Headlines News :

    MALAYSIA BONGKAR MERCUSUAR KARENA KEHEBATAN PAK JOKOWI???


    Tara Palasara
     

    Tanggapan untuk Prof. Hikmahanto Juwono
    Heboh pemberitaan di media sosial dan youtube tentang KLAIM kehebatan Pak Jokowi, karena konon dengan gaya diplomasinya maka Pemerintah Malaysia ketakutan dan membongkar sendiri mercusuar yang dibangun di Tanjung Datuk, Kalimantan Barat.

    Bahkan ada JokowiLover yang membuat status bahwa 2 [dua] tahun Kasus Mercusuar Malaysia vs Indonesia tidak rampung2, tapi baru 2 hari Jokowi jadi Presiden semuanya terkendali [*diplomasi dg foto selfie bersama] >>> wk.wk..wk... status yang dibuat oleh orang yang tidak tahu historis pembahasan kasus mercusuar.

    Salah satu penyanjung Pak Jokowi adalah Prof. Hikmahanto Juwono, Dosen Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia. Siapakah Beliau ? Beliau adalah salah seorang kandidat yang diunggulkan untuk menduduki jabatan Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Pemerintahan Jkw -JK. Dan tahu gak ? beliau memberikan pernyataan itu bukan karena diwawancara MELAINKAN mengirimkan siaran pers ke redaksi media [Kamis, 23 Oktober 2014]. Untuk apa beliau membuat pernyatan penuh sanjung dan puja-puji kepada Pak JKW ? silahkan membuat analisis sendiri

    Saya ingin menanggapi pernyataan Prof Hikmah sebagaimana dimuat oleh :

    http://dunia.news.viva.co.id/news/read/550780-bongkar-sendiri-mercusuar--malaysia-patut-diapresiasi

    -----

    Pernyataan Prof. Hikmahanto :

    "Malah, beberapa saat Malaysia terlihat seperti tidak menggubris ultimatum itu. Kemungkinan, karena melihat pemerintahan SBY yang menekankan pendekatan persuasif ketimbang tegas dan keras. Alhasil, mercusuar tidak kunjung dibongkar," kata dia. 



     
    Tanggapan :
    Pernyataan ini [pemerintahan SBY menekankan pendekatan persuasif ketimbang tegas dan keras] INKONSISTEN dengan Pernyataan Prof. Hikmah sebelumnya yaitu bahwa Panglima TNI Jenderal Moeldoko sempat mengultimatum agar Malaysia merobohkan sendiri mercusuar itu. Jika tidak dilakukan, TNI lah yang akan membongkarnya.

    BAHKAN juga Panglima TNI jauh-jauh hari sudah menegaskan akan membangun Pangkalan Militer di Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sebagaimana diungkap oleh Prof. Hikmah di atas, dalam kesempatan berada di Temajuk Jumat 8 Agustus 2014, Jenderal Moeldoko mengancam, jika Malaysia tidak mau bongkar, maka kami TNI yang akan membongkarnya,” tegas Moeldoko.

    Silahkan baca link –nya :

    http://www.ruangpojok.com/berita/nasional/panglima-tni-ancam-malaysia-apa-yang-terjadi.html

    http://www.ruangpojok.com/berita/nasional/malaysia-bangun-suar-di-perairan-ri-panglima-tni-tni-akan-bangun-pangkalan-militer-di-kalbar.html

    PERNYATAAN :

    Pembongkaran, lanjut Hikmahanto, justru baru dilakukan setelah terjadi peralihan kepemimpinan dari mantan Presiden SBY menuju ke Joko Widodo. Di mata Hikmahanto, aksi itu tidak terlepas dari ketegasan Jokowi terhadap negara manapun yang dianggap telah mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.

    Tanggapan :

    Lucu sekali ulasan Prof. Hikmahanto yang menyatakan bahwa aksi itu tidak terlepas dari ketegasan Jokowi. KAPAN Jokowi melakukan penegasan terhadap persoalan Mercusuar ini ?! alih-alih komentar tentang mercusuar. Bahas kabinet saja beliau Pak JKW masih kebingungan. Yang ada hanyalah program kampanye Pak JKW bahwa beliau akan bersikap tegas dan keras jika kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia diganggu dan setelah dilantik, Pak Jkw belumlah pernah memberikan sikap resmi.

    Yang wajib diketahui adalah kasus mercusuar ini telah melalui proses perundingan yang panjang dan survei bersama, serta dibahas beberapa kali antara delegasi RI – Malaysia di jaman Pemerintahan Pak BeYe. Akhirnya akhirnya terdapat kesepahaman bahwa ternyata, wilayah itu berada di titik koordinat 02’05’.051′ Lintang Utara serta 109’38.760′ Bujur Timur, yang diplot di peta nomor 282K dikeluarkan oleh Dishitdros TNI AL tahun 2013 berada dalam wilayah perairan Indonesia dengan jarak 309 meter dari daratan.

    Sebagaimana dinyatakan oleh Pangdam XII Tanjung Pura, Mayor Jenderal Toto Rinanto, pembongkaran dilakukan setelah Pemerintah Malaysia meminta maaf dan mengakui jika perairan tersebut masuk wilayah Indonesia. Malaysia MENYEPAKATI untuk melakukan pembongkaran bangunan sebelum 20 Oktober 2014. CATAT : Kesepakatan Ini Terjadi Dijaman Pak BeYe

    Silahkan baca link :

    www.ruangpojok.com/berita/nasional/pemerintah-malaysia-akhirnya-bongkar-mercusuar-yang-didirikan-di-nkri.html

    -----


    KESIMPULAN

    Klaim oleh beberapa pihak bahwa langkah Pemerintah Malaysia yang akhirnya membongkar sendiri mercusuar di Tanjung Datuk, Kalimantan Barat itu KARENA ketegasan Jokowi adalah PREMATUR karena faktanya Jokowi BELUM melakukan aksi apa-apa terkait kasus ini DAN PEMBONGKARAN INI KARENA KESEPAKATAN YANG TELAH DITEKAN OLEH KEDUA DELEGASI INDONESIA – MALAYSIA DI JAMAN PEMERINTAHAN SBY.

    Pemerintah Indonesia patut memberikan penghargaan atas langkah Pemerintah Malaysia dan terus mengupayakan peningkatan dialog antar kedua belah pihak.

    SAVE NKRI !

    note : biasanya, akan muncul sanggahan bahwa link yang ditampilkan adalah dari situs tidak terkenal dan diduga abal-aba. maaf, saya memang sengaja silahkan hadirkan link bantahan jika memang ada

    TAMBAHAN :


    ----------------

    Ada tambahan dari komentar Gus Wisnu Purnomo Sidhi :

    Kesepakatan oleh Kemlu RI dan Kemenlu Malaysia sudah ada SEJAK 26 Mei 2014,.. lebih lama lagi kan hehehe,...penegasan oleh panglima TNI ada pada 8 Agustus 2014 hehehe,.. jadi..yang kerja dan berkeringat orang lain kok mau diklaim sebagai hasil kerjanya hehehe...

    "Percuma Dulu Gembar-gembor Polling Calon Menteri. Kalau Nyusun Kabinet Aja Keteteran. Gimana Urusan Negara Yang Lebih Berat?"


    JONRU 

    Penjaringan nama-nama menteri dibuat dalam bentuk polling, dipublikasikan besar-besaran di media. Rakyat diminta menyebutkan nama-nama yang cocok jadi menteri. Jauh sebelum Jokowi dilantik pun, beberapa versi susunan kabinet pun beredar di banyak media.

    Fakta ini membuat banyak orang yakin bahwa susunan kabinet Jokowi sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum dia dilantik.

    Namun ternyata:
    Tiga hari setelah dia dilantik pun, susunan kabinet belum diumumkan.

    Jadi untuk apa dulu gembor-gembor penjaringan dan polling nama-nama menteri?

    Jika menyusun kabinet saja keteteran (padahal sudah "dibantu" oleh polling dan penjaringan nama2 oleh masyarakat), bagaimana dengan urusan-urusan negara lain yang jauh lebih berat?

    "SALAH DUGA SOAL JOKOWI"


    Nourman Hidayat 

    Sepertinya hari-hari yang akan dilewati bangsa ini serba tidak terduga. Para pengamat sekelas Denny JA pun bisa salah berlogika. Dia mengatakan bahwa Jokowi berpeluang menjadi presiden terlemah dalam sejarah Indonesia. Saya tidak menduga seperti itu pesimisnya dia.

    Demikian juga Tamrin Tamagola, Sosiolog yang gencar sekali membangun isu penjegalan Jokowi sebagai Presiden, beserta analisa yang bercampur aduk antara ilmiah dan penggiringan opini agar desain politik terjadinya chaos terbukti dan efektif. 


    Disana disebut-sebut soal Prabowo yang akan mengendalikan indonesia, dan KPK pun ikut mengecam KMP sebagai tidak demokratis. Lalu people power pun disiapkan secara manis, khasnya golongan kiri saat mengepung DPR RI saat reformasi 1998 lalu dengan desain gerakan menggunakan nalar Marx, dan ada yang harus mereka korbankan agar isu menjadi besar.

    Pesta rakyat adalah bagian terbesar dalam prosesi kepemimpinan untuk mengawal suksesi dan tugas pertama Presiden agar menjadi lancar.

    Alhamdulillah, media-media corong Jokowi yang hampir sepanjang hari membicarakan kemungkinan penjegalan Jokowi terpaksa gigit jari kaki. Tak ada penjegalan, tak ada pula demo tandingan. Bahkan Prabowo hadir disertai seluruh Koalisi Merah Putih. Ikut berdiri saat dinyanyikannya lagu kebangsaan. Dan memberi penghormatan layaknya prajurit kesatria.

    Tak cukup dengan itu, Prabowo-pun membuat hati relawannya tidak ridho. Kelewatan sekali Prabowo mau menjumpai rivalnya yang sepanjang pilpres mengolok-olok dirinya dan menista tanpa jeda.


    Kebaikan Prabowo yang bermurah hati untuk hadir agar sempurnanya perhelatan dianggap sepi oleh kubu jokowi. Terlanjur mencela tak siap untuk tulus memuji. Diagnosanya: gengsi stadium 4.
    Bahkan mantan presiden SBY yang beberapa menit lalu berakhir tugasnya sebagai presiden mendapat cibiran oleh relawan jokowi. Benar-benar saya tak menduga. Publik malah simpati, dan diakhir jabatannya SBY husnul khatimah dan didoakan oleh rakyat Indonesia minus yang sakit hati pasca walk out saat RUU PILKADA lalu.

    Dan kini, Indonesia resmi punya Presiden baru yang belum bisa bekerja maksimal karena masih ada transaksi yang belum ditunaikan, soal jatah menteri, soal bagi-bagi kekuasaan yang selama ini dia tutupi.

    Saya berusaha memahami, Jokowi tak mudah mengumumkan susunan kabinetnya. Lazimnya seorang Jokowi yang menganggap gampang segala hal, maka batalnya pengumuman kabinet ini menggambarkan gentingnya komunikasi sebelas arah antara Jokowi dengan Megawati, Jokowi dengan relawan dari kalangan LSM, Megawati dan KPK, Megawati dan JK, JK dan Jokowi, relawan dan KPK, jenderal kriminil dan relawan, pembela Munir dan Megawati, Puan Maharani dan anak Jokowi, tarif iklan TEMPO dan KOMPAS yang berbeda, desakan pemodal BLBI, dan yang paling penting adalah khawatirnya KIH bahwa semua alat kelengkapan dewan dikuasai Koalisi Merah Putih. Koalisi Indonesia Hebat bisa mati suri. Dan ini hitungan hari.

    Kekhawatiran ini disebabkan kementrian tak lagi bisa sesuka hati dalam mengambil kebijakan strategis meski tak populis.

    Pengalaman korupsi saat 10 tahun menjadi oposisi tidak bisa diterapkan dengan mudah. Perlu konsultan yang lebih serius, bukan sekelas Anis Baswedan, Eep Saefullah Fatah atau Burhanudin Muhtadi. Cukup kearifan lokal PDIP saja yang nyaman dengan prestasi selama ini.

    Kita masih menunggu siapa yang menjadi menteri, yang bebas dari kasus korupsi dan jual beli aset negara. Meski sulit, namun bisa jadi saya salah menduga. Pakai saja corong KPK, lalu biarkan Johan Budi mengumumkan bahwa kasus century terbukti secara sah dan menyakinkan tidak terbukti; bahwa BLBI sudah selesai dan kasusnya ditutup demi keadilan.

    Dijamin Indonesia pun kembali senyap. Aktivisnya menjadi banci.

    Koalisi yang sakit, janganlah berharap pemimpinnya akan sehat walafiat.

    23 okt 2014

    Dr. Ade Armando, MSc: Jokowi Adalah Khalifah Yang Harus Didengar dan Ditaati


    intriknews.com Sehari setelah dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, pengamat politik dan komunikasi dari Universitas Indonesia, Dr. Ade Armando, MSc. menyatakan bahwa bagi umat Islam Indonesia, Jokowi adalah khalifah yang wajib ditaati.

    “Bagi umat Islam Indonesia, Jokowi adalah khalifah yang harus didengar dan ditaati. Ingat ya, Jokowi itu khalifah!” tulisnya dalam laman sosial medianya, 21 Oktober 2014.

    Pernyataan itu menyulut komentar kritis dari berbagai follower-nya. Terutama karena ketidaktepatannya dalam menempatkan presiden Indonesia setara dengan khalifah yang memimpin umat Islam sedunia.

    Tidak terima dengan berbagi kritik tersebut, ia mengata-ngatai para pengkritiknya sebagai orang bodoh.

    “Di wall saya banyak yg marah-marah karena saya meyebut Jokowi itu khalifah yang harus didengarkan dan ditaati. Pada bahlul ah!”

    Tahun lalu, pengamat politik partisan ini mengatakan bahwa dirinya yakin jika Jokowi maju sebagai calon presiden, kader PDIP itu sudah dapat dipastikan akan memenangi pemiihan presiden (Pilpres) 2014. Bahkan ia berani bertaruh.

    “Potong leher saya jika Jokowi kalah! Jika dia maju saat ini,” cetus ngajar di Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) saat itu.

    Bahkan, meskipun ia dikenal sebagai dosen komunikasi, ia sering menggunakan kata-kata kasar seperti pelacur, babi, dan dan najis dalam konteks negatif. [yq/fimadani]

    Whattt??? Pengumuman Kabinet Jokowi Baru Bisa Diumumkan Pekan Depan?


    intriknews.com Jakarta - Presiden Joko Widodo batal mengumumkan formasi kabinet di pemerintahannya pada Rabu (22/10/2014) malam. Belum ada alasan jelas mengapa kabinet belum juga diumumkan oleh kepala pemerintahan. Namun, pengamat menilai hal itu lantaran terkait perubahan nomenklatur kabinet.

    Adalah Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Pratikno yang menyebutkan persoalan itu. Dia menjadi bagian dalam tim sinkronisasi dalam Tim Transisi Jokowi-JK.

    "Menurut Undang-Undang Kementerian itu, kalau ada perubahan nomenklatur, itu kan harus dimintakan pertimbangan DPR," kata Pratikno saat ditemui Kompas.com, Kompas TV, dan Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perubahan nomenklatur perlu meminta pertimbangan DPR. Berikut bunyi Pasal 19 UU Nomor 39 Tahun 2008 tersebut.

    Pasal 19 ayat (1): Perubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.

    Pasal 19 ayat (2): Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan DPR paling lama tujuh hari kerja sejak surat presiden diterima oleh DPR.

    Pasal 19 ayat (3): Apabila dalam waktu tujuh hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPR belum menyampaikan pertimbangannya, DPR dianggap sudah memberikan pertimbangan.

    Sementara itu, dalam Tata Tertib DPR 2014, Pasal 21 ayat (2) huruf f tentang tugas pimpinan DPR disebutkan, "Memberi pertimbangan atas nama DPR terhadap suatu masalah atau pencalonan orang untuk jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mengadakan konsultasi dengan pimpinan fraksi dan pimpinan komisi yang terkait."

    Jika mengacu pada Tatib DPR 2014, pada saat ini, belum terbentuk pimpinan komisi yang terkait. Sementara itu, dalam UU Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (3) disebutkan, "Jika seminggu belum ada jawaban, DPR dianggap sudah memberikan pertimbangannya."

    Dengan kata lain, jika Jokowi ingin mengikuti asas taat peraturan perundang-undangan, pengumuman kabinet akan ia lakukan seminggu sejak ia mengirim surat ke pimpinan DPR. Jokowi mengirim surat tersebut pada Rabu (22/10/2014). Jika memang begitu adanya, pengumuman kabinet pemerintahan Jokowi-JK akan dilakukan pada pekan depan.

    Hal itu di luar dari persoalan polemik label "merah" dan "kuning" yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Ketika itu, sebanyak 8 calon menteri dari 43 yang diminta Jokowi diberikan label "kuning" dan "merah", yang artinya berpotensi jadi tersangka dalam kasus korupsi. [uje]

    Saat Ini Indonesia Berjalan Seperti "Negara Auto Pilot"


    intriknews.com Jakarta-Masih ingatkah anda dengan istilah "Negara Auto Pilot"? Istilah ini mengemuka tahun lalu dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Maksud "Negara Auto Pilot" adalah pemerintahan yang berjalan tanpa perlu ada pemimpinnya atau pengendalinya.

    Di dalam pemerintahan SBY, beberapa pengamat menilai jalannya pemerintahan saat itu lebih dikarenakan sistemnya yang berjalan, bukan karena adanya kehadiran pemimpin atau pilot. Ketika itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia 6,5 % dinilai juga karena adanya gerakan dari pasar yang berjalan sendiri tanpa ada kawalan kebijakan dari pemerintah.

    Negara sempat dikritisi ketika harga-harga melambung karena mekanisme pasar, namun tidak ada langkah yang dilakukan oleh pemimpin terkait. Pemimpin, atau yang di sistem pemerintahan disebut presiden, menteri, gubernur, bupati hingga walikota tidak bergerak mengarahkan pesawat kembali ke arah yang benar.

    Adapun auto pilot lebih dikenal di sistem navigasi, ia adalah sebuah sistem mekanikal, elektrikal, atau hidraulik yang memandu sebuah kendaraan tanpa campur tangan dari manusia. Umumnya auto pilot dihubungkan dengan pesawat, tetapi auto pilot juga digunakan di kapal dengan istilah yang sama.

    Seorang pilot pesawat atau nahkoda kapal biasanya mengaktifkan mode auto pilot pada ketinggian atau situasi tertentu. Penumpang pun tidak sadar bahwa pesawat itu tidak dalam kendali si pilot.

    Di dalam penerbangan atau kapal, jika dalam keadaan auto pilot, sistem ini tidak akan bertahan andaikata terjadi badai. Pesawat dan kapal akan terombang-ambing ke segala arah. Di saat inilah dibutuhkan pengendalian manusia, bukan lagi sistem.

    Disimpulkan, auto pilot adalah kondisi tanpa adanya kehadiran seorang pemimpin, karena sistem sudah berjalan dengan otomatis.

    Kondisi saat ini dirasa seperti belum ada campur tangan atau kendali dari pemimpin. Pasar nyatanya masih bergerak, kementerian masih berjalan, pegawai masih bekerja seperti biasanya, semua berjalan normal seperti apa adanya.

    Padahal, Presiden Joko Widodo sepekan ini belum juga mengumumkan struktur kabinetnya. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat pun belum menetapkan unsur teknis mereka, alat kelengkapan DPR dan komisi, sejak dilantik 1 Oktober kemarin.


    Presiden masih sibuk menyeleksi para pembantunya, karena itu dia belum bisa membuat kebijakan yang dirasakan oleh rakyatnya secara langsung. Karena itu, di kementerian pun tidak ada yang dapat membuat kebijakan yang berdampak, karena tidak ada menterinya.

    Negara nyatanya tetap berjalan tanpa kehadiran pemimpinnya, mungkin rakyat tidak merasakan, karena sistem sudah berjalan. Jika memang itu yang terjadi saat ini, apa gunanya pemimpin? Karena negara sudah berjalan dengan sendirinya, rakyat pun akhirnya melakukan aktivitas seperti biasanya.

    Lalu, sampai kapan negara ini berjalan dengan sendirinya, tanpa kehadiran pemimpinnya? Sampai kapan pula negara ini bertahan ketika terjadi badai yang mengombang-ambing menuju kehancuran. [uje]

    Pengumuman Kabinet Ditunda, Kemampuan Manajerial Jokowi Dipertanyakan


    intriknews.com Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Nurul Arifin menyayangkan dibatalkannya rencana pengumuman kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Nurul mempertanyakan kemampuan manajerial Jokowi.

    Nurul menjelaskan, Jokowi seharusnya dapat segera menentukan kabinetnya agar dapat langsung bekerja sesuai dengan janji-janjinya. Pasalnya, Jokowi telah lama memetakan masalah dan melakukan seleksi calon menteri dengan bantuan Tim Transisi.

    "Kelambanan Jokowi mengumumkan kabinet adalah ketidakmampuan manajerial pemimpin baru," kata Nurul, saat dihubungi, Kamis (23/10/2014).

    Ia melanjutkan, Jokowi juga tidak perlu melempar alasan menunda pengumuman kabinet karena menunggu pertimbangan DPR terkait perubahan nomenklatur maupun alasan mempertimbangkan saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    "Kenapa baru sekarang? Kan waktu transisi sudah sejak lama. Harusnya segera kerja dan tidak larut dalam euforia berkepanjangan. Tidak perlu ragu jika percaya dukungan rakyat di belakang Presiden," ujarnya.

    Rencananya, Jokowi akan mengumumkan susunan kabinet di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (22/10/2014) malam. Namun, hal tersebut batal. Belum ada kepastian kapan susunan kabinet akan diumumkan.

    Jokowi mengaku ada delapan nama yang tak boleh dipilih sebagai menteri berdasarkan rekomendasi KPK dan PPATK. Namun, Jokowi tak mau mengungkap siapa saja mereka. Presiden secara khusus meminta media untuk tidak menebak-nebak kedelapan calon menteri yang tidak bisa diangkat itu.

    "Maunya sih kerja cepat, tapi kalau keliru ya gimana? Saya maunya cepat, tapi benar," ujar Jokowi di Kompleks Istana, Rabu siang. [uje]

    RS Abdi Waluyo Bantah Gayatri Duta ASEAN Meninggal


    intriknews.com Kabar duka beredar di dunia maya, terkait Duta ASEAN Gayatri Wailissa, Kamis (23/10/2014). Menurut kabar tersebut, Gayatri meninggal di RS Abdi Waluyo, tanpa disebutkan kota atau lokasi yang lebih spesifik.

    Kompas.com menelusuri kabar ini, dengan menghubungi RS Abdi Waluyo yang berlokasi di Jakarta Pusat. Petugas yang menerima telepon itu spontan menjawab, "Tidak benar itu. Berita di media itu tidak benar. Dari manajemen belum menyatakan dia meninggal. Belum ada kabar dari manajemen."

    Jawaban spontan tersebut muncul ketika nama Gayatri Wailissa disebut dalam upaya konfirmasi tersebut. Namun petugas yang mengaku bernama Junita tersebut kembali menolak memberikan keterangan lebih lanjut dan mempersilakan bertanya pada manajemen rumah sakit pada jam kerja.

    Keterangan tambahan dari Junita setelah ditelepon berulang kali menyebutkan hingga Kamis menjelang tengah malam, jantung Gayatri masih memompa. "Berita di media itu tidak benar. Kasihan keluarganya," ujar dia.

    Profil Gayatri

    Gayatri baru berumur 17 tahun pada 2014. Dia adalah anak pasangan Deddy Darwis Wailissa, seorang perajin kaligrafi dan Nurul Idawaty. Salah satu kemampuan luar biasanya adalah penguasaan 11 bahasa asing.

    Terakhir, Gayatri menjadi Duta ASEAN untuk bidang anak, mewakili Indonesia. Adapun 11 bahasa dia kuasai, adalah bahasa Inggris, Italia, Spanyol, Belanda, Mandarin, Arab, Jerman, Perancis, Korea, Jepang, dan India. Dia juga mengaku sedang belajar bahasa Rusia dan Tagalog. [kompas/uje]
     
    Copyright © 2011. INTRIKNEWS - All Rights Reserved