Headlines News :

    BBM Naik, SPBU Asing Ramai


    intriknews.com JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk merelokasi subsidi BBM memberikan keuntungan kepada SPBU asing. Pasalnya, naiknya harga premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 menjadikan selisih harga dengan pertamax atau bensin merk asing dengan oktan terendah menjadi semakin kecil. Hari ini saja, bensin Shell Super dibanderol dengan harga Rp 10.200 perliter, sama dengan harga jual pertamax.

    Dengan selisih hanya Rp 1.700, masyarakat mulai melirik untuk membeli bensin pertamax atau bahkan produk SPBU asing.

    Ummaya Zahra (29 tahun) misalnya, seorang pengendara motor 125 cc yang membeli bahan bakar di sebuah SPBU asing di kawasan Pasar Minggu. Dia mengaku tidak sering membeli bensin di SPBU asing sebelumnya. Sejak kenaikan BBM, dia mulai "menjajal" bensin produk asing ini. "Ini baru coba-coba. Lagian selisih tidak jauh sekarang," katanya, Kamis (20/11).

    Ummaya melanjutkan, dirinya mulai tertarik membeli bensin di SPBU asing semenjak mendengar dari salah seorang kawannya bahwa kualitas bensin pertamax atau bensin yang dibeli di SPBU asing lebih baik dibanding premium. "Motornya lebih awet katanya," lanjut Ummaya. Dia juga beranggapan bahwa perbandingan uang yang keluar dengan jarak tempuh (Rp/km) motor dengan pertamax lebih irit dibanding dengan (Rp/km) bensin premium.

    Lain lagi dengan Febrian yang mengendarai mobil. Warga Tangerang ini mengaku sudah menjadi pelanggan SPBU asing sejak sebelum kenaikan BBM. "Lebih percaya saja," jelasnya. Febrian mengaku, SPBU asing memiliki pelayanan lebih baik dibanding lokal.

    Dia juga meyakini, dengan naiknya BBM masyarakat akan mulai beralih ke pertamax. "SPBU asing juga pasti bakal ramai," katanya.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM yang semula Rp 6.500 untuk premium menjadi Rp 8.500 (naik 30,77 persen) dan solar yang semula Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 (naik 36,36 persen).

    sumber: ROL

    Baru Sehari Rilis, Film 'Jokowi Adalah Kita' Stop Tayang di Bioskop Karena Tak Laku


    intriknews.com Baru sehari dirilis, film Jokowi Adalah Kita sudah diturunkan dari bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Sejak hari Jumat (21/11), biopik tentang Jokowi saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Jakarta ini sudah tak lagi ditayangkan di jaringan bioskop.

    KK Dheraj sebagai produser filmnya sekaligus pemilik rumah produksi K2K Pictures memberikan alasannya.

    “Film Jokowi Adalah Kita ditunda dulu penayangannya dikarenakan situasi politik yang memanas sebagai akibat imbas kenaikan harga BBM,” ujarnya ketika dihubungi.

    Sebelumnya diberitakan, pendiri Lembaga Survey Indonesia, Denny Januar Ali, menyoroti beberapa tindakan dan keputusan presiden, termasuk pemilihan jaksa agung dari partai politik. Tak hanya itu, ia juga menyebut Jokowi melakukan blunder dengan menaikkan BBM dikala harga minyak dunia turun. Begitu juga kala Jokowi gagal membentuk kabinet ramping dan non-transaksional.

    Hal ini, menurut dia mendorong Jokowi mulai jauh dari pendukung sesungguhnya yaitu, wong cilik. Tak heran kepuasan publik kepada dirinya mulai rontok. Ia menyebut kepuasan publik saat ini dibawah 50 persen.

    “Mendapatkan kepuasan di bawah 50 persen sebelum 100 hari itu adalah warning yang akan menyulitkan pemerintahannya di kemudian hari. Publik tak meragukan kesungguhan Jokowi. Tapi publik mulai meragukan kapabilitasnya memimpin politik nasional yang kompleks. Situasi akan lebih rumit lagi jika protes publik atas BBM dan Jaksa Agung didukung oleh KMP yang menguasai parlemen,” ujarnya.

    sumber: fimadani

    Walah..., Ternyata Tiga Minggu Yang Lalu Jokowi Janji Pilih Jaksa Agung Bukan Politikus Partai. Ingkar Janji Yang Keberapa Neeh???


    intriknews.com Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya menjatuhkan pilihan kepada politikus Partai Nasdem, H.M Prasetyo buat menduduki posisi Jaksa Agung.

    Tidak kurang kecaman dari berbagai pihak termasuk internal PDI Perjuangan sendiri terhadap Jokowi paska penunjukan tersebut.

    Apalagi tiga minggu yang lalu, tepatnya tanggal 30 Oktober 2014, Jokowi ternyata pernah memastikan calon Jaksa Agung independen.

    Berikut berita dari Tempo, edisi Kamis 30 Oktober 2014, mengutip pernyataan Deputi Tim Transisi bahwa Jokowi dipastikan tak akan memilih calon Jaksa Agung dari partai politik.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo dipastikan tak akan memilih calon Jaksa Agung dari partai politik. Kandidat Jaksa Agung yang akan dipilih Jokowi berasal dari kalangan profesional internal atau eksternal Kejaksaan Agung. (Baca: DijagokanJadi Jaksa Agung, Ini Kata Andhi Nirwanto)
    "Pilihan itu adalah keinginan Presiden menjaga supaya Jaksa Agung tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan politik," kata Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2014. (Baca: Jaksa KPK Dukung Kepala PPATK Jadi Jaksa Agung)
    Saat ini proses pemilihan tinggal pengajuan nama dan tanda tangan. Andi memastikan hanya akan ada satu calon karena sudah melalui proses penilaian dan rekam jejak. "Surat Keputusan Presidennya sudah siap. Kalau Jokowi mau tinggal tanda tangan saja," kata Andi. (Baca: KPK Berharap Jaksa Agung Baru Punya Integritas)
    Lembaga swadaya masyarakat antikorupsi sempat menyoroti masuknya politikus ke dalam bursa calon Jaksa Agung. Nama yang sempat mencuat adalah politikus Partai NasDem yang juga mantan Jaksa Agung Muda Kamar Pidana Umum H.M. Prasetyo. (Baca: Ada 5 Kandidat Jaksa Agung, Siapa Dipilih Jokowi?)
    Selain berasal dari partai politik, Prasetyo juga dinilai tak memiliki prestasi signifikan selama menjabat jaksa agung muda. Jokowi didorong oleh LSM itu untuk lebih memilih calon-calon yang tak memiliki ikatan politik. (Baca: Jaksa Agung Baru harus Berani Usut Kasus HAM)

    Inilah Bukti Jokowi Tersandera Partai

    HM Prasetyo politisi Partai Nasdem saat dilantik menjadi Jaksa Agung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (20/11). 

    intriknews.com Langkah Presiden Joko Widodo mengangkat politikus Partai NasDem, HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung, mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan. Di antaranya Ketua Setara Institute, Hendardi.

    Menurutnya, pengangkatan Prasetyo pertanda Jokowi tersandera partai politik.

    Pasalnya, meski Prasetyo pernah berkarir di kejaksaan, namun selama ini tidak terlihat kinerja luarbiasa yang pernah dilakukan. Hal yang menonjol justru diketahui Prasetyo merupakan politikus partai yang dikomandani Surya Paloh.

    “Ini juga indikator awal bahwa cita-cita pemajuan pemberantasan korupsi dan peradilan HAM berat akan jalan di tempat,” ujarnya dalam pesan elektronik yang diterima JPNN, Kamis (20/11).

    Hendardi mengungkapkan kekhawatirannya, karena selain Jaksa Agung, Jokowi sebelumnya juga diketahui mengangkat Menkumham dari kalangan politik. Yasona Laoly, merupakan petinggi PDI Perjuangan.

    “Performa buruk penegakan hukum dengan Jaksa Agung dan Menkumham yang keduanya berasal dari parpol, akan terjadi pada era Jokowi. Jokowi pun diprediksi gagal memenuhi janji penegakan HAM sebagaimana dikampanyekan,” katanya.

    Sumber: jpnn

    "Maha Benarlah Dewa Jokowi Dengan Segala Ingkar Janjinya"


    JONRU 

    INGATLAH TEMAN:

    Kita harus berpegang teguh pada prinsip utama bahwa JOKOWI TAK PERNAH SALAH.

    Jadi walau gambar ini memperlihatkan Jokowi telah mengingkari janji yang dia ucapkan 21 hari sebelumnya, kita tak boleh menyalahkannya. Kita tetap harus mendukungnya. Kita harus cari-cari alasan agar apa yang dia akukan ini menjadi benar.

    Kalau perlu, kita bentuk opini publik dengan ucapan seperti, "Lebih baik ingar janji tapi tidak korupsi, daripada menepati janji tapi korupsi."

    Pokoknya kita harus melakukan apapun untuk mendukung Jokowi. Walau dia sudah berkali-kali terbukti salah, terbukti ingkar janji, terbukti bohong dan sebagainya, kita harus tetap membela, mendukung dan membenarkannya.

    Sebab Jokowi tak pernah salah. Maha Benarlah Dewa Jokowi dengan Segala Ingkar Janjinya.

    Terima kasih.

    Jokowi Tunjuk Prasetyo Jadi Jaksa Agung, Trimedya Panjaitan dan Samad Meradang Tak Senang


    intriknews.com Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya menjatuhkan pilihan kepada politikus Partai Nasdem, H.M Prasetyo buat menduduki posisi Jaksa Agung. Meski demikian, banyak kalangan menganggap miring sosok Prasetyo.

    Ketua DPP PDIP Trimedya Panjaitan mempertanyakan pengangkatan Jaksa Agung HM Prasetyo oleh Presiden Jokowi. Menurut dia, Prasetyo tidak memiliki prestasi yang bagus di Kejaksaan.

    "Kita hormati pilihan Presiden Joko Widodo yang mengangkat HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Tapi HM Prasetyo tidak punya prestasi cemerlang saat menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum 2005-2006," kata Trimedya saat dihubungi, Kamis (20/11).

    Tak hanya itu, Trimedya juga menyayangkan penunjukan mantan kader Partai NasDem itu. Sebab, lanjut dia, seorang Jaksa Agung harus memiliki mobilitas tinggi untuk membenahi korupsi dan internal Kejaksaan Agung.

    "Selain tidak ada prestasi menonjol dari Prasetyo selama menjabat, dengan usia yang 67 tahun, kita khawatirkan mobilitasnya dalam menjalankan tugas. Misalnya kerja lebih dari 10 jam sehari untuk benahi kejaksaan, apakah beliau kuat," kata Trimedya tak yakin.

    "Kalau misalnya Pak Jokowi ingin Jaksa Agung dari dalam, lebih baik yang muda, yang punya mobilitas tinggi guna memberantas korupsi dan internal Kejagung," kata mantan anggota Komisi III DPR itu.

    Meski demikian, kata Trimedya, Prasetyo harus jawab keraguan tersebut. "Sebab beliau bukan jaksa yang punya prestasi cemerlang. Penunjukan Prasetyo tidak ada yang surprise," tutup dia.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menilai Prasetyo kurang tepat menjabat posisi Jaksa Agung. Sebab menurut dia akan riskan bila lembaga penegak hukum dipimpin oleh politikus. Dia juga meragukan integritas Prasetyo.

    "Sangat tidak tepat. Padahal Kejaksaan Agung adalah institusi penegak hukum yang memerlukan sosok independen dan berintegritas," tulis Abraham melalui pesan singkat, Kamis (20/11).

    Samad merasa khawatir dengan latar belakang Prasetyo sebagai politikus. Dia dinilai akan kesulitan mengusut kasus bila berbenturan dengan kekuatan politik.

    "Orang yang berlatar belakang politisi biasanya mempunyai konflik kepentingan," lanjut Samad.

    sumber: Merdeka

    Akhirnya Jokowi Tunjuk Politisi Nasdem Jadi Jaksa Agung, ICW Meradang

    intriknews.com Jakarta - Terpilihnya politisi dari Partai NasDem, M Prasetyo sebagai Jaksa Agung mendapat kecaman dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga anti korupsi tersebut menyatakan duka cita karena sebagai mimpi buruk.

    Pegiat ICW, Emerson Yuntho, mengatakan pengumuman dan pelantikan Prasetyo yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai kabar pahit.
    Apa alasannya? Menurutnya, Prasetyo selama ini diketahui berkutat di bidang politik, yang dianggapnya sebagai tempat rawan terjadinya aksi korupsi. "Tentunya ini berita duka cita. Ketika politisi menjadi Jaksa Agung, itu namanya mimpi buruk," kata Emerson, Kamis (20/11).

    Dia menambahkan, mimpi buruk itu akan dialami di ranah hukum Indonesia. Keputusan Presiden Jokowi memilih M Prasetyo sebagai Jaksa Agung merupakan bentuk transaksi politik dari partai pemenenangan Jokowi. "Kita juga pesimis Jaksa Agung dari politisi mampu membawa perubahan atau reformasi di kejaksaan serta mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi ini," ujarnya.

    Sosok Jaksa Agung, lanjut Emerson, idealnya diisi dari kalangan independen atau dari kalangan internal yang memiliki komitmen kuat dan memiliki rekam jejak yang baik. "ICW kecewa dengan pilihan Jokowi ini," tegas Emerson.

    ICW akan mengajukan mosi tidak percaya terhadap agenda pemberantasan korupsi Jokowi JK seandainya Jokowi memilih Jaksa Agung dari kalangan politisi. "Kami kecewa," tutup Emerson.

    Sebelumnya beredar sejumlah nama yang bakal menjadi bos gedung bundar antara lain Kepala PPATK M Yusuf, Deputi UKP4 Mas Achmad Santosa, Eks Kepala PPATK Yunus Husein, dan juga NasDem yang menyorongkan nama M Prasetyo.

    Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan bahwa Prasetyo telah diminta untuk keluar dari partai politik untuk menjamin independensinya. "Ya, diminta jaminan bahwa calon itu keluar dari NasDem. Independen begitu jadi jaksa agung. Kalau tidak bisa melakukan itu dimungkinkan pergantian segera kata presiden," katanya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/11), saat ditanya wartawan terkait kabar pelantikan tersebut.

    Hal senada dikemukakan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia membenarkan bahwa Keputusan Presiden terkait pengangkatan HM Prasetyo tersebut telah diterbitkan kemarin.

    sumber: Okezone

    Jakarta Kembali Banjir, Ahok Cuci Tangan dan Salahkan PU. Jokowi Bangeeet, Yah!

    intriknews.com Jakarta - Gaya menyalahkan pihak lain ketika ada masalah datang kembali dipertontonkan oleh Basuki Tjahja Purnama (Ahok), kali ini Ahok menyalahkan Dinas PU dikarenakan Jakarta masih terendam banjir pada Rabu (19/11/2014) malam. Ahok beralasan bahwa terjadinya banjir gara-gara dinas PU tidak pompa yang tidak berfungsi lantaran kekurangan solar

    "Pasti banjir, makanya saya akan ambil PU. Karena, banyak tempat solar tuh enggak ada. Jadi, banyak pompa enggak ada solar. Sebagian lagi juga enggak jalan, enggak hidup," ujarnya, di Balai Kota Jakarta, Kamis (20/11).

    Dengan begitu, berdasarkan perhitungannya, 634 Rukun Warga bakal terendam jika ada banjir kiriman dari Bogor. Pasalnya, hasil dari 'blusukannya' kemarin, ditemukan tak ada koordinasi antara pejabat dan petugas di lapangan.

    "Padahal, kita sudah minta ke Kepala Dinas PU dari 2013 (benahi manjemen, red). Kemarin, dalam blusukan saya temukan tidak ada koordinasi sama sekali," ungkap Ahok.

    Seperti diketahui, warga di beberapa wilayah di Jakarta terpaksa mengungsi akibat rumahnya terendam banjir kiriman dari hulu Sungai Ciliwung.

    Di antara kawasan yang terendam adalah Rawajati Jakarta Selatan, Tebet Jakarta Selatan, Bukit Duri Jakarta Selatan, Bidara Cina Jatinegara Jakarta Timur, dan Kampung Pulo Jakarta Timur.

    sumber: rimanews/islamedia

     
    Copyright © 2011. INTRIKNEWS - All Rights Reserved