Headlines News :

    KPU Sembunyikan Hasil Rekapitulasi Pilpres 2014


    intriknews.com Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Firman Wijaya, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menyerahkan hasil rekapitulasi pilpres, baik di tingkat provinsi maupun nasional kepada tim Koalisi Merah Putih.

    "Siapapun peserta pemilu berhak mendapatkan hasil rekapitulasi pemilu baik tingkat nasional maupun provinsi. Tapi sampai saat ini kami belum mendapatkan baik rekapitulasi nasional maupun provinsi, padahal itu kewajiban KPU kepada peserta pemilu," ujar Firman Wijaya di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Kamis.
    Firman mengatakan pihaknya membutuhkan salinan rekapitulasi dari KPU itu untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    "Kami saat ini sedang mempersiapkan upaya gugatan ke MK. Kami minta baik-baik pada hari ini, jika tidak diberikan maka itu bisa menjadi sebuah pelanggaran hukum bagi KPU," ujar dia.

    Anggota tim Hukum Prabowo-Hatta, Alamsyah Hanafiah, menegaskan berdasarkan peraturan MK, tentang cara mengajukan gugatan ke MK, pemohon diwajibkan melampirkan bukti rekapitulasi hasil pemilu.

    "Jelas tanpa rekapitulasi itu menghambat kami untuk mengajukan gugatan ke MK. Harusnya diberikan sesaat setelah diumumkan hasil rekapitulasinya, meskipun tidak ada orang yang mewakili tapi bisa dikirimkan," ujar Alamsyah.

    Pada hari ini Prabowo dan Hatta menyambangi Kantor DPP PKS untuk melakukan buka puasa bersama petinggi PKS, sekaligus meninjau data-data pilpres yang tersimpan di DPP PKS. Keduanya diterima langsung oleh Presiden PKS Anis Matta dan petinggi PKS lainnya.

    Sumber: rol

    Update: Gempuran Hari Ke 19 Israel ke Gaza, 804 Gugur dan 5200 Luka-luka


    intriknews.com Agresi Zionis terus berlanjut hingga hari ke 19 jumlah korban meninggal di kalangan warga sipil mencapai 804 orang. Kebanyakan anak-anak dan wanita dan lebih dari 5200 orang luka-luka, selain ratusan rumah hancur.

    Pasukan penjajah Zionis memulai operasi militer mereka ke Jalur Gaza dengan nama operasi “Tebing Cadas” pada Selasa (8/7/2014). Sejak saat itu pasukan penjajah Zionis melancarkan serangan udara dengan intensif dan sangat sengit. Puluhan rudal ditembakkan setiap harinya. Sementara itu operasi militer dilakukan secara terbatas dengan dalih untuk menghancurkan terowongan-terowongan yang tersebar dip agar perbatasan timur Jalur Gaza. Bersamaan dengan itu pasukan penjajah Zionis melancarkan gempuran senngit dari darat, udara dan laut terhadap apa saja di Jalur Gaza.

    Sementara itu sebaliknya perlawanan Palestina, khususnya Brigade Izzuddin al Qassam, sayap militer Gerakan Hamas, terus melancarkan aksi balasan dengan menggempur kota-kota Zionis. Untuk pertama kalinya Brigade al Qassam berhasil menggempur kota Haifa Zionis dengan sejumlah roket jenis R160, menggempur Jerusalem dengan roket jenis M75. Bahkan roket-roket al Qassam mampu menjangkau jarak dan kota-kota Zionis yang sebelumnya belum pernah dijangkau oleh roket perlawanan. Dan untuk pertama kalinya juga Brigade al Qassam berhasil menggempur kota nuklir Zionis “Dimona”, bandara militer Ramon. Roket-roket perlawanan juga mampu menjangkai wilayah Qisariyah di wilayah utara Palestina yang dijajah Zionis sejak tahun 1948 dan kawasan Laut Mati.

    Bahkan untuk pertama kalinya pula Brigade al Qassam melakukan operasi militer melalui laut dan berhasil menyusup ke pangkalam militer Zakim serta terlibat baku senjata sengit dengan pasukan komando Zionis. Brigade al Qassam juga berhasil mengirim drone (pesawat tanpa awak) untuk berbagai misi di atas udara wilayah Palestina yang dijajah penjajah Zionis sejak tahun 1948. Brigade al Qassam juga berhasil meledakkan terowongan di bawah markas militer Zionis di Karem Abu Shalem, berhasil melakukan penyusupan besar di markas militer Shufah di timur kota Rafah, sebagaimana pula aksi spektakuler yang terjadi pada hari ketigabelas dan keempatbelas agresi Zionis ke Jalur Gaza, yang berhasil menewaskan 30 serdadu dan perwira Zionis, di mana media-media Zionis menyebutnya sebagai hari yang kelam bagi pasukan Zionis.

    Pada hari Ahad (20/7) sayap militer Gerakan Hamas ini berhasil menculik dan menyandera serdadu Zionis Shaul Aron, prajurit bernomor identitas 6092065, dalam sebuah aksi yang dilakukan Brigade al Qassam di timur kampong at Tufah timur kota Gaza, di mana dalam aksi ni sebanyak 14 serdadu Zionis tewas termasuk komandan Batalyon Golani dan lebih dari 50 lainnya luka-luka.

    Sumber: infopalestina

    Inilah Bukti Bahwa KPU Juga Terlibat lakukan Kecurangan Pilpres 2014


    intriknews.com Tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menemukan bukti kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 di Papua.

    Penasehat relawan Prabowo-Hatta, Suryo Prabowo mengatakan, kejanggalan di Papua terlihat dari perbandingan antara data Daftar Pemilih Tetap (DPT) versi KPU dengan jumlah penduduk Biro Pusat Statistik (BPS).

    Menurutnya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Papua sebanyak 3.028.568 (http://data.kpu.go.id/dptnik.php). Sementara data survei penduduk versi BPS sebesar 3.091.040 (http://papua.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=08001). Data keduanya diambil pada saat yang hampir sama, yaitu 2013-2014.

    "Modus ini kasus terbaru kami temukan dalam bentuk kejanggalan yang sangat serius di Papua," kata Suryo.

    Ia menjelaskan, data BPS adalah jumlah penduduk total, termasuk bayi dan anak kecil. Sementara, DPT adalah warga negara yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah. Terlihat bahwa angka selisih sangat kecil yaitu hanya dua persen, yaitu sekitar 16.864 orang.

    "Apa masuk akal, kalau di Papua, orang yang umurnya di bawah 17 tahun hanya dua persen dari masyarakat?" kata Suryo.

    Secara teori, kata Suryo, data DPT itu sekitar 70 persen dari total jumlah penduduk. Hal itu sesuai dengan struktur demografi masyarakat.

    "Secara teori jumlah DPT di Papua hanya 2,1 juta jiwa. Atau, terjadi penggelembungan sebanyak hampir satu juta suara," jelasnya.

    Dengan demikian, lanjut Suryo, terlihat bahwa kecurangan yang dilakukan KPU dengan menggelembungkan DPT sejak awal. Bahkan sejak pencoblosan pilpres belum dilakukan.

    "Keputusan yang dikeluarkan KPU terkait pemenang pilpres cacat sejak lahir. Upaya ini jelas menunjukkan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis," tegasnya.

    Selain itu, tambah dia, terdapat 14 dari 29 kab/kota di Propinsi Papua atau 48,3 persen kab/kota sama sekali tidak menyelenggaralan pilpres.

    "Ini sudah diprotes oleh para saksi saat pleno tingkat provinsi Papua. Namun tidak mendapat respon dari KPU Pusat," jelasnya.

    KPU Pusat menyebutkan hasil perolehan suara pasangan nomor satu Prabowo-Hatta 769.132 suara. Sementara pasangan nomor dua Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sebesar 2.026.735 suara dengan total suara 2.795.867 suara atau 91,8 persen.

    "Ini sangat fantastis karena tingkat partisipasinya yang 90 persen itu jauh di atas nasional yang 70 persen," kata Suryo.

    Menurutnya, data ini semakin menguatkan dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh KPU. Selain itu, dugaan kecurangan juga terjadi di 5.802 TPS di DKI, namun rekomendasi bawaslu tidak dilaksanakan KPU.

    "Dua kecurangan besar di dua provinsi ini saja sudah membuktikan kalau pilpres 2014 tidak jujur dan cacat hukum. Karena itu, demi demokrasi dan rakyat Indonesia yang layak menerima pemilu yang jujur, kami minta pemungutan suara diulang," tandas Suryo.

    Sumber: inilah

    Yusril Tegaskan Sikap Prabowo Menarik Diri Tak Langgar UU


    intriknews.com JAKARTA - Sikap calon presiden (capres) nomor urut 1 Prabowo Subianto menarik diri dari segala proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dinilai tidak melanggar undang-undang. Maka itu, Prabowo Subianto tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

    Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, sanksi pidana bisa dikenakan kepada pasangan capres yang menyatakan mundur sebelum dilakukan pencoblosan.

    "Terhadap Prabowo sendiri, apapun tafsir terhadap istilah menarik diri yang dikemukakan, tidak dapat diancam pidana denga Pasal 245 UU Pilpres," ujar Yusril dalam akun Twitter pribadinya, Rabu (23/7/2014).

    Yusril menyampaikan, sikap penarikan Prabowo itu tidak berpengaruh terhadap proses rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya suara yang masuk dan dihitung tetap sah meskipun salah satu calon menyatakan menarik diri.

    "Sebab itu kemarin saya katakan, mundurnya Prabowo, baik mundur dari pencalonan atau mundur dari rekapitulasi di KPU tidak ada efeknya," jelasnya.


    sumber: sindonews

    Tonton Video Ini! Anda Akan Lihat Betapa Mudahnya Merubah Scan C1 dari Web KPU


    intriknews.com Jakarta - Satu persatu kecurangan proses pemungutan suara muncul ke permukaan. Baru-baru ini beredar video petugas KPPS di salah satu TPS Papua mencoblos sendiri seluruh kertas suara. (Baca: Beredar Video Amatir Petugas TPS Coblos Joko-Kalla Semua Kertas Suara).

    Lalu ada seorang hacker yang menjelaskan dengan gamblang bagaimana ia menemukan celah keamanan dalam sistem IT KPU yang sangat memungkinkan ada manipulasi jumlah DPT sampai jumlah suara sah. (Baca: "BEGINI CARA MEMBONGKAR SISTEM IT KPU")

    Belum lagi pada Kamis (24/7) dini hari, sebanyak 265 kotak suara ditemukan masih bersegel atau belum dihitung. Ada upaya kotak suara dan kertas suara dibakar dan dihilangkan oleh oknum. (Baca: Gawat... Tim Prabowo-Hatta Temukan 265 Kotak Suara Masih BERSEGEL Mau Dibakar!)

    Lalu silahkan simak dua video berikut ini.

    Video pertama menjelaskan keanehan data yang ada di web site KPU untuk daerah pemilihan Propinsi Papua Kabupaten Dogiyai. Awalnya data scan C1 menunjukkan data untuk daerah tersebut tidak ada alias KOSONG. Begitu juga pada data DA1 dan DB1. Tapi aneh bin ajaib, pada rekap DC1 (Propinsi), ternyata daerah Dogiyai datanya tiba-tiba TIDAK KOSONG.


    video


    Video kedua menjelaskan cara melakukan perubahan angka pada file scan C1 dengan menggunakan aplikasi editor gambar (tidak terlihat jelas program apa) tanpa terlihat ada bekas editan sedikitpun.


    video


    Video ini banyak beredar di dunia maya dan menurut informasi si pembuat bernama Hermal Sampuno Batuah.


    -yq-

    Ditanya Gambaran Kabinet, JK: "Itu terserah Ibu Mega"


    intriknews.com Jakarta - Paska pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres oleh KPU, Jusuf Kalla hadir pada acara Mata Najwa di MetroTV pada hari Selasa (23/7) dengan tajuk Babak Baru Indonesia.

    Pada satu sesi Najwa Shihab bertanya soal penyusunan kabinet dan apakah kemungkinan salah satu calonnya adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang malam itu juga hadir.


    Tanpa diduga Jusuf Kalla menjawab bahwa untuk urusan tersebut harus diserahkan kepada Megawati.

    "Ooo.. itu terserah Ibu Mega, bukan saya...," jawabnya ceplas ceplos.

    Secara konstitusi, penyusunan dan pengangkatan Mentri-mentri adalah hak prerogatif seorang Presiden, bukan seorang Ketua Partai. Ucapan Jusuf Kalla ini tentu membuat publik bertanya-tanya, apakah Jusuf Kalla keceplosan, ataukah penyusunan kabinet pemerintahan Joko-Kalla harus meminta restu dari Megawati?

    Ini semakin menguatkan dugaan bahwa Jokowi hanyalah petugas partai PDIP sebagaimana dinyatakan oleh Megawati beberapa waktu yang lalu.

    Berikut percakapan dan videonya yang berlangsung pada menit ke 39:43.

    WP: Wakil Presiden
    N: Pembawa acara

    ...
    N: Anda sudah dan Pak Jokowi sudah mengorat-oret siapa kemungkinan Calon Kabinet Nanti??

    WP: Belum..Belum

    N: Belum

    WP: Masih ada waktu 3 bulan lagi kan, yang itu cukup di Anu, diorek orek seminggu bisa selesai

    N: Seminggu Bisa Selesai?

    WP: Ya..

    N: aaada 2 calon tidak Pak minimal di malam ini? ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ada walikota Bogor Bima Arya.

    WP: Ooh..semua potensial..

    N: Semua Potensi..

    (audience tertawa)

    N: Menurut Anda Pak Ganjar itu lebih cocok eee membangun Jawa Tengah atau bisalah ditarik jadi Menteri

    WP: Ooo..itu terserah Ibu Mega..Bukan saya...

    (audience tertawa)

    skip...


    Jika MK Putuskan Prabowo-Hatta Menang, Semua Pihak Harus Lapang Dada


    intriknews.com Jakarta - Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli lalu telah menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sebagai pasangan pemenang pilpres 9 Juli 2014, namun Jokowi-JK baru bisa dinilai sah, apabila Mahkamah Konsitusi (MK) telah memutuskan sidang perselisihan hasil pilpres dan menyatakan pasangan Jokowi-JK yang menang pilpres. Tapi, jika keputusan MK lain, memenangkan Prabowo-Hatta karena ditemukan bukti yang menguatkan misalnya, maka apapun yang diputuskan MK menjadi sah.

    "Jadi, menurut saya, apa yang ditetapkan KPU itu sah, tapi belum final, sebab pasangan Prabowo-Hatta mengajukan gugatan ke MK dengan membawa sejumlah bukti-bukti tentang kecurangan pelaksanana pilpres. Kita tunggu saja putusan akhir MK," kata pakar hukum tatanegara Margarito Kamis, di Jakarta, Kamis (24/7).

    Seperti dikemukakan anggota tim hukum Koalisi Merah Putih, Mahendradata bahwa pasangan Prabowo–Hatta akan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK pada Jumat (25/7). Langkah ini dimungkinkan karena ketentuan bahwa setelah adanya penetapan rekapitulasi, memberi kesempatan selama 3x24 jam untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilu ke MK. Kubu Prabowo–Hatta akan membawa bukti-bukti kecurangan pilpres.

    Dengan pengajuan gugatan yang akan diajukan pasangan Prabowo Hatta ke MK lanjut Margarito, bisa dikatakan bahwa pasangan Jokowi–JK adalah presiden dan capres terpilih sementara. Karena bisa saja hal itu berubah, jika bukti-bukti kecurangan yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta sangat kuat dan MK dalam putusannnya memenangkan Prabowo-Hatta. "Dalam situasi seperti ini, segalanya bisa mungkin," imbuhnya.

    Margarito mengingatkan pada seluruh masyarakat bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Jika MK sudah memutuskan soal perselisihan hasil pilpres ini, maka semua pihak harus menerima dengan lapang dada, karena itulah mekanisme dan prosedur yang diatur dalam UU.

    Sementara itu Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik mengatakan, gugatan ke MK sangat penting mengingat pihak pasangan Prabowo-Hatta banyak dirugikan karena kecurangan-kecurangan yang dibiarkan oleh KPU.

    "KPU sesungguhnya mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencegah kecurangan, tapi hal itu tidak dilakukan. KPU sepertinya sengaja melanjutkan tahapan pilpres dan mengabaikan imbauan kami. Karena itu, putusan dan penetapan KPU atas pasangan terpilih, adalah cacat hukum," pungkas M Taufik.


    sumber: jpnn

    Soal Gugatan ke MK, Prabowo: Sudah Siap Insya Allah


    intriknews.com JAKARTA - Calon Presiden, Prabowo Subianto, menegaskan segala data tentang kecurangan Pilpres 2014 sudah disiapkan. Hari ini, Jumat (25/7) tim pembela pasangan Prabowo-Hatta akan mendaftarkannya ke Mahkamah Konsitusi (MK).

    Hal itu dikatakan Prabowo di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan. "Sudah disiapkan semua (oleh kuasa hukum)," kata Prabowo, Kamis (24/7/2014).

    Soal hasil pengecekannya atas data yang dihimpun oleh para saksi PKS, mantan Danjen Kopasuss itu kembali melontarkan jawaban singkat. "Sudah siap Insya Allah," kata Prabowo dengan senyum sambil beranjak menuju mobil dan meninggalkan lokasi.

    Senada dengan Prabowo, Hatta Rajasa pun irit bicara saat diberondong pertanyaan oleh para awak media. Hanya pertanyaan soal keberadaannya yang misterius saja yang mau dijawabnya.

    Mantan Menko Perekenomonian itu membatah jika ada keretakan dari mereka. "Ah enggak, kamu mengada-ada saja. Masih solid sampai akhir," tegasnya.


    sumber: okezone
     
    Copyright © 2014. INTRIKNEWS - All Rights Reserved