Headlines News :

    Wow! PKB Sodorkan 10 Kader Buat Masuk Kabinet, Partai Lain Berapa?


    intriknews.com Jakarta - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) menanggapi usulan PKB hendak menyodorkan 10 kadernya sebagai anggota kabinet Jokowi-JK. Usulan itu tidak dilarang. Namun keputusan terakhir berada di tangan Jokowi.

    "Ya boleh-boleh saja, tapi kita yang atur berapa," tanggap JK usai salat Jumat di Masjid Nurul Hidayah yang tak jauh dari rumahnya, Jl Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (1/8/2014).

    JK menegaskan, para Ketua Umum partai koalisinya tidak mesti jadi menteri. JK memastikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan PDIP Megawati Soekarnoputri tak akan menjadi menteri.

    "PDIP kan memang tidak, NasDem Pak Paloh tidak mau jadi eksekutif," kata JK.

    Lalu bagaimana dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar? "PKB, tidak tahu," jawabnya.

    Bagaimana pula dengan Ketum Hanura Wiranto? "Hanura saya belum tahu juga," lanjut JK.

    Baca juga: "Kisruh Rebutan Kursi Kabinet Jokowi, Tuntutan Balas Jasa Berbuah Benih Pertikaian"



    sumber: detik

    "Hamas Tidak Akan Menyerah Meski Hanya Tersisa Satu Pejuang"


    intriknews.com  Al-Quds - Politikus Israel dan peneliti dalam bidang sejarah Timur Tengah Gershon Baskin menegaskan, gerakan Hamas tidak akan meyerah dan tidak akan mengibarkan bendera putih meski hanya tersisa satu pejuang, satu senapan, dan satu roket. Para pejuang Hamas berjuang menghadapi kematian tanpa rasa gentar dan takut dan mereka lebih siap mati demi negeri mereka, agama mereka, dan Tuhan mereka, tegas Baskin .

    Baskin yang pernah menjadi mediator dari pihak Israel dalam perjanjian pertukaran serdadu Gilad Shalit yang ditawan oleh Hamas menegaskan dalam halaman Facebooknya kemarin sore Kamis (31/7) bahwa Hamas memiliki ambisi besar dalam peperangan dan mereka sangat yakin dengan perjuangan yang mereka hadapai. Mereka berjuang membela kampung halaman mereka, siap berkorban dengan yang termahal yang mereka miliki agar generasi masa depan hidup bebas, tukas Baskin.

    Baskin menambahkan, tidak ada seorangpun di dunia ini yang mengingkari bahwa masalah Palestina membutuhkan solusi adil, kecuali Israel sendiri. Yang diminta oleh Hamas saat ini tidak lebih dari pembebasan blokade ekonomi dari Jalur Gaza, membuka perlintasan-perlintasan dan memperluas jangkauan laut untuk para nelayan, membebaskan tawanan dan membuka blokir transfer gaji pegawai Palestina dan mengakui pemerintah terpilih, imbuh Jorshon yang menilai semua tuntutan Hamas itu tidak ada yang tidak logis untuk diikuti.

    Baskin mengatakan, "Saya melihat kemenangan di mata Hamas. Ya benar, mereka mengorbankan sangat banyak. Tidak perlu dibandingkan antara kekuatan kita dan kekuatan mereka. Mereka tidak memiliki bom berton-ton. Namun mereka melihat kerugian yang diderita oleh Israel karena serangan roket yang memaksa warga penjajah harus lari ke tempat persembunyian, dan meninggalkan rumah mereka."

    Peneliti Israel ini menyerang dan mengkritik kedustaan yang dipromosikan di media massa melalui komandan-komandan militer Israel tentang Hamas dan masa depan perang di Jalur Gaza yang dituding oleh Baskin sebagai pembohongan publik.

    Baskin juga menuding prediksi Israel soal Hamas tidak ada hubungannya dengan realita. Ia mengaku apa yang diketahuinya tentang Hamas berbeda dengan yang disiarkan melalui media massa Israel.

    Sistem pertahanan Hamas melalui terowongan telah membuat Israel ketakutan, ditambah roket yang menggempur tanpa henti. Hamas juga dinilai diuntungkan dalam pertempuran opini publik. Gambaran kehancuran akibat serangan Israel, pembunuhan anak-anak wanita telah memaksa dunia melihat Israel dan militernya sebagai penjahat.

    Ia melanjutkan, warga Israel tidak menyaksikan stasiun televisi Arab atau internasional pada itu tersedia. Mereka lebih memilih hidup di dunia khayalan melalui corong peneliti Israel dan jubir militer mereka.



    sumber: infopalestina

    Kontrak Baru The Doctor | "Mau Balapan Sampai 40, Vale?"


    intriknews.com GERNO DI LESMO – Menyoal apakah dalam waktu dekat Valentino Rossi bakal pensiun, bakal sulit terjawab. Bukan hanya oleh pengamat, tapi juga Vale pribadi yang justru, menyiratkan tekad mengaspal di pentas MotoGP sampai mencapai umur kepala empat.

    Vale sendiri baru-baru ini sudah memegang kontrak baru yang mengikatnya bersama Movistar Yamaha, hingga 2016 mendatang. Itu artinya, The Doctor masih akan memacu kuda besi tim garpu tala sampai usia 37 tahun.

    Lantas tiga tahun berikutnya? Vale pun mengaku angkat bahu. Yang pasti, tujuh kali jawara MotoGP itu butuh motivasi dan emosi yang meletup, tiap kali harus adu cepat dengan sejumlah joki yang lebih muda.

    “10 tahun lalu, saya pernah mendemonstrasikan performa lebih dan saya lebih lapar, terutama di bawah tekanan. Sekarang saya sudah bisa memperlihatkan apa yang ingin saya tunjukkan ada semua orang dan saya sedikit lebih rileks,” ujar Vale.

    “Tapi dalam olahraga ini, menjadi rileks bukan hal yang bagus. Saya harus punya amarah dan menunjukkan bahwa saya tetap mampu bertahan di barisan terdepan,” sambungnya kepada Telecinco, Senin (28/7/2014).

    Bisa mendapati kebahagiaan di tiap situasi dan sirkuit yang dihadapi, juga dianggap penting buat Vale jika ingin terus menyambung kariernya. Seperti yang dilihatnya pada diri Marc Márquez.

    “Marc Márquez sudah membuat satu langkah maju dan itu sangat sulit. Bisa merasakan kebahagiaan dan bersenang-senang itu penting. Saya pikir untuk kondisi tubuh, untuk memacu motor secara maksimal, sepertinya Anda masih bisa terus sampai (usia) 40,” tutup Vale


    sumber: okezone

    KPU Bongkar Kotak Suara, Bawaslu: "Mintalah Surat Dari MK Biar Semuanya Legal, Sekarang Semua Curiga..."

    Komisioner Bawaslu, Nelson Simanjuntak

    intriknews.com JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyayangkan tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengeluarkan surat edaran untuk membuka kotak suara guna keperluan alat bukti di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Komisioner Bawaslu, Nelson Simanjuntak, mengatakan, di satu sisi KPU bisa dikatakan melanggar norma. Namun, di sisi lain, ada kebutuhan dari KPU dalam rangka menyiapkan gugatan persidangan di MK.

    "Tindakan KPU membuka itu bukan pidana, melainkan pelanggaran administrasi. Kalau pelanggaran administrasi itu biasanya pelanggaran etik," ujar Nelson saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (1/8/2014).

    Menurut Nelson, untuk menghindari kecurigaan dari berbagai pihak, KPU bisa saja mengirimkan surat ke MK sebagai penggugat legalisasi atas tindakan membuka kotak suara tersebut.

    "Kalaupun harus dilakukan oleh KPU, maka mintalah surat dari MK biar semuanya legal. Kalau sekarang kan semuanya curiga," kata dia.

    Ke depan, Nelson meminta agar ada aturan tegas bagi KPU untuk bisa membuka kotak suara dalam rangka mempersiapkan diri memberikan jawaban di MK dalam gugatan hasil pemilu.

    "Bagaimana ke depan supaya diatur secara tegas bahwa dalam rangka persiapan gugatan ke MK maka bisa membuka kotak suara, tetapi dengan syarat harus ada Panwas karena yang berkuasa di sini kan MK, dan mereka harus menimbang-nimbang," ujar Nelson.

    Sebelumnya, KPU mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1446 tanggal 25 Juli 2014, yakni surat yang ditujukan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota seluruh Indonesia untuk membuka kotak suara serta mengambil A5 dan C7 untuk difotokopi dan legalisasi.

    Surat Edaran Nomor 1449 yang bertanggal 23 Juli 2014 itu berisi perintah kepada KPU provinsi yang ditembuskan ke perwakilan di Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Sulsel, Sulbar, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, untuk menyiapkan diri menghadapi permohonan gugatan di MK, kemudian membuat jawaban, dan datang ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan KPU RI.



    sumber: kompas

    Bongkar Kotak Suara Secara Ilegal, Akhirnya KPU Dilaporkan ke Mabes Polri


    intriknews.com JAKARTA - Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa selain melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), rencananya juga akan melaporkan ke kepolisian atas tindakan buka kotak suara yang dilakukan KPU pusat.

    "Kita juga melaporkan ke DKPP dan Polri karena ini terkait bukti pengadilan yang harus disimpan di tempat aman," kata Kuasa Hukum Prabowo-Hatta, Didi Supriyanto di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (1/8/2014).

    Didi menjelaskan, kotak suara akan dijadikan barang bukti untuk dibuka pada sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Kontitusi (MK). Menurutnya, setelah penetapan hasil pilpres pada 22 Juli lalu, peserta pemilu diberikan kesempatan untuk menggugat hasil pemilu.

    Ruang gugatan tersebut telah diatur dalam kontitusi dan Undang-undang Pemilu Presiden Nomor 42 Tahun 2008 tentang Hak Dasar Peserta Pemilu yang tidak puas dengan hasil ketetapan KPU.

    "Itulah kemudian pasangan calon nomor urut 1 mengajukan (gugatan) tanggal 25. Sejak tanggal 22 proses pemilu itu beralih kewenangannya ke MK," ujarnya.

    Sementara itu, anggota tim kuasa hukum Prabowo-Hatta lainnya, Syahroni mengatakan, pihaknya akan melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri pada Sabtu (2/8/2014).

    "Kita akan ke Mabes Polri besok. Kita tidak mau menunggu lama-lama, biar cepet di proses juga, selain laporan kita ke Bawaslu kemarin, dan DKPP hari ini," tandasnya. 



    sumber: sindonews

    Polisi Harus Berani Selidiki Kasus Jatuhnya Korban Dalam Acara Open House Jusuf Kalla


    intriknews.com JAKARTA - Polisi harus berani menyelidiki jatuhnya korban dalam open house di rumah Jusuf Kalla (JK), Selasa lalu.

    "Jangan karena JK itu wakil presiden terpilih lalu polisi takut," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane kepada KORAN SINDO, Jumat (1/8/2014).

    Neta mengatakan, kecerobohan yang memakan korban jiwa harus diproses secara hukum. Jika kasus ini dihentikan, sama saja Polrestabes  Makassar dan JK sebagai wakil presiden terpilih membiarkan pelanggaran hukum dan kezaliman terjadi di negeri ini. JK harus konsisten dengan janjinya saat kampanye bahwa penegakan hukum harus diutamakan.

    "Jadi Polrestabes Makassar tidak boleh menghentikan kasus ini. Untuk itu JK harus mendorong kasus ini diselesaikan secara hukum, biar rasa keadilan masyarakat tidak tercederai," kata Neta.

    Dia menilai, penghentian penyelidikan dalam kasus tewasnya seorang anak di kediaman adalah langkah yang keliru. Dia mengatakan, penyelidikan haruslah dilakukan karena hilangnya nyawa seseorang.

    "Sangat keliru. Harus diselidiki siapa panitia penyelenggara acara tersebut dan siapa yang paling bertanggung jawab. Tewasnya korban yang terinjak-injak juga perlu didalami apakah ada unsur kesengajaan atau tidak," paparnya.

    Neta mengatakan, saat Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) melakukan pengumpulan massa di Graha Saba, Solo, jumlah masyarakat yang ingin bersalaman dan bersilaturahmi dengan Jokowi juga sangat banyak. "Tapi, panitia dan tuan rumah bisa mengaturnya dengan tertib dan tidak ada korban. Sementara kenapa di rumah JK tidak tertib dan jatuh korban? Hal ini menunjukkan panitia di rumah JK ceroboh," ujarnya.

    Terkait dengan keikhlasan keluarga korban, Neta menilai hal tersebut mungkin nantinya dapat meringankan hukuman. Namun, itu menjadi wewenang pengadilan. "Bagaimana vonisnya itu pengadilan, tapi pengusutan harus tetap dilakukan," tegasnya.

    Pengamat Hukum Pidana Universitas Trisakti Yenti Garnasih mengatakan, penghentian penyelidikan tidaklah sesederhana itu. Menurut dia, jika dihentikan dengan alasan-alasan tersebut maka tidak akan memberikan sebuah pembelajaran. "Tidak semudah itu. Harus dicari siapa yang harus bertanggung jawab. Jangan meremehkan nyawa seseorang," ujarnya.

    Dia mengatakan, harus ada tindakan dari aparat kepolisian untuk mengungkap hilangnya nyawa saat open house di rumah mantan orang nomor satu Partai Golkar tersebut.  Dia melihat adanya kelalaian dari pihak keamanan yang saat itu berada di tempat kejadian. "Orang demo saja dijaga. Ini kan di tempat wakil presiden terpilih, tentunya sudah ada pengamanan tersendiri," ujarnya.

    Setidaknya, harus ada hukuman bagi pihak keamanan. Baik hukuman disiplin atupun administrasi. "Komandannya siapa saat itu. Mengapa massa yang sudah begitu banyak tidak diantisipasi. Ini protap keamanannya bagaimana? Tata cara pengamanannya juga harus diselidiki," tegasnya.

    Sebelumnya, JK tidak ingin menyalahkan pihak pengamanan. Menurutnya, pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian sudah maksimal. Hanya saja, kejadian tersebut adalah musibah, dan tidak bisa dihindari.

    Seperti diketahui, korban meninggal dunia akibat insiden open house di kediaman Jusuf Kalla bertambah menjadi dua orang. Korban kedua bernama Harni Daeng Intang (49). Sementara, korban pertama adalah bocah murid kelas 6 SD bernama Hadika (12).

    Harni meninggal dunia pada Jumat (1/8/2014)) sekitar pukul 02.45 WITA, di ruangan ICU Rumah Sakit Stella Maris, Jalan Penghibur, Kecamatan Ujung Pandang. Sebelum meninggal, korban dirawat intensif selama empat hari, terhitung sejak pascakejadian, Selasa (29/7/2014).


    sumber: sindonews

    "Pers Mengeroyok, Prabowo Harus Kalah" | Ketika Mahfud MD BICARA


    intriknews.com CAPRES Prabowo memang sangat fenomenal. Bayangkan, sekitar enam minggu sebelum pemungutan suara, elektabilitas Prabowo kalah jauh (22 %) terhadap Jokowi (46 %).

    Tapi, saat pemungutan suara ternyata Prabowo mampu menempatkan dirinya seimbang dengan rivalnya itu. Bahkan, Tim Prabowo-Hatta meyakini Prabowo menang. Itu pun, Prabowo dikeroyok oleh lawan-lawannya melalui sekelompok media massa secara brutal, jauh dari kaidah pers dengan segala kode etiknya. Hantaman media terhadap Prabowo tidak hanya melalui pemberitaan yang tidak imbang melainkan secara brutal melalui mutilasi berita, dilepas dari konteksnya, sehingga Prabowo selalu disudutkan.

    Bukan hanya Prabowo yang dibegitukan, Tim Prabowo-Hatta pun dibantai secara sadis. Tiga hari sebelum KPU mengumumkan hasil penghitungan suara, sebagai Ketua Timkamnas Prabowo-Hatta, saya diwawancarai oleh tiga televisi tentang peluang Prabowo. Saya jawab, kami yakin Prabowo-Hatta menang, tetapi jika ternyata nanti kalah, saya akan kembalikan mandat karena gagal mengantarkan kemenangan Prabowo-Hatta.

    Saya takkan ikut tim hukum karena tim hukum dan timkamnas tugasnya berbeda. Ternyata, salah satu media memutilasi berita itu dengan menyiarkan secara berulang-ulang, “Mahfud MD kembalikan mandat karena gagal memenangkan Prabowo Hatta.”

    Beritanya dimutilasi dengan membuang bagian atas dan bagian bawahnya. Pada rapat resmi Tim Prabowo-Hatta tanggal 20 Juli 2014 di Four Season Hotel ada semangat banyak tokoh di lingkungan Prabowo-Hatta untuk menggugat ke MK.

    Saat itu saya meminta data real count internal dan berbagai temuan tim saksi dan data yang ditangani oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Saya katakan sebagai ketua timkamnas, saya belum pernah mendapat data apa pun, padahal kalau akan menggugat ke MK, harus ada kepastian tentang signifikansi kesalahan penghitungan dan terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

    Kalau tidak cermat, kita bisa terjerumus. Rupanya perdebatan di hotel itu bersebar ke wartawan karena memang sangat banyak yang hadir meski resminya yang boleh masuk dibatasi. Ketika pers mengonfirmasi hal itu maka saya pun membenarkan mengajukan pertanyaan itu. Eh, beritanya dijadikan panas. Ditulis, “Mahfud Kecewa pada PKS”, "Mahfud Tak Dapat Data Apa pun dari PKS”.

    Isinya sekilas benar, tetapi sejatinya mengadu domba antara saya dan PKS. Begitu juga soal penarikan diri dari proses rekapitulasi suara di KPU yang terkait dengan peran Akbar Tanjung. Pers tahu bahwa rapat timkamnas yang dipimpin langsung oleh Prabowo tanggal 22 Juli 2014 itu memutuskan menarik diri dari proses rekapitulasi di KPU sesuai dengan usul Akbar Tanjung. Rapat itu memang tidak steril karena memang banyak yang ikut nimbrung.

    Sebagai ketua timkamnas, saat ditanya pers, saya jelaskan sebagai informasi biasa. Kepada pers saya katakan bahwa pada rapat itu memang muncul tiga opsi. Pertama, langsung menyiapkan gugatan ke MK; Kedua, menerima keputusan KPU dengan legawa sebagai realitas politik; Ketiga, menolak untuk melanjutkan rekapitulasi karena KPU tidak prudent dan tidak mengindahkan rekomendasi-rekomendasi Bawaslu.




    Alternatif ketiga ini diusulkan oleh tim Akbar Tanjung dan saya ikut membahasnya pada dini hari di rumah Akbar Tanjung. Saya sangat setuju usul Bang Akbar asal Prabowo setuju. Ternyata, rapat Tim Prabowo-Hatta siang harinya menyambut dengan semangat dan setuju dengan usul Akbar Tanjung. Itulah yang saya konfirmasikan kepada pers sebagai informasi biasa.

    Tetapi, berita biasa dan usul bagus dari Akbar Tanjung itu menjadi panas karena digoreng dengan judul-judul berita yang provokatif. Ada yang menulis, “Akbar Tanjung Biang Pengunduran Diri Prabowo”, “Inisiatif Pengunduran Diri Prabowo datang dari Akbar Tanjung”, dan judul-judul lain yang memojokkan Akbar Tanjung.

    Gorengan berita ini dijadikan alat oleh lawan-lawan politik Akbar Tanjung di Golkar dengan ikut menuduh Akbar sebagai biang kerok yang dikesankan jelek, padahal usulnya adalah usul yang baik dan disetujui oleh rapat secara bulat. Loyalis Akbar pun kemudian ada yang menyerang saya. Ada yang mengatakan saya membocorkan rahasia rapat, padahal itu bukan rahasia dan pers sudah tahu sendiri apa yang dibicarakan dalam rapat.

    Ada yang menuduh saya disusupkan oleh Luhut Panjaitan dengan alasan saya teman dekat Luhut. Padahal, kedekatan saya dengan Luhut justru menjadi retak ketika saya memberi tahu padanya bahwa saya akan bergabung dengan Prabowo-Hatta. Ada juga yang menyebarkan foto-foto saya yang sedang mengacungkan dua jari sambil menuduh saya berkomplot, mendukung capres nomor 2.

    Padahal, foto-foto tersebut adalah foto-foto lama yang sudah beredar saat kampanye untuk PKB pada Pileg Maret/April 2014. Karena, saat itu saya berkampanye untuk PKB yang merupakan kontestan pileg nomor urut 2 maka saya banyak berfoto dengan dua jari. Gorengan-gorengan, mutilasi berita, dan sodokan atas Prabowo dan para pendukungnya ini dipastikan terus berlangsung sampai keluarnya vonis MK.

    Sebab ada yang punya target, “pokoknya Prabowo harus kalah”. Semoga setelah keluarnya vonis MK, semua selesai dengan damai dan kita terus membangun politik yang lebih beradab.

    MOH MAHFUD MD
    Pakar Hukum Tata Negara



    sumber: sindonews

    Korban Tewas Akibat Terinjak-injak di Acara Open House Jusuf Kalla Bertambah

    Foto: viva

    intriknews.com Harni Daeng Ngintang (40) meninggal dunia sekitar pukul 03.00 WIT pagi dini hari tadi (Jumat, 1/8) setelah menjalani perawatan di RS Stellamaris, Makassar.

    Harni memang dalam keadaan kritis dan tidak sadarkan diri sejak dibawa ke rumah sakit pada Selasa lalu (29/7).

    Warga Jalan Dangko, Jongaya, Makassar ini merupakan korban saat berdesakan dengan ribuan warga lainnya saat menghadiri open house di kediaman Jusuf Kalla,  Jalan haji Bau, Makassar.

    Karena berdesakan tersebut, sekujur tubuh Harni terdapat luka-luka lebam terinjak-injak. "Ia memang hidup sebatang kara sejak empat tahun lalu. Suaminya sudah meninggal dunia," jelas adik korban, Ratna sambil terisak.

    Menyusul meninggalnya Harni ini, korban tewas dalam open house tersebut menjadi 2 orang.

    Sebelumnya Handika (11), warga Kelurahan Rappokalling, Tallo, Makassar, juga tewas saat berdesakan untuk mendapatkan uang sedekah sebesar Rp50.000. Dia tewas akibat kehabisan napas dan terinjak-injak, kemudian dibawa ke RS Stella Maris.

    Sementara enam. warga yang mengalami luka-luka menjalani perawatan, termasuk satu orang yang harus dilarikan ke ruang bedah RS Stella Maris.

    Sumber: rmol
     
    Copyright © 2014. INTRIKNEWS - All Rights Reserved