Headlines News :

    Kuota Impor Singkong Terlalu Besar, Janji Jokowi Mensejahterakan Petani Lokal Hanya Bualan Semata!


    intriknews.com Komitmen Jokowi-JK kembali ditagih rakyat ketika menaikkan kuota impor bahan pangan yang membuat petani lokal menjerit dan mengalami kebangkrutan. Pada Oktober lalu kembali terjadi impor singkong sebesar 6.200 ton senilai US$ 1,6 juta atau Rp 15,2 miliar. Padahal hampir 3 bulan sebelumnya tidak terdapat impor singkong ke Indonesia.

    Biasanya impor singkong dilakukan dari negara China dan Vietnam, tetapi untuk impor pada bulan Oktober ini berasal dari negeri Gajah Putih, Thailand.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total impor singkong pada tahun ini hingga Oktober 2012 sebesar 13.300 ribu ton dengan nilai US$ 3,4 juta atau Rp 32,3 miliar.

    Selain impor dari Thailand tersebut, pada bulan April dan Mei 2012, sebanyak 5.057 ton singkong berasal China dengan nilai US$ 1,3 juta masuk ke tanah air. Impor ini kemudian berhenti pada bulan Mei ini.

    Sementara itu, pada Mei impor singkong dilakukan dari negara Vietnam. Sebanyak 1.342 ton singkong dengan nilai US$ 340 ribu masuk ke Indonesia. Dari bulan Juli sampai September 2012, tidak terdapat impor singkong dari negara manapun.

    Tahun lalu, pada bulan Januari-Juni 2011, Indonesia tercatat mengimpor ubi kayu dengan total 4.730 ton dengan nilai US$ 21,9 ribu.

    Negara Italia merupakan negara sumber impor ubi kayu ke Indonesia dengan nilai terbesar yaitu US$ 20,64 ribu dengan berat 1,78 ton. Sedangkan China merupakan negara penyuplai ubi kayu terbesar di dunia hanya berkontribusi yaitu 2,96 ton dengan nilai US$ 1,273 ribu.

    sumber:detik

    Utang Negara Bertambah Rp.2.608 Triliun Semenjak Jokowi-JK Memerintah, Sekarang Siapa Yang Bochor?


    intriknews.com Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengawali pemerintahannya dengan kenaikan tipis utang pemerintah menjadi Rp 2.608,14 triliun. Jumlah tersebut merupakan utang pemerintah baik kepada domestik maupun lembaga keuangan internasional untuk posisi per November 2014.

    Jumlah utang tersebut meningkat tipis dibandingkan utang pemerintah per-Oktober 2014 yang sebesar Rp 2.601,16 triliun. Untuk posisi utang pemerintah sebesar Rp 2.608 triliun itu terdiri dari pinjaman Rp 673,58 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1.934,82 triliun. Demikian data yang dirilis Kementerian Keuangan seperti dikutip Jumat (19/12).

    Pinjaman luar negeri menguasai mayoritas dengan jumlah mencapai Rp 670,72 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 2,6 triliun. Dari semua utang bilateral, Jepang merupakan kreditur terbesar dengan jumlah piutang ke Indonesia sebesar Rp 338,14 triliun (50,2%).

    Kreditur terbesar selanjutnya adalah Perancis sebesar Rp 213,89 triliun (31,8%), Jerman Rp 25,16 triliun (3,7%), dll. Untuk lembaga multilateral, Bank Dunia tercatat sebagai kreditur terbesar dengan porsi piutang ke Indonesia sebesar Rp 171,33 trilin (25,4%), ADB Rp 105,67 triliun (15,7%), IDB Rp 7,17 triliun (1,1%).

    Untuk utang dalam bentuk SBN, mayoritas masih dikuasai SBN dalam rupiah dengan porsi Rp 1.486,65 triliun (57%) dan sisanya dalam denominasi valas sebesar Rp 448,18 triliun (17,2%).

    Dari sisi nominal, porsi utang pemerintah menunjukkan kecenderungan meningkat. Akan tetapi jika dilihat dari persentase utang terhadap PDB, jumlahnya cenderunt turun.

    Jika pada tahun 2009 persentasenya mencapai 28,3%, tahun 2010 menjadi 26,1%, tahun 2011 sebesar 24,4%, 2012 sebesar 24%, tahun 2013 sebesar 26,2%, tahun 2014 sebesar 25,6%.

    Pemerintahan Jokowi sendiri sudah bertekad untuk mengurangi jumlah pinjaman dalam negeri mulai tahun 2015. Target itu diharapkan bisa tercapai seelah pemerintah menaikkan harga BBM sebesar Rp 2.000 per liter.

    Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, kenaikan harga BBM membuat pemerintah bisa menghemat anggaran yang selanjutnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja.

    “Setelah adanya penyesuaian harga BBM, terdapat potensi penurunan target defisit APBN-P 2015 yang selanjutnya berpengaruh pada penurunan target pembiayaan SBN,” jelas Bambang beberapa waktu lalu.

    Pada APBN 2015 diputuskan defisit 2,2% atau setara dengan Rp 245,9 triliun. Secara persentase lebih rendah dari APBN Perubahan 2014 yang ditargetkan sebesar 2,4% atau Rp 241,5 triliun. Tahun 2015, pemerintah berencana menerbitkan SBN Rp 277 triliun. Namun, target ini kemungkinan akan dipangkas setelah adanya kenaikan harga BBM.

    Pengurangan penerbitan SBN ini juga merupakan bentuk antisipasi risiko dari peningkatan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS). Kebijakan dari The Fed diprediksi  dapat mempengaruhi tingkat suku bunga global dan pada akhirnya dapat meningkatkan biaya utang pemerintah.

    "Risiko ini tentunya menjadi perhatian utama pemerintah dalam penyusunan rencana pembiayaan di tahun depan," ujar Bambang.


    Sumber : Rimanews

    "Gubernur Aceh Tampar Jokowi"


    intriknews.com Sebuah tulisan berjudul "Gubernur Aceh Tampar Jokowi" menarik perhatian pengguna media sosial (medsos). Tulisan yang diposting melalui ttp://jambomuhajir.blogspot.com/2014/12/gubernur-aceh-tampar-jokowi.html itu, berisi cerita tentang mimpi penulis.

    Berikut isinya:

    "Sebuah tamparan keras sukses mendarat di pipi kurus presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-P). Jusuf Kalla yang duduk disamping Jokowi tidak sempat melihat adegan itu. Serba begitu cepat. Pampampres pun tidak sempat melihatnya."

    Sepertinya kesabaran Zaini Abdullah sudah hilang. Matanya memerah. Nafasnya naik turun. Tangannya gemetar. Tiba-tiba dia bangkit dari tempat duduk dan menuju -dengan langkah cepat seperti Flash di film- tempat duduk Presiden RI, Joko Widodo.

    Plak!

    Sebuah tamparan keras sukses mendarat di pipi kurus presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-P). Jusuf Kalla yang duduk disamping Jokowi tidak sempat melihat adegan itu. Serba begitu cepat. Pampampres pun tidak sempat melihatnya.

    Indonesia dibuat malu. Peristiwa itu terjadi saat pertemuan Presiden RI dengan seluruh Gubernur yang ada di Indonesia. Disorot oleh ratusan kamera media. Tentu saja, Zaini langsung diringkus oleh Pampampres. Dia sempat melawan. Tapi apalah daya seorang tua dihadapan lelaki terlatih yang diciptakan sebagai mesin perang itu.

    “Dasar presiden neolib. Rugi aku mendukung engkau. Kepercayaan rakyat kugadaikan, hanya demi mendukungmu!,” Kata Zaini.

    Jokowi masih melongo. Dia masih belum sempat berpikir. Kejadiannya begitu cepat.

    “Sia-sia seluruh Indonesia mendukungmu. Rupanya kau sama saja dengan presiden lainnya. Tak bisa dipercaya. Tidak amanah!,” Tambah Zaini.

    Paham akan penyebab kemarahan Zaini, Jokowi meminta kepada Pampampres untuk tidak membawa keluar mantan juru runding GAM itu. “Biarkan dia selesai dulu,” Perintah Jokowi.

    Melihat ada kesempatan. Zaini pun mulai bicara. Bahwa harapan rakyat dan dirinya dalam memilih Jokowi karena dia dianggap kandidat paling merakyat. Tidak elitis dan berasal dari luar lingkar kekuasaan Jakarta. Tapi harapan itu menjadi sia-sia. Tak satupun kebijakan Jokowi yang mendukung keistimewaan -lex specialis- Aceh.

    Harapan untuk dapat mengelola migas di luar kewenangan umum masih berupa perjuangan panjang. Bendera dan lambang Aceh tidak disetujui sesuai dengan keinginan (rakyat) yang diwakili oleh DPRA. Juga tidak dibukanya itikad baik Jakarta terkait dengan KKR Aceh.

    “Itu baru Aceh. Lanjutkan!,” Teriak Gubernur Papua dan Papua Barat.

    “Aceh ceubeuh!,” Teriak Gubernur Lampung.

    “Aceh pungo!,” Teriak Gubernur Jawa Barat.

    “Lantak laju!” Teriak Gubernur Sumatera Utara yang secara diam-diam menjadi suporter fanatik Persiraja.

    “Oh itu toh. Itukan bukan urusan saya,” Jawab Jokowi sambil tersenyum. Kemudian –dengan kebaikan hati Jokowi- Zaini dibebaskan. Semua hadirin berdiri dan bertepuk tangan.

    ***
    Saya terbangun ketika sebuah sms masuk. Saya membuka handphone.

    //Bi, sudah bangun dan shalat subuh ?//

    Oh. Rupanya tadi saya sedang bermimpi.

    sumber:tribunnews

    Lolos Tilang Polisi, Aron Ashab Sindir Jokowi-Ahok Karena Belum Bisa Membenahi Hukum Di Indonesia






    intriknews.com Aron Ashab Lolos Tilang Polisi, Sindir Jokowi-Ahok Setelah dalam dua hari Aron Ashab menjadi sasaran bully di jejaring sosial Instagram, akibat kelakuan Aron Ashab membagikan foto selfie waktu Ia lolos dari tilang polisi, karena tidak memakai helm. Aron Ashab sempat membuat caption dalam fotonya jika Ia lolos tilang sebab Ia artis, namun selang satu hari selanjutnya Ia ganti caption dalam fotonya dengan menyindir Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Ahok.

    Kejadian Aron Ashab Lolos Tilang Polisi, Sindir Jokowi-Ahok yaitu pada hari Rabu dan Kamis 17 dan 18 Desember 2014, Aron Ashab menceritakan dalam fotonya yang ia unggah di Instagram ketika ia dicegat oleh polisi dalam sebuah operasi. Aron Ashab waktu itu lagi membonceng motor dan tidak mengenakan helm. Begitu Polisi melihat dan mengetahui jika Ia artis, sang polisi pun urung bertindak untuk menilang Aron Ashab.

    Pada hari Rabu, Aron Ashab menuliskan dalam caption foto di instagramnya, Ia menuliskan kalimat “Kena tilang operasi Zebra, semua bisa damai karna doi tahu gw, “kamu kan Aron Ashab” terus gw lg “Nahh tuh bapak kan tau. gimana saya mau pake helm, rusak pak jambul saya gak jadi Aron Ashab lagi entar!” Akhirnya damai. Tanpa ngasih uang tilang :p #laluselfie.”
    Kelihatannya pada caption hari pertama Aron Ashab unggah foto selfienya tampak jika Ia hanya bercanda dengan alasan akan rusak jambulnya. Akan tetapi, aksi bercanda Aron Ashab malah  menjadi bulan-bulanan hatter di Instagram, apalagi jika faktanya Aron Ashab bersalah karena memang tidak memakai helm.

    Pada hari kedua, hari Kamis Aron Ashab mengetahui jika fotonya bermasalah, ia pun langsung mengubah kata-kata caption pada foto di instagramnya. Aron menuliskan pada captionnya, “jika saya harus menjadi korban karna ingin menunjukan ketidak-benaran hukum di Indonesia (dalam masalah ini adalah hukum jalanan), saya sangat rela, #darkknight – tolong dibenahi yah.” sambil Ia memention kepada akun Presiden Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta, Ahok.

    Sering Ngomong 'Ngawur", Pemerintah Jokowi-JK Diminta Bicara Berdasarkan Data, Jangan Mengada-ngada!


    intriknews.com Banyak pernyataan dan kebijakan Jokowi – Jusuf Kalla dan jajaran menterinya yang menuai kritik karena tidak mengacu kepada data. Agar berulang, maka tidak salah jika pemerintahan Jokowi bisa memakai data sebelum bicara.

    Seperti perihal Pemerintah Jokowi-JK diminta untuk tidak mudah menyalahkan orang lain dalam satu kasus dampak kebijakan. Misalnya menyalahkan mantan Presiden SBY atas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

    Pengamat politik Universitas Padjajaran Idil Akbar meminta pemerintah Jokowi-JK tidak lagi berbicara seperti saat masa kampanye atau pencitraan.

    “Semestinya pemerintah Jokowi-JK kan harus berbasis data ketika berbicara itu. Ini sudah masanya pemerintah bertanggung jawab atas seluruh masalah bangsa,” ujar Idil kepada INILAHCOM, Kamis (18/12/2014).

    Menurutnya, kondisi seperti ini jangan lagi diulangi oleh para pembantu Jokowi-JK. Salah satu caranya dengan Presiden Jokowi memperbaiki komunikasi politik dalam pemerintahnya.

    “Komunikasi politiknya harus diubah. Kalo perlu, Presiden tunjuklah juru bicara seperti yang diusulkan Prof Yusril, agar ada kontrol terhadap isu dan substansi materi yang hendak disampaikan ke masyarakat,” katanya.

    Idil meminta Jokowi-JK tidak mengajak rakyat kembali menengok kebelakang saat masa pemerintah SBY-Boediono. “Toh menyalahkan SBY juga gak akan merubah keadaan kan?,” tambahnya.

    sumber: inilah/silontong

    Benarkah Isu Jilbab, Janggut dan Tato di BUMN Adalah Hoax Seperti Kata Media Pendukung Jokowi Detikcom?


    intriknews.com Isu jilbab dan janggut yang menjadi kriteria rekrutmen di sebuah BUMN meramaikan media sosial beberapa hari belakangan ini. (Baca: Astaga..., Ada BUMN Mau Rekrut Pegawai, Dilarang Pakai Hijab Syar'i Tapi Boleh Bertato Asal Gak Keliatan)

    Netizen mempertanyakan maksud dari pembatasan tersebut karena dinilai diksriminatif dan membatasi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan sumber penghidupan yang layak.

    Media pendukung Jokowi, Detikcom malah menyebut isu HOAX untuk berita tersebut. Seperti yang dimuat pada laman berikut yang dilansir Kamis (18/12) malam. (Baca: Kisah Hoax Isu Jilbab di Kementerian BUMN yang Ramai di Media Sosial)


    Benarkah isu tersebut hanyalah cerita palsu atau berita bohong? Lantas dari mana-kah foto yang menunjukkan pembatasan jilbab, janggut dan kebolehan tato tersebut?

    Penelusuran intriknews, Dwi Estiningsih, seorang dosen yang mengunggah foto tersebut sebenarnya dapat ditelusuri dengan mudah keaslian dan keberadaannya. Dwi memiliki akun twitter @estiningsihdwi. Akun tersebut bukanlah akun palsu, karena terlihat sudah memiliki lebih dari 16 ribu follower.


    Dwi yang menuliskan profesinya sebagai dosen di Yogyakarta itu juga memiliki akun fans page di facebook yang sudah mendapatkan 24 ribu like.


    Melalui fans page nya, Dwi sempat menambahkan soal diskrimnasi yang tidak cuma terjadi di BUMN, tetapi di banyak sektor lain seperti tidak boleh berjilbab saat mendaftar sebagai anggota TNI AD/AL/AU dan Polri.

    Dikutip dari Islamedia, Dwi Estiningsih menyatakan bahwa foto form "Kriteria Rekruitment BUMN yang Diskirminatif" memang asli dan benar adanya, bukan informasi hoax atau mengada-ada.

    Berikut penjelasan Estiningsih melalui account twitternya @estiningsihdwi, terkait keaslian tersebut yang di tweet pada kamis (18/12/2014).

    بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

    Sahabat semua yang saya cintai & muliakan...

    Berita tentang postingan gambar saya tempo hari ternyata mendapat respon yang sangat luas. Saya ingin memperjelas beberapa hal.

    Ini satu-satunya fotonya yg saya tweet. Tanpa identitas apapun. "Kriteria rekruitmen SEBUAH BUMN" 

    Foto itu asli, benar adanya yaitu FORM dan CATATAN untuk ASESOR (Penilai). BUKAN pengumuman. Saya ulangi... BUKAN selebaran atau sejenis.

    Kriteria yg tercantum adl seleksi bagi frontliner. Masalahnya adl deskripsi kompetensi yg berisi hal-hal TENDENSIUS dan DISKRIMINATIF.

    Frontliner tsb berkesempatan luas MEMBANGUN KARIR, dlm jangka waktu tertentu stlh bertugas, berpotensi punya POSISI STRATEGIS (promosi)

    Oleh karena itu kriteria seleksi melibatkan beberapa tahap yang ketat.

    Saya TIDAK PERNAH menyebut MENTERI manapun dalam tweet saya. Bisa dicek.

    Saya menaruh hormat kepada segenap pejabat penyelenggara Negara termasuk para menteri khususnya yg saya muliakan, Bu Rini.

    Benar bahwa rekrutmen dilaksanakan pada saat pemerintahan yg baru, namun sy tdk pernah katakan ini adl perintah dari Bu Menteri. Bisa dicek.

    Tujuan saya tweet foto tsb adl utk membuka mata masyarakat bahwa masih terjadi diskriminasi di sekitar kita.

    Harapan saya adl subjek pelaku dan masyarakat sadar bahwa hal yg SUDAH BERLAKU UMUM ini tidak bisa dibiarkan berlangsung terus menerus.

    Saya berharap banyak pihak akan ikut BERSUARA dan BERBAGI tentang perlakuan DISKRIMINASI di sekitarnya.

    Saya merasa perkara kriteria yg TENDENSIUS dan DISKRIMINATIF ini bukan hal yang sepele.

    SAYA MERASA PRIHATIN, terutama berkaitan dengan:a. MASYARAKAT UMUM, b. PEMERINTAH, c. REKAN SEPROFESI

    #Masyarakat umum harus disadarkan bahwa mereka, siapapun mempunyai HAK yang sama untuk dapat mengakses sumber-sumber penghidupan.

    #Masyarakat umum harus disadarkan bahwa mereka bisa BERAKTUALISASI DIRI dengan difasilitasi oleh NEGARA... SIAPAPUN! TANPA TERKECUALI!

    #Pemerintah ~ Saya yakin telah berusaha terapkan KEADILAN SOSIAL BAGI RAKYAT, hanya sistem & pelaksanaan masih perlu perhatian serius.

    Harapan utk #Pemerintah ~ Mendukung & menciptakan iklim agar hilang perlakuan DISKRIMINATIF pd seluruh lembaga pemerintahan ataupun swasta.

    Saya tidak ingin rekan-rekan #psikolog “terpaksa” secara tidak langsung diminta untuk mendukung terlaksananya hal-hal DISKRIMINATIF.

    Harapan saya rekan-rekan #psikolog memberanikan diri menolak DISKRIMINASI vendor/user atau pihak manapun. Dan mengedukasi pengguna jasa.

    Saya tidak ingin profesi #psikolog direndahkan.

    Berkas yg ada sy mintakan pertimbangan pada "orangtua" yg bisa saya percaya.

    Saya sedang menunggu saran & pertimbangan dari Kyai & alim ulama. Semoga Allah memudahkan langkah ini... Aamiin.

    Selalu teringat pesan #Ibu... Banyak orang berlomba-lomba ber-"Amar Makruf", tapi takut ber-"Nahi Mungkar".

    (yq)

    Babak Baru Golkar, Yusril vs Adnan Buyung


    intriknews.com Jakarta - Setelah Kemenkum HAM tak mengakui hasil Munas Bali dan Jakarta, dua kubu di internal Golkar bersiap menghadapi babak baru di pengadilan. Pasalnya, upaya islah yang terus dilakukan oleh kubu Ical, malah dijawab dengan mempersiapkan 100 pengacara oleh kubu Agung Laksono.

    Agung diketahui sudah menyusun tim pengacara jauh hari sebelum keputusan Kemenkum HAM. Caleg Golkar yang gagal melenggang ke senayan itu menyiapkan tim pengacara yang jumlahnya lebih dari 100 orang, semuanya berkoordinasi langsung dengan pengacara senior Adnan Buyung Nasution.

    "Kami minta tim pengacara ini berkonsultasi dengan Pak Adnan Buyung Nasution," kata Agung Laksono usai menutup Munas IX Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Senin (8/12/2014) lalu sebagaimana dilansir Detik.

    Menanggapi hal tersebut, Aburizal Bakrie akhirnya mempersiapkan langkah hukum dengan menunjuk pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.

    "Tadi Pak Aburizal memberikan surat kuasa kepada saya dan Pak Rudy Alfonso dan lain-lain untuk menghadapi gugatan mereka (Agung Laksono, red) di pengadilan," ujar Yusril di Bakrie Tower kawasan Epicentrum Jl HR Rasuna Said, Jaksel, Selasa (16/12/2014).

    Yusril sendiri bersikap lebih arif dengan menyarankan agar penyelesaian konflik bisa diselesaikan di Mahkamah Partai. Sebab batas waktu maksimum penyelesaian antara pengadilan dan Mahkamah Partai berbeda.

    "Daripada misalnya ke PTUN yang tidak ada limit waktu, tapi kalau dibawa ke Mahkamah Partai maksimum 60 hari," sambungnya.

    Yusril juga menegaskan Mahkamah Partai yang berhak mengurus konflik internal adalah Mahkamah kepengurusan hasil Munas Riau tahun 2009.

    Apakah kubu Agung tetap ngotot dengan jalur hukum demi memuluskan ambisinya menjadi Ketua Umum Golkar pendukung Jokowi? (yq)

    Swit Swiiit... Pakai Rok Pramuka di Atas Lutut, Menteri Pembangunan Manusia Ini Digoda

    Puan saat pembukaan Pertiwana di Cibubur (Foto: Abah EryHan)

    intriknews.com Jakarta - Pakaian bawahan untuk perempuan atau rok pada seragam Pramuka seharusnya lebih panjang 5 centimeter di bawah lutut. Namun tidak demikian halnya dengan rok yang dikenakan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani.

    Puan terlihat mengenakan rok Pramuka terlalu pendek dan diatas lutut, saat acara pembukaan Pertiwana Tingkat Nasional Pramuka di Cibubur Jakarta Timur.

    Sebagaimana dikutip dari Netral.co, Foto Puan mengenakan rok Pramuka terlalu pendek ini dikirim oleh akun facebook Abah EryHan ke grup facebook Sejuta Pramuka pada 16 Desember 2014.  Diatas adalah salah satu fotonya.

    Rok pramuka
    Sontak foto tersebut mendapat berbagai tanggapan dari netizen. Ada yang mengingatkan sang menteri bahwa itu contoh perbuatan yang kurang baik sampai komentar dengan nada menggoda cucu Bung Karno tersebut. Berikut diantaranya.

    1. Mercrianis Djangaritu: Ibu menteri roknya swit swiiit…. kemana asprimu kok gitu busananya rok kurang panjang baju kepanjangan he hehe.

    2. Inyoman Dirgayusa: Mungkin dia tdk punya baju Pramuka. pake seadanya saja. Tapi salut buat partisipasnya. salam Pramuka.

    3. VezaEvan Rezky: Maaf, contoh yang kurang baik.

    4. Mariana Firmansyah: Ko ajudan menteri ga menyiapkan pakaian Pramuka standar ya.

    (yq)
     
    Copyright © 2011. INTRIKNEWS - All Rights Reserved