Headlines News :

    Awas... Keputusan MK Bisa Batalkan Kemenangan Jokowi


    intriknews.com Presiden RI 2014 terpilih, Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak menganggap remeh gugatan sengketa Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 yang telah diajukan oleh pasangan Capres-Cawapres 2014, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Imbauan tersebut disampaikan Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago. Sebab menurut dia, pasangan Prabowo-Hatta hingga kini masih punya kemungkinan untuk menjadi pemenang Pilpres 2014, bukannya Jokowi-JK.

    "Jokowi bisa terancam batal jadi presiden, kalau nanti MK menerima permohonan gugatan dari Prabowo-Hatta, dan malah justru memenangkan Prabowo-Hatta (di dalam gelaran Pilpres 2014)," kata Pangi kepada awak wartawan di Jakarta, Selasa (29/7).

    Apalagi, tambah Pangi, putusan MK dalam permohonan gugatan hasil Pilpres 2014 itu bersifat final dan mengikat. Sehingga, jika terbukti ada atau terjadi kecurangan dalam proses Pilpres 2014, sebagaimana yang dipermasalahkan kubu Prabowo-Hatta, maka Jokowi otomatis bisa gagal jadi presiden.

    "Kalau pihak Prabowo dengan mudahnya membuktikan masalah kecurangan yang dituduhkan dalam gelaran Pilpres 2014, maka Jokowi harus mewaspadai hal ini, karena putusan MK bersifat final dan mengikat, serta tak ada upaya hukum yang lainnya lagi," katanya menuturkan.

    Dia menambahkan, gugatan hasil Pilpres 2014 yang diajukan oleh Prabowo-Hatta menjadi peringatan dini bagi pasangan Jokowi-JK. "Intinya Jokowi-JK ini janganlah sampai mengangap remeh pengajuan gugatan kecurangan Pilpres 2014 ke MK oleh kubu Prabowo-Hatta," kata dia.


    sumber: skalanews

    Difitnah Dukung Joko-Kalla Karena Foto Acungkan Dua Jari Beredar, Ini Penjelasan Mahfud MD


    intriknews.com Jakarta – Foto Mahfud MD sedang mengacungkan dua jari beredar di internet. Padahal dia pendukung Prabowo-Hatta. Apa komentar Mahfud?

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut membantah bahwa dirinya sedang menunjukkan dukungan untuk Jokowi-JK dalam foto tersebut. 


    "Sampai sekarang tak pernah berhubungan dengan Tim Jokowi-JK. Foto-foto dua jari yang beredar adalah foto-foto saya pada Maret dan April 2014, saat berkampanye untuk PKB dalam Pileg 2014," kata Mahfud MD seperti dikutip Tribunnews.com, pada Kamis (31/7/2014).

    Mahfud MD pun menjelaskan, bahwa ketika dia ikut berkampanye untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dia memang kerap mengacungkan dua jari.

    "Di instagram sekitar Maret dan April 2014 ada puluhan foto saya mengacungkan dua jari untuk PKB. Di pinggir-pinggir jalan banyak foto saya bersama caleg-caleg PKB mengacungkan dua jari. Tapi oleh pemfitnah, foto-foto itu disebarluaskan lagi sekarang untuk menipu publik," tandasnya.

    Mahfud MD merupakan mantan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta. Namun dia akhirnya mengundurkan diri karena merasa tugasnya sudah selesai dan dia pun meminta maaf  karena gagal memenangkan Prabowo-Hatta.

    Meski sudah mengundurkan diri sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, dia menegaskan tetap mendukung Prabowo-Hatta, termasuk mendukung Prabowo mengajukan gugatan hasil Pilpres ke MK.

    "Saya bilang, nilai yang diperjuangkan bagus, cocok dengan saya. Saya tetap bersama Bapak (Prabowo). Saya dalam semangat yang tetap mendukung, tetapi bukan sebagai ketua tim lagi," kata Mahfud MD seperti dikutip kompas.com, pada Rabu (23/7/2014).

    Mahfud menjelaskan, bahwa alasan dia mengajukan pengunduran diri, lantaran ingin menjaga integritas Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, jika dia masih menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, dia khawatir ada benturan kepentingan yang nantinya bisa mengganggu independensi MK. "Karena saya mantan Ketua MK, tidak enak kalau saya mantan Ketua MK dan ada enam hakim yang (pernah) saya pimpin di situ," tegas Mahfud MD. 



    sumber: nefosnews

    Tragedi Sedekah Maut Ahmad Faruk Berujung Penjara 3 Tahun. Akankah JK Bernasib Sama?


    intriknews.com Kejadian tragis mewarnai pembagian sedekah di rumah Jusuf Kalla(JK) di Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang bocah jadi korban. Ia meninggal setelah terjepit antrean pembagian sedekah.

    Korban bernama Hadika (11), asal Daeng Tantu, Rappokalling, Makassar. Sekitar pukul 12.45 Wit, Selasa (29/7/2014), jenazah sudah berada di RS Stella Maris yang berjarak kurang dari 1 km dari rumah JK di Jalan Bau.

    Kejadian pembagian sedekah maut JK ini mengingatkan publik Indonesia dengan kejadian yang serupa yang dilakukan oleh Ahmad Faruk. Kala itu Ahmad Faruk melakukan pembagian zakat yang berlangsung 15 September 2008 mengakibatkan 21 orang penerima zakat tewas. Mereka saling berdesak-desakan dan terinjak-injak dalam kerumunan antrean

    Akibat dari perbuatanya, kemudian Ahmad Faruk akhirnya dijatuhi hukuman tiga tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Pasuruan, Selasa (2/6). Ia terbukti bersalah telah melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, sesuai Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

    Vonis majelis hakim yang diketuai Sutarjo ini lebih ringan dua tahun ketimbang tuntutan jaksa, yakni lima tahun penjara. Melalui pengacaranya, Ahmad Faruk merasa keberatan atas vonis yang telah dijatuhkan kepadanya. Terdakwa bermaksud banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya.


    Baca juga: Open House Jusuf Kalla, 1 Orang Bocah Tewas



    sumber: islamedia

    WASPADA!!! KPU Pusat Keluarkan Surat Edaran Agar Seluruh KPU Propinsi dan Kabupaten Kota Buka (Lagi) Kotak Suara


    intriknews.com Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran KPU RI No 1446/KPU/VII/2014 bersifat segera, edaran ditujukan kepada KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Surat disampaikan kepada seluruh jajarannya pada tanggal 25 Juli 2014 lalu.

    Berdasarkan dokumen surat yang didapatkan Aktual.co, bernomor 1446/KPU/VII/2014, KPU menginstruksikan dengan segera dua hal. Pertama, yakni penyiapan dan penyampaian formulir model A5 PPWP, kedua mengenai penyiapan dan penyampaian formulir C7 PPWP.

    Dalam pengantarnya, KPU menyatakan alasan penerbitan surat edaran, dimana dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pilpres secara nasional saksi pasangan calon menyampaikan keberatannya.

    "Saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden mempermasalahkan keberadaan pemilih yang menggunakan formulir model A5 PPWP (DPTb) dan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT/DPTb/DPK dan menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum berakhirnya waktu pemungutan suara di TPS (DPKTb)," demikian bunyi poin pertama surat edaran KPU dimaksud sebagaimana dikutip Aktual.co, Kamis (31/7).

    KPU meminta KPU Propinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan salinan formulir A5 PPWP dan C7 PPWP yang telah dilegalisir serta segera menyampaikan sebagai alat bukti di Mahkamah Konstitusi (MK).

    KPU juga menginstuksikan agar dalam proses pengambilan formulir A5 PPWP dan C7 PPWP, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota dan pihak kepolisian.

    Setelah formulir A5 PPWP dan C7 PPWP digandakan, formulir asli kemudian dikembalikan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula. KPUD Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota selanjutnya diminta melegalisir salinan dua formulir tersebut melalui Kantor POS.

    Dan, terakhir, membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPUD Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

    Surat ditandatangani Ketua KPU Pusat, Husni Kamil Manik.

    Terkait hal tersebut, Tim Advokasi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pelaporan ini terkait surat edaran KPU yang memerintahkan KPU tingkat provinsi di seluruh Indonesia untuk membuka kotak suara yang sudah disegel.

    Padahal, menurut Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Sahroni, proses rekapitulasi suara nasional sudah dilakukan dan hasilnya sudah diketahui pada 22 Juli. Sehingga, kotak suara tidak dapat dibuka kecuali atas perintah Mahkamah Konstitusi (MK).

    Mengingat tahapan Pilpres telah beralih dari KPU ke proses peradilan sengketa di MK, kata Sahroni, KPU telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan.

    "Terkait hal itu kami Tim Prabowo-Hatta menyatakan keberatan atas surat edaran tersebut dan terhadap KPU Daerah atas tindakan ini," katanya di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (31/7/2014).

    Sahroni menambahkan, penerbitan surat edaran KPU itu dengan alasan adanya keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional tidak beralasan hukum dan sangat mengada-ada.

    "Seharusnya kotak suara tersebut dapat kita jaga bersama-sama keamanan dan keutuhannya sampai dengan adanya perintah lain dari pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi," terangnya.

    Ada empat poin Laporan yang dibawa oleh Tim kuasa Hukum Pembela Merah Putih ke Bawaslu, diantaranya.

    1. Segera melakukan pemeriksaan dan kajian hukum terkait dengan laporan yang kami laporkan
    2. Segera memerintah KPU untuk menghentikan aktifitas pembukaan kota suara a quo sampai dengan adanya perintah dari Mahkamah konstitusi
    3. Memerintahkan jajaran pengawas pemilu Kabupaten atau Kota di seluruh Indonesia untuk tidak terlibat dalam pembukaan kotak suara yang bertentangan dengan peraturan Undang-undang tersebut
    4. Memberikan sanksi kepada KPU RI atas dikeluarkannya surat edaran a quo dan pelaksanaan pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan


    -yq-

    Rasakan!!! Niat Mau Nutup Terowongan Hamas, 3 Tentara Israel Tewas Dibom

    Tentara Israel menangis

    intriknews.com ANGKATAN Darat Israel pada Rabu mengatakan tiga tentaranya tewas dalam pertempuran di Jalur Gaza.

    “Tiga tentara meninggal hari ini di Jalur Gaza,” kata seorang juru bicara kepada AFP, Kamis (31/7).

    Insiden itu terjadi ketika pasukan Tentara Israel sedang berupaya menutup terowongan buatan Hamas yang menghubungkan antara Gaza dan Israel.

    Dalam upaya penutupan itu, Pasukan Hamas memberi perlawanan dan menyebabkan 3 tentara Israel tewas.

    Serangan itu juga menyebabkan 15 tentara Israel cedera. Mereka yang cedera karena tertimpa bahan material terowongan. Serangan itu dikatakan pejabat militer Israel oleh Pasukan Hamas di bawah Brigade Izzudin Al Qassam.

    Serangan itu dilakukan oleh Hamas dengan memasang bahan peledak di dalam terowongan. Saat diledakkan material terowongan runtuh dan menimbulkan korban jiwa bagi pasukan Israel.

    “Mereka terjebak dalam terowongan yang sudah dipasang bahan peledak oleh Hamas,” ucapnya.



    sumber: islampos

    Diajarkan Membunuh Anak Palestina Sejak Kecil, Anak Israel: "I FEEL HAPPY"

    Anak-anak Israel diajarkan untuk membenci dan membunuh orang-orang Palestina sejak kecil

    intriknews.com Video berikut menunjukkan bagaimana anak-anak Israel sejak kecil sudah dididik dan didoktrin untuk membenci Palestina dan anak-anak Arab secara umum.

    Tidak hanya itu, mereka bahkan diajarkan bagaimana menyerang dan membunuh anak-anak Palestina dengan menggunakan persenjataan militer seperti Tank dan Rudal.

    Seorang anak Zionis yang ditanya bagaimana perasaannya setelah melakukan simulasi penembakan rudal dan melihat korban dari anak-anak Palestina mulai berjatuhan, dengan mantapnya dia berkata: "I felt Happy"

    Zionis selamanya adalah zionis, pembunuh sampai keturunannya adalah pembunuh, begitulah Yahudi Israel.




    -yq-

    Terlalu Sering Kalah, Pengamat Militer Israel Desak Netanyahu Nyerah dan Ngaku Salah

    Perdana Mentri Israel, Benyamin Netanyahu

    intriknews.com SEORANG pengamat militer Zionis di koran Maarev, Ben Kasbet menyerukan pemerintah Benyamin Netanyahu untuk segera mengakui kemenangan Hamas. Ini sangat penting menyusul kemenangan demi kemenangan Hamas dalam pertempuran selama 24 hari terakhir ini. Ia menyatakan, inilah kebenaran. Pemerintah Netanyahu dan Israel berada pada posisi yang sangat sulit beberapa hari ke depan.

    Ben Kasbet mengatakan, para pemimpin Israel butuh pada kekuatan dan dukungan internasional. Konferensi persnya Netanyahu kemarin ditertawakan Muhammad Dhaif (komandan Al-Qossam) dan teman-temanya.

    Serbuan Israel mendapat perlawanan signifikan. Gempuran demi gempuran menghantam Israel. Israel lari dari kondisi buruk kepada situasi yang lebih buruk lagi. Sejak sebulan lalu, Israel tidak bisa memberikan kejutan, bahkan serangan demi serangan semakin menunjukan keterpurukannya dan menjadikan negara tersebut semakin bobrok. Oleh karena itu, Netanyahu harus mengakui kesalahannya telah melakukan agresi tanpa bisa memberikan solusi atau alternatifnya.

    Terkait dengan sikap Amerika Serikat yang berubah dari koalisi menjadi musuh, Ben Kasbet mengatakan, jika Israel tidak bisa membendung Hamas, maka inilah akhir dari Israel.

    Dia kemudian mengakhiri tulisannya, kita jangan menipu diri sendiri, jika kita tak punya kemampuan untuk menggempur Hamas hari ini, maka ke depan akan lebih sulit lagi dan akan jauh lebih berat lagi, ungkapnya seperti dikutip Palestina Information Centre.


    sumber: islampos

    WikiLeaks Rilis Dugaan Korupsi Multi Juta Dolar Tokoh Asia, Megawati Disebut


    intriknews.com Situs antikerahasiaan WikiLeaks merilis perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia. Dari beberapa tokoh itu, nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ikut disebut WikiLeaks.

    Menurut dokumen WikiLeaks tertanggal 29 Juli 2014, ada kasus dugaan korupsi multi juta dolar yang secara eksplisit melibatkan beberapa tokoh dan pemimpin Asia seperti Indonesia, Malaysia dan Vietnam, termasuk keluarga dan pejabat senior masing-masing negara itu.

    “Perintah super untuk memerintahkan keamanan nasional (Australia) untuk mencegah pelaporan tentang kasus ini, oleh siapa saja. (Tujuannya) untuk mencegah kerusakan hubungan internasional Australia,” tulis WikiLeaks, Rabu (30/7/2014).

    Kasus ini menyangkut dugaan korupsi multi juta dolar yang dibuat oleh agen dari anak perusahaan RBA Securency dan Note Printing Australia untuk mengamankan kontrak yang diduga meibatkan pemerintah Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan negara-negara lain.

    WikiLeaks menyebut ada 17 individu dalam kasus itu. ”Setiap Perdana Menteri Malaysia atau mantannya, Presiden Vietnam saat ini Truong Tan San, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (yang juga dikenal sebagai SBY), mantan Presiden Indonesia Megawati Soekarnoputri (yang juga dikenal sebagai Mega) dan saat pemimpin partai politik PDIP, dan 14 pejabat senior lainnya,” lanjut dokumen WikiLeaks.

    ”Dan kerabat dari masing-masing tokoh negara, yang secara khusus tidak disebutkan namanya yang sedang dalam penyelidikan kasus korupsi,” imbuh dokumen itu.

    Dokumen tersebut juga secara khusus melarang publikasi urutan tokoh-tokoh terkait oleh perwakilan Australia untuk ASEAN, Gillian Bird, yang baru saja ditunjuk sebagai Australia sebagai Duta Tetap untuk PBB.

    Pihak Istana Kepresidenan membantah informasi terbaru yang dikeluarkan situs antikerahasiaan WikiLeaks tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    "Tentang informasi Wikileaks ini, sering kontroversial. Tetapi kalau melibatkan Presiden SBY pribadi tentang pencetakan uang, saya yakin sepenuhnya salah," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Informasi dan Hubungan Masyarakat Heru Lelono melalui pesan singkat kepada Sindonews, Rabu (30/7/2014).


    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga membantah informasi terbaru yang dikeluarkan situs antikerahasiaan WikiLeaks tentang perintah pencegahan pemerintah Australia untuk mengungkap kasus dugaan korupsi para tokoh dan pemimpin Asia, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri.

    "Jelas tidak ada itu Ibu Mega terkait korupsi," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Trimedya Panjaitan saat dihubungi Sindonews, Rabu (30/7/2014).

    Lagipula, kata dia, sejauh Ketua Umum PDIP itu meninggalkan kursi pemerintahannya, tidak pernah ada kabar yang mengaitkan Mega dengan kasus hukum. Terlebih, ujar dia, WikiLeaks sering mengabarkan rumor atau gosip politik yang akurasinya diragukan.


    Selengkapnya, berikut data Wikileaks soal korupsi tersebut, dilansir dari situs yang bersangkutan.

    "Australia bans reporting of multi-nation corruption case involving Malaysia, Indonesia and Vietnam

    Today, 29 July 2014, WikiLeaks releases an unprecedented Australian censorship order concerning a multi-million dollar corruption case explicitly naming the current and past heads of state of Indonesia, Malaysia and Vietnam, their relatives and other senior officials. The super-injunction invokes “national security” grounds to prevent reporting about the case, by anyone, in order to “prevent damage to Australia's international relations”.

    The court-issued gag order follows the secret 19 June 2014 indictment of seven senior executives from subsidiaries of Australia's central bank, the Reserve Bank of Australia (RBA). The case concerns allegations of multi-million dollar inducements made by agents of the RBA subsidiaries Securency and Note Printing Australia in order to secure contracts for the supply of Australian-style polymer bank notes to the governments of Malaysia, Indonesia, Vietnam and other countries.

    The suppression order lists 17 individuals, including "any current or former Prime Minister of Malaysia", “Truong Tan San, currently President of Vietnam", "Susilo Bambang Yudhoyono (also known as SBY), currently President of Indonesia (since 2004)", "Megawati Sukarnoputri (also known as Mega), a former President of Indonesia (2001–2004) and current leader of the PDI-P political party" and 14 other senior officials and relatives from those countries, who specifically may not be named in connection with the corruption investigation.

    The document also specifically bans the publication of the order itself as well as an affidavit affirmed last month by Australia's representative to ASEAN Gillian Bird, who has just been appointed as Australia's Permanent Representative to the United Nations. The gag order effectively blacks out the largest high-level corruption case in Australia and the region.

    The last known blanket suppression order of this nature was granted in 1995 and concerned the joint US-Australian intelligence spying operation against the Chinese Embassy in Canberra.

    WikiLeaks' publisher Julian Assange said about the order:

    "With this order, the worst in living memory, the Australian government is not just gagging the Australian press, it is blindfolding the Australian public. This is not simply a question of the Australian government failing to give this international corruption case the public scrutiny it is due. Foreign Minister Julie Bishop must explain why she is threatening every Australian with imprisonment in an attempt to cover up an embarrassing corruption scandal involving the Australian government."

    "The concept of 'national security' is not meant to serve as a blanket phrase to cover up serious corruption allegations involving government officials, in Australia or elsewhere. It is in the public interest for the press to be able to report on this case, which concerns the subsidiaries of the Australian central bank. Who is brokering our deals, and how are we brokering them as a nation? Corruption investigations and secret gag orders for 'national security' reasons are strange bedfellows. It is ironic that it took Tony Abbott to bring the worst of 'Asian Values' to Australia."

    Keywords: Australia, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Supreme Court of Victoria, Justice Hollingworth, DFAT, AFP, DPP, Thomas Brady, Peter Sinclair Hutchinson, John Leckenby, Steven Kim Wong, Christian Boillot, Clifford John Gerathy, Myles Andrew Curtis, Mohammad Najib Abdul Razak, Abdullah Ahmad Badawi, Pak Lah, Puan Noni, Mahathir Mohamed, Daim Zainuddin, Rafidah Aziz, Hamid Albar, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Megawati Sukarnoputri, Laksamana Sukardi, Truong Tan San, Nguyen Tan Dung, Le Duc Thuy, Nong Duc Manh, Note Printing Australia Pty Ltd, Securency, Gillian Elizabeth Bird, Reserve Bank of Australia, super-injunction, suppression order, censorship, corruption, bribery

    Read the Australia-wide censorship order for corruption case involving Malaysia, Indonesia and Vietnam."


    -yq-
     
    Copyright © 2014. INTRIKNEWS - All Rights Reserved