendesak bagi Jokowi adalah membentengi istana dari para penganut paham liberalisme energi dan khususnya ekonomi dan pertanian," imbuhnya.

    Peringatan kewaspadaan terhadap agenda neoliberal ini sejalan dengan merebaknya isu belakangan ini tentang tiga orang di ring 1 Jokowi yang disebut-sebut ingin menjauhkan sang presiden dari partai pendukungnya. Bahkan, menurut sumber merdeka.com, mereka yang di media sosial diplesetkan sebagai 'Trio Macan' itu disebut-sebut sudah mulai menyetir Jokowi agar mau mengikuti agenda neoliberal pesanan Barat.

    "Kebenaran soal Trio Macan di Istana harus diungkap agar tidak menimbulkan fitnah," ujar Awan tentang sebuah postingan di situs jurnalisme warga.

    sumber: merdeka

    Terkait Penguasaan Tanah Blangpadang, Gubernur Aceh Lawan TNI


    intriknews.com Banda Aceh - Gubernur Aceh Zaini Abdullah melanjutkan upaya perlawanannya terhadap penguasaan tanah Blang Padang oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak pemberlakuan darurat militer pada pertengahan 2003.

    Bentuk perlawanan itu dilakukan dengan menyurati Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan.

    Sumber Atjehpost.co di internal gubernur Zaini mengatakan, dalam surat yang dikirimkan pada 8 Januari 2015, Gubernur Zaini Abdullah meminta agar Badan Pertanahan Nasional Pusat segera menerbitkan sertifikat untuk tanah Blang Padang.

    Langkah ini adalah perlawanan lanjutan setelah sebelumnya pada November 2014, Gubernur Zaini melaporkan secara lisan kepada Presiden Joko Widodo.

    "Gubernur memang ada meminta percepatan untuk menyelesaikan status pengelolaan Blang Padang, nantinya tempat itu direncanakan dijadikan ruang terbuka hijau," kata Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Mahyuzar, seperti dikutip merdeka.com.

    Selama ini, lapangan Blang Padang memang menjadi semacam alun-alun kota, tempat aneka upacara hari besar, pentas seni, pameran, dan lokasi masyarakat berolah raga. Namun, untuk menggelar hajatan di tempat itu harus atas seizin Kodam Iskandar Muda. Di sejumlah sudut juga ditempel plang bertulisan "Tanah Ini Milik TNI-AD."

    Adli Abdullah, Anggota Tim Asisten Gubernur Aceh, pernah menulis di koran Serambi Indonesia mempertanyakan klaim kepemilikan Blang Padang oleh TNI.

    Adli mengutip tulisan seorang pegawai pemerintah Belanda yang pernah ditugaskan di Kalimantan dan Sumatera Barat dan menuangkan pengalamannya di Aceh dalam sebuah buku.

    “Dalam buku ini disebutkan bahwa Blang Padang dan Blang Punge adalah Umeung Musara  (tanah wakaf) Mesjid Raya Baiturrahman yang tidak boleh diperjualbelikan  atau dijadikan harta warisan dan  tidak ada pihak yang dapat menggangu gugat status keberadaan hak miliknya,” tulis Adli.

    Menurut Adli, tanah wakaf digunakan sebagai sumber penghasilan imeuem Mesjid Raya Baiturrahman.

    Sementara menurut Kodam Iskandar Muda, klaim kepemilikan itu dilakukan berdasarkan bukti dan dasar hukum yang kuat bahwa tanah tersebut merupakan aset kekayaan negara yang dikuasakan kepada Departemen Pertahanan. Namun, karena Dephan tidak punya Kanwil di daerah, maka Kodam Iskandar Muda menjadi perpanjangan tangan Dephan.


    Sebut Ratusan Masyarakat Korban Peristiwa Talangsari Tewas Akibat Bunuh Diri, Hendropriyono Dilaporkan Ke Polisi


    intriknews.com Jakarta - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono dilaporkan ke polisi terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Dusun Talangsari, Lampung, pada 1989. Laporan terhadap Hendropriyono dibuat oleh Azwar, seorang korban HAM dari peristiwa Talangsari, dan didampingi oleh tim advokasi dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).

    Wakil Koordinator Bidang Advokasi Kontras Yati Andriyani mengatakan, Hendropriyono dilaporkan terkait hasil wawancaranya dengan jurnalis investigasi AS, Allan Nairn, pada Oktober 2014.

    "Bukti wawancara tersebut telah kami ajukan dalam laporan ke Bareskrim Mabes Polri," ujar Yati saat ditemui di Kantor Kontras, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (30/1/2015).

    Dalam wawancara dengan Nairn, Hendropriyono menyebut bahwa ratusan masyarakat yang menjadi korban tewas dalam peristiwa Talangsari itu tewas akibat bunuh diri. Hendropriyono menyangkal telah terjadi pembunuhan massal yang dilakukan oleh anak buahnya. Padahal, sebut Yati, fakta dan kesaksian para korban dalam peristiwa tersebut mengakui bahwa lebih dari 300 orang menjadi korban pembunuhan secara brutal oleh aparat.

    Yati mengatakan, laporan ke polisi itu didasari atas Pasal 320 ayat 1 KUHP mengenai penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal. Laporan tersebut awalnya dibawa ke Bareskrim Polri pada November 2014. Namun, penyelidikan atas perkara tersebut kini telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Menurut Yati, saat ini proses penyelidikan masih berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi pelapor.

    Menurut Yati, keterlibatan Hendropriyono dalam kasus Talangsari dapat dibuktikan melalui keterangan para saksi. Saat peristiwa tersebut, Hendropriyono menjabat sebagai Komandan Resor Militer 043 Garuda Hitam Lampung. Hendropriyono disebut sebagai pemimpin dalam penyerangan kepada kelompok masyarakat di Talangsari.

    sumber: kompas

    Bochor Bro.. Harga Materai 6000 Akan Naik Jadi 20 RIBU. Kurang Dana, Rezim Jokowi Peras Rakyat


    intriknews.com Jakarta - Rezim pemerintahan Joko Widodo tampaknya semakin kelimpungan mencari dana untuk melancarkan program-program kerjanya. Setelah mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak dan menaikkan tarif dasar listrik, kini giliran harga materai akan dinaikkan sampai 30 persen.

    Seperti dilansir kontan.co.id, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Dadang Suwarna mengatakan, tarif bea meterai yang semula Rp 3.000 per lembar akan naik menjadi Rp 10.000. Khusus meterai bertarif Rp 6.000 akan naik menjadi Rp 20.000 per lembar atau lebih dari 300%.

    Namun, Dadang belum bisa memastikan kapan tarif baru meterai ini akan berlaku. Sebab, rencana kebijakan ini akan dibahas dulu dengan DPR. "Tahun ini dibahas," kata Dadang, Rabu (28/1).

    Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan, regulasi tarif bea meterai sudah terlalu lama tak berubah. Saat ini kenaikan tarif bea meterai masih terbuka. "Tiga kali pun masih bisa, baik tarif dan cakupannya," kata dia.

    Pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo menilai, selama ini kontribusi bea meterai terhadap penerimaan pajak masih sangat kecil. Pada 2014, DJP hanya meraup Rp 1,27 triliun dari bea meterai, dibawah target DJP tahun lalu sebesar Rp 1,8 triliun. Jika tarif bea meterai naik, potensi penerimaan jadi Rp 2,5 triliun.


    Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengeluhkan soal ketiadaan dana APBN untuk mendukung program kerjanya di Kementerian Sosial terutama validasi data penerima kartu sakti Jokowi.

    "Mestinya dapat, malah tidak dapat. Mestinya tidak dapat, malah dapat. Ya kita juga bingung, APBN nggak ada, susah kalau ikhlas-ikhlasan begini. Mau divalidasi, tapi kalau nggak ada datanya, apanya yang divalidasi," ujarnya. (yq)

    Melihat Lebih Jelas Upaya 'Penghancuran' KPK Lewat Laporan ke Polri


    intriknews.com Satu per satu pimpinan KPK dilaporkan ke polisi. Eks Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menyebut ada upaya sistematis untuk menghancurkan KPK.

    Awalnya hanya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang dilaporkan ke polisi, lalu merembet ke Abraham Samad, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnaen. Kasus yang dilaporkan beragam, mulai dari dugaan mengarahkan pemberian keterangan palsu di pengadilan, hingga pencurian saham.

    "Ada satu proses sistematis untuk bagaimana menghancurkan KPK. Sebab kelima orang ini bersama-sama, saya ikut proses seleksi," kata Abdullah di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (26/1) kemarin.

    Deputi Pencegahan KPK Johan Budi SP tak geleng-geleng dengan laporan-laporan itu. Pasalnya, dalam kurun waktu 2 minggu, hampir semua pimpinan KPK dilaporkan. Tak berselang lama setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka pemilik rekening gendut.

    "Saya tidak tahu apakah kebetulan ataukah disengaja setelah Pak BW ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, sehari kemudian Pak Adnan Pandu dilaporkan ke Mabes. Kemudian setelah itu katanya Pak Abraham juga dilaporkan. Kemudian menyusul Pak Zul juga katanya akan dilaporkan maka sempurnalah pelaporan ini sangat sempurna," ujar Johan.

    Status tersangka BW membuat pria 56 tahun itu mengundurkan diri dari posisinya sebagai pimpinan KPK. Akankah Polri tetap melanjutkan laporan atas tiga petinggi KPK lainnya? Berikut laporan-laporan terhadap pimpinan KPK:

    1. Bambang Widjojanto 

    Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) jadi pimpinan KPK pertama yang dilaporkan ke polisi. Bambang tak hanya dilaporkan, tapi juga telah ditetapkan jadi tersangka, bahkan sempat ditangkap.

    BW dilaporkan oleh politikus PDIP Sugianto Sabran. Perkara laporan adalah Tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Waktu kejadian perkara yang dilaporkan pada Juli 2010. Tempat kejadian perkara adalah Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, dan Jakarta.

    Tuduhan memberikan keterangan palsu ini terkait dengan sidang sengketa pilkada Kotawaringin Barat pada tahun 2010 silam. BW saat itu menjadi pengacara Ujang Iskandar, Bupati Kotawaringin Barat yang mengalahkan Sugianto di persidangan.

    BW dikait-kaitkan dengan vonis bersalah kepada Ratna Mutiara, saksi pihak Ujang yang divonis 5 bulan karena memberi keterangan palsu di persidangan sengketa pilkada Kotawaringin Barat.

    Namun Ratna yang dikonfirmasi wartawan menepis kaitan kasusnya dengan BW. Dengan tegas dia menyatakan tak pernah diarahkan oleh BW. Ujang Iskandar juga sudah menegaskan saksi-saksi yang disiapkan pihaknya tak terkait dengan BW.

    Atas laporan Sugianto, BW kini berstatus tersangka. Dia bahkan sempat ditangkap sambil diborogol di depan anaknya. Namun tekanan publik akhirnya membuat Polri membebaskan BW.

    Meski sudah bebas, status tersangka yang disandang BW membuatnya harus mengajukan pengunduran diri. BW ingin memberi contoh, sebagai pejabat negara, etika harus dijunjung tinggi.

    2. Abraham Samad

     Ketua KPK Abraham Samad dilaporkan pada Kamis (22/1) lalu atas dugaan melanggar pasal 36 dan pasal 65 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

    "Yang melaporkan Muhammad Yusuf Sahide, Direktur Eksekutif LSM KPK Watch Indonesia, Nomor: LP/75/I/2015/Bareskrim," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Rikwanto di Mabes Polri, Senin (26/1) kemarin.

    Abraham Samad dilaporkan karena dugaan pertemuan dengan petinggi partai politik PDIP dan menjanjikan bantuan hukum dalam perkara Emir Moeis, bahkan diduga menjanjikan bantuan meringankan hukuman Emir Moeis. Laporan terhadap Abraham ini sama dengan serangan Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pekan lalu.

    "Saksi dalam kasus AS, Hasto dan Syamsir (Advokat)," papar Rikwanto.

    Dalam laporannya, Yusuf Sahide menyertakan alat bukti berupa satu bendel print dokumen dari website Kompasiana dengan judul 'Rumah Kaca Abraham Samad' yang diunggah Tanggal 17 Januari 2015 lalu.

    Samad menyebut artikel berujudul Rumah Kaca Abraham Samad itu sebagai fitnah.

    3. Adnan Pandu Praja 

    Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri terkait kasus dugaan pencurian saham PT Desy Timber. Ahli waris pemilik perusahaan, Mukhlis Ramlan menyebut Adnan Pandu sebagai kuasa hukum memalsukan akta perusahaan pada tahun 2006 untuk mengambil saham secara ilegal.

    Mukhlis menjelaskan bahwa PT Desy Timber meminta lawyer firm milik Adnan Pandu dan Indra pada tahun 2005 untuk melakukan advokasi hukum karena ada konflik internal di perusahaan tersebut. Mukhlis menuding Adnan Pandu memanfaatkan konflik itu.

    "Di konflik internal itu mereka mengambil saham. Mereka buat roof sendiri, mereka membuat akte notariat secara palsu dan RUPS yang dilakukan Muis Murad grup bahwa ini adalah pemilik yang sah dan sekarang perusahaannya lagi loading kayu di Berau," papar Mukhlis kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Sabtu (24/1) lalu.

    Lalu, mengapa kasus yang terjadi tahun 2006 baru dilaporkan ke Mabes Polri saat ini?

    "Saya sudah ke Polres Berau. Saya sudah ke Polda Kaltim, tidak ditanggapi sejak 2008 terus 2009. Itu bukan kami saja yang melapor," jawab Mukhlis.

    Adnan Pandu dilaporkan dengan menggunakan pasal 266 KUHP jo Pasal 55 KUHP. Laporan Mukhlis di Bareskrim Polri dicatat dengan nomor TBL/48/I2015/Bareskrim.

    Adnan Pandu sudah membantah tudingan Mukhlis. Dia menyebut laporan Mukhlis sebagai upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. "Usaha kriminalisasi ke kami itu adalah rekayasa untuk menjatuhkan KPK," kata Pandu saat mengikuti aksi #SaveKPK dalam car free day di Jl Sudirman, Jakpus, Minggu (25/1) lalu.

    4. Zulkarnaen 

    Wakil Ketua KPK Zulkarnaen memang belum dilaporkan ke polisi, namun ada orang yang berniat melaporkannya. Orang itu adalah mantan Ketua DPRD Jawa Timur Fathorrasjid.

    Fathorrasjid yang mengklaim sebagai simpatisan Partai NasDem menyebut Zulkarnaen diduga menerima suap dalam kasus korupsi dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM).

    "Sebenarnya ini sudah lama, sekitar 1 tahun yang lalu kita sebut. Nah besok tanggal 28 Januari akan kami laporkan ke Mabes Polri," ucap Fathorrasjid, Senin (26/1) lalu.

    Fathorrasjid menyebut bahwa pihaknya tidak memanfaatkan momentum kegaduhan KPK dan Polri. Dia mengaku mempunyai bukti-bukti untuk melaporkan Zulkarnaen. "Ini nggak ada hubungannya dengan lembaga KPK. Jangan salah," ucap Fathorrasjid yang mantan politisi PKB ini.

    Selain itu, Fathorrasjid mengaku bahwa kasus tersebut melibatkan banyak pihak. Nama Zulkarnaen disebut oleh Fathorrasjid menerima suap sebesar Rp 2,8 miliar saat menjabat sebagai Kajati Jawa Timur.

    Fathorrasjid sendiri sudah divonis hakim bersalah pada 2010 lalu. Di pengadilan negeri Surabaya dia divonis 6 tahun penjara karena terbukti memotong dana Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) hingga Rp 5,8 miliar. Kemudian dia melakukan kasasi dan vonisnya menjadi 4 tahun penjara. Fathorrasjid bebas pada Desember 2013 lalu.

    Zulkarnaen belum memberi tanggapan atas rencana laporan ini.



    sumber: kampung.co.id

    PDIP: "Jokowi Masih Petugas Partai"


    intriknews.com Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan kedudukan Jokowi di PDIP tak beda dengan kader lainnya. Dia menyebut Jokowi masih menjadi petugas partai.

    "Prinsipnya kalau dalam kepartaian di PDIP, Pak Jokowi sama dengan kader lain yang diberi mandat oleh partai di eksekutif dan legislatif," kata Masinton dalam diskusi bertajuk '100 Hari Jokowi, Masihkah Menjadi Petugas Partai' di Resto Horapa, Jl Cik Di Tiro, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2015).

    "Jadi kalau ditanya masihkah Jokowi sebagai petugas partai? Jawabannya iya," imbuhnya.

    Masinton menuding ada orang-orang yang mencoba menjauhkan Jokowi dengan PDIP. Dia menduga pihak-pihak itu bersemayam di Istana.

    "Beberapa kali PDIP mau ketemu Presiden, pesan itu tidak disampaikan oleh orang Istana kepada Presiden," ujarnya. (yq/detik)

    Pengamat: Menteri BUMN Seharusnya Tidak Ikut Mempermalukan BUMN!


    intriknews.com Jakarta - Pemerintah dikabarkan akan merencanakan penyuntikan modal Rp 72,97 triliun kepada 40 BUMN. Hal tersebut mendapat kritik keras dari Pengamat Kebijakan Publik Institute for Business Reform (IBR) Riant Nugroho. Dia menilai penyertaan modal negara (PMN) tersebut sebagai bentuk aksi penggelapan uang publik oleh korporasi.

    "Ini keliru. Ini bentuk corporate fraud untuk menguasai uang publik," ujar Riant kepada CNN Indonesia. Kamis (29/1).

    Seharusnya, kata Riant, injeksi modal negara hanya diberikan kepada BUMN-BUMN yang mempunyai tugas khusus melayani masyarakat dan semi non-komersil, seperti PT Pertani, PT Sang Hyang Seri, dan PT Garam. Sedangkan perusahaan berstatus persero, terlebih yang sudah melantai di bursa, tidak semestinya masih mengandalkan bantuan PMN.

    "Untuk BUMN berstatus perseroan seharusnya tidak boleh lagi, apa lagi yang sudah go publik," kata Riant menegaskan.  


    Riant menjelaskan BUMN sejatinya dibentuk untuk menjalankan bisnis pemerintah sehingga harus dikelola secara profesional. Terutama untuk BUMN-BUMN yang sudah go public, idealnya mengatasi kendala pendanaan dengan mencari pembiayaan dari pasar modal atau obligasi.

    Karenanya, Riant menganggap keliru jika kemudian pemerintah menyuntikan anggaran negara yang merupakan uang publik untuk mendukung bisnis perseroan.

    "Misalnya kalau mau punya bandara, lalu injeksi modal kepada BUMN yang mengelola bandara. Aset itu kan kemudian jadi milik perusahaan, bukan milik publik. Atau membangun jalan tol, BUMN karya-karya disuntik modal, lantas itu jadi aset publik atau aset komersil? Kalau aset publik kok kita lewat bayar," ucapnya.

    Seharusnya, lanjut Riant Nugroho, Menteri BUMN Rini Soemarno tidak memanjakan puluhan perusahaan pelat merah dengan alasan menyukseskan program-program pembangunan. Dia menduga ada pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan dari kebijakan PMN yang tengah dibahas bersama DPR.

    "Dulu ada tiga 3 BUMN yang melakukan right issue lalu 2/3 sahamnya dibeli oleh pemerintah dalam kerangka PMN. Ini kan sama saja menggoreng mie goreng agar saham BUMN tersebut naik. Saya curiga ada orang yang merekayasa untuk mendapatkan capital gain," tuturnya.

    Menurutnya, kebijakan PMN yang didorong Rini Soemarno telah melanggar prinsip-prinsip tat akelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Selain itu, langkah ini juga menyimpang dari alur kebijakna publik, kebijakan keuangan, dan kebijakan pengelolaan BUMN.

    "Kalau begini caranya mempermalukan pemilik dan pengelola BUMN. Menteri BUMN seharusnya tidak ikut mempermalukan BUMN karena kebijakan itu mundur dari yang tadinya profesional menjadi tidak profesional," katanya.

    Sebagai informasi, dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBNP) 2015 yang tangah dibahas dengan parlemen, pemerintah mengusulkan alokasi PMN sebesar Rp 72,97 triliun bagi 40 BUMN. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan penarikan utang baru sebesar Rp291,39 triliun atau naik sebesar Rp36,53 triliun dibandingkan dengan rencana awal Rp 254,85 triliun di APBN 2015.


     
    Copyright © 2015. INTRIKNEWS - All Rights Reserved