Headlines News :

    Kasus TransJakarta, Udar: Kalau Saya Tersangka, Jokowi Juga Harus Tersangka

    Mantan Kadishub Jakarta, Udar Pristiono

    intriknews.com Jakarta - Mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Udar Pristiono
    heran dengan penetapan dirinya menjadi tersangka kasus pengadaan bus TransJakarta, sementara Gubernur Joko Widodo masih belum tersentuh hukum.

    Padahal proyek senilai 1,5 triliun sejatinya adalah proyek milik Jokowi. Mulai dari ide hingga tahap pembelian serta penerimaan unit di Jakarta, Jokowi diketahui menjadi dalang utama proyek tersebut.

    "Kalau saya tersangka, Jokowi juga harus dinyatakan tersangka, dan sebaliknya apabila Jokowi tidak bersalah maka Kejaksaan Agung juga harus mencabut status tersangka saya," ujar Udar saat ditemui Spektanews di Jalan Tanah Abang III, Jakarta, Senin (1/9).

    Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Udar Pristono, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi proyek pengadaan Bus Transjakarta dan BKTB (Bus Kota Terintegrasi Tranjakarta) di Dinas Perhubungan Tahun 2013 dengan nilai Rp1,5 triliun.

    Udar ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print - 32/F.2/Fd.1/05/2014 tertanggal 9 Mei 2014.

    Oleh karena itu, Udar heran melihat Jokowi yang masih pe-de mengumbar senyum seolah tanpa berdosa. Udar menduga ada kepentingan politik kenapa Jokowi tidak ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

    "Kami sudah jelaskan beberapa hal tentang kasus Bus Transjakarta, berikutnya ini juga menyangkut tentang pribadi saya. Saya juga ingin mendapatkan suatu perlakuan yang seadil-adilnya. Kalau tidak bersalah biarlah saya bisa melangkah lebih lanjut sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS)," pungkas Udar. [yq]

    Inisiator Projo: Mas Jokowi dan Daeng Ucu Naikkan BBM Niat Baik Demi Rakyat


    intriknews.com Jakarta - Pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-JK tidak perlu 'mengemis' kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan harga BBM demi mengurangi subsidi BBM dan memperkecil defisit anggaran.

    "Jikapun pemerintahan 'Jokka' (Jokowi-Kalla) yang menaikkan harga BBM haruslah disikapi bijak sebagai lompatan besar pemerintahan Jokowi-JK untuk memindahkan anggaran APBN," kata Direktur Eksekutif Pusaka Trisakti Fahmi Habsyi di Jakarta, Minggu (31/8) seperti dilansir Aktual.

    Fahmi mengatakan selama ini anggaran selalu diarahkan untuk memuaskan "kantong mafia minyak" dan birokrat korup dan ini peru dipindahkan ke "kantong program percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat".

    "Logika yang harus dibangun bukan menaikkan harga BBM tapi mengurangi impor BBM yang dinikmati oleh mafia mintak dan birokrat korup era SBY dengan bungkus pencitraan subsidi energi," ujarnya.

    "Saya istilahkan pemerintahan JOKKA (Jokowi-kalla) ini tidak perlu ragu membatasi impor BBM dengan jalan menaikkan harga BBM. Jalan keraguan dan pencitraan yang diambil Yudhoyono tidak pantas ditiru oleh pemerintahan Jokowi-JK," jelasnya.

    Menurut dia, tidak perlu menengok kebelakang dengan menyalahkan kebijakan keliru pemerintahan Yudhoyono selama ini yang membiarkan pemerintahannya untuk terus mengimpor BBM dengan alasan klasik demi subsidi rakyat tapi dengan skema menggunakan "tangan" pihak ketiga tanpa membiarkan Pertamina langsung impor sendiri.

    Fahmi, lanjutnya, langkah revolusi mental yang terpenting harus dilakukan bersamaan oleh pemerintahan Jokowi-JK setelah menaikkan BBM adalah segera mendesak dan memberikan dukungan politik, moril, dan materil Lebih lanjut Fahmi mengatakan kepada KPK dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi cepat dan kajian mendalam siapa yang bertanggung jawab dan ikut menikmati "pesta pora" atas tata niaga BBM selama era ini.

    Sehingga, katanya, kedepan publik dan rakyat bisa memahami kebijakan menaikkan BBM juga diikuti dengan upaya membersihkan dan menyita untuk negara hasil-hasil kejahatan tata niaga BBM yang dinikmati birokrat korup.

    "Mas Jokowi dan Daeng Ucu dipilih publik karena ada keyakinan bahwa Anda berdua punya integritas dan niat baik juga antitesis kepemimpinan Yudhoyono," katanya.

    Sehingga menaikkan harga BBM diyakini publik bukan 'vested interest' tapi karena Jokowi-JK harus mewujudkan program ditengah keterbatasan fiskal, sekaligus menghentikan "mafia minyak" yang menikmati impor BBM selama ini dan mengalihkan anggaran untuk mewujudkan visi-misi Trisakti yang dijanjikan.

    "Ini saat tepat menggunakan ATM politik JOKKA (Jokowi-Kalla) karena disinilah tantangan dan seni kepemimpinan Anda berdua ditampilkan," ujarya.

    Dikatakannya waktu dan sejarah akan membuktikan "jebakan batman" siapa yang kena. Yang menaikkan BBM saat ini atau yang membiarkan carut marutnya tata niaga BBM selama ini.

    "Kejahatan terorganisir hanya bisa dilawan dengan kebaikan yang terorganisir pula. Jokowi-JK harus mampu mengorganisir kebaikan itu," kata salah satu inisiator PDIP Projo ini. [yq]

    Jimly: Jangan Paksakan Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi


    intriknews.com Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Ashiddiqie mengatakan rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak perlu dipaksakan.

    "Biar saja berjalan secara alami, karena capres dua pasangan baru pertama kali dilakukan," kata Jimly dalam acara sarasehan ulama dan cendekiawan, di Pondok Pesantren Al-Hikam 2 di Depok, Sabtu (30/8) seperti dilansir Aktual.

    Menurut dia, dengan dua pasang calon ini menjadi pengalaman pertama dan mungkin terakhir bagi Indonesia, karena tahun 2019 Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden akan dilaksanakan secara serentak.

    Jimly mengatakan ada baiknya nanti kalau pembelahan dua kekuatan politik bisa dilanggengkan, karena akan membangun tradisi dua kubu dengan parpol pendukungya masing-masing.

    "Masyarakat sudah lama terbiasa dengan pluralisme sehingga tak peru dikhawatirkan," katanya.

    Sementara itu mengenai langkah kubu capres Prabowo Subianto yang akan melanjutkan tuntutan ke Mahkamah Agung (MA), hanya sebagai proses mencari keadilan.

    "Ini merupakan alat untuk meredam kemarahan dan kekecewaan," katanya.

    Ia mengatakan ada manfaat lain dalam tuntutan yang diajukan yakni untuk memelihara soliditas dan kekuatan bersama dalam Koalisi Merah Putih.

    "Ini penting dilakukan sebagai pengimbang di parlemen nantinya," katanya.

    Jimly menegaskan bahwa seluruh keputusan atau sengketa sudah final di Mahkamah Konstitusi (MK), tak ada kekuatan hukum yang lain lagi. [yq]

    Fahri Hamzah Tantang PDIP Calonkan Karoline Jadi Ketua DPR

    Beberapa waktu lalu beredar video porno di kalangan anggota DPR dengan pemain mirip Karoline Margaret Natasha, anggota komisi IX DPR asal PDIP

    intriknews.com Jakarta - Wakil Ketua Pansus Tata Tertib UU MPR, DPR, DPD dan DPRD, (UU MD3), Fahri Hamzah, merespon argumentasi PDI Perjuangan tentang posisi pimpinan DPR dari partai dengan perolehan suara terbanyak.

    Menurutnya, bila berpatokan pada ketentuan UU MD3 yang mana mengharuskan suara terbanyak menduduki jabatan Ketua DPR RI, maka PDIP harus menyerahkan posisi itu kepada Karoline Margaret Natasha.

    Ini karena kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itulah yang mendulang suara terbanyak dalam pileg 2014 lalu. Yakni dengan memperoleh 397.481 suara nasional.

    "Kalau argumen PDIP suara terbanyak yang dapat mandat rakyat, berarti Karoline yang menjadi Ketua DPR. Berani tidak PDIP menyerahkan mandat itu kepada Karoline," kata Fahri di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (1/9).

    Disampaikan, mekanisme pemilihan pimpinan DPR yang sudah ditentukan lewat sistem paket sudah tepat. Pasalnya, pimpinan DPR merupakan ujung tombak parlemen. Posisinya sekaligus menentukan nama baik lembaga legislatif.

    Karenanya unsur pimpinan harus memiliki kualitas, kapasitas dan kapabilitas dalam memimpin lembaga DPR.

    "Karena pimpinan itu menyangkut nama baik lembaga juga," jelas Fahri.

    Karoline Margaret Natasha merupakan puteri Gubernur Kalimantan Barat. Pada tahun 2012 lalu, nama Karoline sempat mencuat bersamaan dengan beredarnya adegan video porno di DPR. Ini karena pelaku dalam video tersebut mirip dengan Karoline yang juga anggota Komisi IX DPR. 

    Saat ditangani Badan Kehormatan DPR, Karoline menyebut munculnya isu video porno tersebut sarat kepentingan politik. [yq/spektanews]

    Pidato Jokowi Yang Belum Cerminkan Karakter Pemimpin

    Jokowi berpidato di acara Muktamar PKB

    intriknews.com Presiden Terpilih 2014-2019, Joko Widodo menyampaikan pidato politik pada acara Muktamar PKB, Minggu malam (31/08) di Surabaya, Jawa Timur.

    Alih-alih menyampaikan pidato yang mencerminkan cita-cita besar dan visi misi seorang Presiden, Jokowi malah lebih banyak mengeluarkan canda murahan dengan menyindir orang lain dan memuji diri sendiri. 

    Seorang blogger menuliskan pandangannya terkait pidato Jokowi tersebut.

    ***

    Aulia Luqman Aziz, S.S., S.Pd., M.Pd

    PIDATO JOKOWI BELUM CERMINKAN KARAKTER PEMIMPIN
    *Sumber: http://bukan99ustad.lecture.ub.ac.id/2014/08/pidato-jokowi-belum-cerminkan-karakter-pemimpin/

    GAK TAHU ya, selagi mendengarkan pidato Presiden terpilih Joko Widodo malam ini di Muktamar PKB di Surabaya, masih sulit bagi saya untuk menerima beliau sebagai pemimpin saya. Agak beda dengan 2009 lalu, saat jagoan saya Pak JK ternyata kalah telak dengan SBY yang sangat perkasa dari segi popularitas dan elektabilitas, saya cenderung lebih bisa menerima kembalinya SBY ke tampuk kepresidenan. Yaa bolehlah, SBY gimana-gimana masih seorang yang cerdas, visioner, seorang pemimpin, komunikator, dan negarawan sejati.

    Joko Widodo malam ini bercerita tentang konsep Revolusi Mental yang ia bawa selama masa kampanye kemarin. Tapi sebelum itu, harus saya katakan, cara beliau berpidato masih jauh dari kata ideal sebagai seorang pemimpin dan negarawan. Masih sekelas Ketua RT memberi sambutan di forum tetangga. Tidak ada gebrakan visi, motivasi untuk bangkit. Para pendukung beliau bilang, “Ia gak hebat dalam bicara, tapi hebat dalam kerja.” Yaa oke lah.. Tapi buat saya tetap salah satu SOFTSKILL yang HARUS dimiliki oleh seorang PEMIMPIN adalah kecakapan komunikasi.

    Kembali ke Revolusi Mental, saya melihat beliau agak sulit menjelaskan dengan gamblang visi dan misi mulia yang beliau emban lewat istilah Revolusi Mental ini. Ketika saya berharap sesuatu yang benar-benar revolusioner, ternyata hanya sebatas, “Revolusi mental seperti apa? Ya perbaikan akhlak. Moralitas.”

    1. Kalau hanya begitu, mengapa harus pakai istilah bombastis begitu segala? Mengapa tidak memakai konsep yang lebih umum yang saat ini masih berusaha diwujudkan oleh pemerintah sekarang, yakni Character Building? Itu saja sudah keren dan berat kok. Tidak perlu memakai istilah yang dulu sering disuarakan oleh kalangan elit komunis untuk menarik hati kaum marginal. Nanti kami jadi salah paham.

    2. Bicara perbaikan akhlak, itu tidak mudah. Perubahan hanya akan efektif bila ada keteladanan. Tapi saya agak ragu, bagaimana beliau akan merubah akhlak bangsa manakala DUA KALI kita lihat bersama-sama tataran praktis akhlak pada diri istri beliau yang bongkar-pasang jilbab. Dan kecurigaan kita mengerucut pada sekadar untuk menarik hati calon pemilih Muslim: Pertama di Pilgub DKI, kedua di Pilpres kemarin. Metodenya sama: Saat kampanye berjilbab, selesai kampanye kembali ditanggalkan.

    Jadi, mari kita sama-sama terus mengawasi konsep dan janji-janji yang ditawarkan oleh presiden baru kita ini, khususnya agar kami pemilih yang berada di sisi bersebrangan dengan beliau betul-betul dapat menerima beliau sebagai bapak kami, pemimpin kami, sang negarawan sejati, bukan hanya bagi rakyat PDIP atau PKB saja.

    Terima kasih. :)
    Untuk melihat pidato lebih lengkap, saksikan video berikut atau klik link:
    http://www.youtube.com/watch?v=hv7nVWLh8nw

    Jokowi: Swasembada Beras Persoalan Kecil dan Mudah

    Screen shot RMOL ketika Walikota Solo, Jokowi mengatakan tidak sulit mengatasi banjir Jakarta

    intriknews.com Presiden terpilih Joko Widodo sesumbar mengatakan tidak sulit bagi Indonesia bisa swasembada pangan.

    "Swasembada beras bukan persoalan besar. Saya sudah hitung-hitungan, itu persoalan yang mudah," kata Jokowi saat memberi materi pembekalan di hadapan ribuan kader PKB yang hadir dalam Muktamar PKB di Hotel Empire Palace, Surabaya (Minggu, 31/8) seperti dilansir RMOL.

    Menurut Jokowi, swasembada pangan bisa dicapai jika berbagai persoalan pertanian bisa diselesaikan. Kemampuan menyiapkan benih, air, dan pupuk bagi petani jadi kuncinya.

    Menurut Jokowi lagi, persoalan swasembada pangan merupakan persoalan di lapangan bukan kebijakan seperti  mampu menyiapkan air, irigasi dan menyampaikan pupuk benih yang tepat pada petani.

    Untuk bisa mewujudkan hal itu, kata Jokowi, Menteri Pertanian yang ada di kabinetnya nanti adalah orang yang mempunyai kemampuan menguasai manajemen lapangan yang kuat, mengerti dan mengetahui persoalan-persoalan pertanian. Bukan yang teroritis.

    "Karena ini (swasembada pangan) persoalan di lapangan bukan kebijakan. Kalau mampu menyiapkan air, irigasi, pupuk, benih, menyampaikan tepat pada petani, yang namanya swasembada bukan persoalan besar," imbuh Jokowi.

    Jokowi sesumbar swasembada pangan akan bisa diselesaikan oleh pemerintahannya dua atau tiga tahun. [yq]

    Apa yang Dilakukan Badan Intelijen Zionis Pasca Kekalahannya di Gaza?


    intriknews.com Perang yang telah membuat kalah militer Zionis di perbatasan Jalur Gaza telah membuat militer Zionis mengakui kekalahannya dan mengakhiri semua rencananya menduduki Jalur Gaza. Hanya saja kemungkinan serangan udara masih terjadi.

    Di tengah-tengah ketidakjelasan sikap politik dan perundingan yang akan dimulai di Kairo untuk melanjutkan pembicaraan poin-poin penting guna melanjutkan gencatan, pihak harus sangat waspada terutama para pejuang perlawanan dan lebih khusus lagi para pemimpin senior agar tidak memberi kesempatan kepada musuh membunuhnya.

    Yang pasti penjajah Zionis kembali menata berkas agen-agennya di lapangan setelah mereka mendapatkan pukulan telak dari perlawanan selama perang berlangsung. Di saat yang sama penjajah Zionis berusaha memperbarui bank targetnya.

    Di sisi lain penjajah Zionis berusaha merekrut lagi agen-agen baru untuk menggantikan kerugian besar yang dialaminya. Dinas keamanan perlawanan memantau adanya upaya intentif untuk merekrut agen-agen baru melalui komunikasi, internet dan sarana-sanarana lainnya.

    Di sisi lain, prediksi keamanan mengisyaratkan bahwa penjajah Zionis kali ini fokus mencari target strategis dan tempat-tempat persembunyian para pemimpin perlawanan. Penjajah Zionis juga akan menghimpun sebanyak mungkin informasi tentang para pejuang perlawanan yang aktif di lapangan.

    Karena itu situs keamanan Palestina :Al Majd” menyerukan agar mengambil langkah-langkah cadangan keamanan untuk para pemimpin perlawanan dan menyembunyikan kerja perlawanan, terutama di pos-pos strategis.

    Al Majd menyerukan kepada warga agar menyampaikan setiap gerakan yang mencurigakan di wilayahnya kepada pihak keamanan. Setiap warga harus melindungi keamanan perlawanan dan posnya.

    Sumber: infopalestina

    Babak Baru Kecurangan Pilpres, Hari ini DPR Panggil KPU dan Bawaslu


    intriknews.com Jakarta - Indikasi kecurangan nyata pada perhelatan Pilpres 2014 membuat pihak Komisi II DPR harus memanggil KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

    Pemanggilan KPU dan Bawaslu berlangsung hari ini, Senin 1 September 2014, mulai pukul 10.00 WIB tadi pagi.

    Tujuan Komisi III DPR memanggil lembaga penyelenggara Pemilu untuk mengklarifikasi seluruh dugaan kecurangan Pilpres yang merugikan salah satu kubu Capres-Cawapres, menyusul penghargaan (award) yang akan diberikan kepada lembaga-lembaga tersebut.

    "Evaluasi menyeluruh tentang proses pilpres. Jangan sampai orang sudah menerima penghargaan, sudah menerima award ternyata di kemudian hari ada sesuatu yang tidak benar," kata Ketua Komisi II Agun Gunanjar Sudarsa, di Senayan, Jakarta, Senin (1/9) seperti dilansir ROL.

    Agun juga mengatakan, Komisi II memiliki otoritas untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di kemudian hari, termasuk persoalan anarkis hingga kemungkinan upaya pemakzulan lantaran adanya kelompok tertentu yang meragukan validitas hasil Pilpres 2014 lalu.
     [yq]
     
    Copyright © 2011. INTRIKNEWS - All Rights Reserved