Headlines News :

    Jatah Menteri Parpol, Jokowi: Ini Bukan Bagi-bagi, Tapi Alokasi

    intriknews.com JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan yang menyebutnya sedang sibuk membagi-bagikan kursi menteri pada para partai pendukung.

    Jokowi enggan menyebut apa yang ia lakukan sebagai bagi-bagi jatah. Ia lebih memilih disebut sedang mengalokasikan jatah khusus bagi partai pendukung.

    "Yang namanya bagi-bagi kursi itu kalau belum berangkat sudah bilang, hei ikut saya ya, nanti saya beri tiga kursi. Ikut saya ya, nanti saya beri menteri utama," ujar gubernur DKI Jakarta tersebut di Balai Kota, Selasa (16/9) seperti dilansir ROL.

    Sementara saat ini, Jokowi mengaku sudah resmi berstatus sebagai presiden terpilih. Kemudian, ia juga sudah menyusun postur kabinetnya.

    Selain itu, ia pun mempersilakan semua partai pendukung untuk mengajukan nama-nama kadernya yang dianggap layak menduduki jabatan menteri.

    "Bedanya saya mempunyai kalkukasi. Kamu setor 100 nama juga tidak apa-apa," kata mantan wali kota Solo tersebut.

    Jokowi mengaku, tak sembarangan ketika menentukan jatah 16 pos kementerian untuk parpol. Sebab hal itu akan berkaitan dengan politik serta hubungan eksekutif dengan legislatif.

    Jokowi telah mengumumkan, kabinetnya akan berupa 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri dari profesional partai.

    Sikap Jokowi tersebut dianggap tidak konsisten dengan pernyatannya yang selalu menyebut koalisinya adalah koalisi tanpa syarat dan tak mengenal bagi-bagi jatah menteri. [yq]

    Jokowi Watch: Jiwa Ingkar Janji Jokowi Akan Jadi Bumerang

    intriknews.com Jakarta - Petinggi Jokowi Watch, Muhammad Sadli Andi menyatakan bahwa sikap Presiden terpilih versi KPU, Joko Widodo yang akan menugaskan 34 Menteri di pemerintahannya nanti merupakan bentuk ingkar janji nyata Joko saat kampanye.

    "Sebanyak 34 kementerian yang diumumkan Joko kemarin menunjukkan sikap tidak konsisten. Saat kampanye Joko secara terang-terangan menyebut akan merampingkan kabinet dari yang ada dari pemerintahan SBY," ujar Sadli, Selasa, (16/9) seperti dilansir Spektanews.

    Sadli menyesali keputusan Joko yang telah mengkhianati rakyat. Seharusnya Joko tidak mengingkari janji yang saat kampanye berkoar-koar akan merampingkan kabinet di pemerintahannya.

    "Walau hal itu merupakan hak prerogatifnya, namun Joko harus semakin berhati-hati. Sebab belajar dari hal itu bukan tidak mungkin beberapa janji kampanye yang lain juga akan 'disimpangkan,” lanjut Sadli.

    Sadli juga secara terus terang mengatakan bahwa jiwa ingkar janji Joko akan menjadi bumerang bagi karir politiknya. Pasalnya, rakyat yang semula memang tidak percaya akan semakin tambah tidak percaya. Sementara yang dulu percaya dengan mudah akan berpaling.

    "Yang tadinya pro terhadap Joko justru akan berpaling. Karena, mereka menilai Jokowi mulai tidak konsisten. Jika seperti ini diulang lagi, bukan tidak mungkin suara yang awalnya pro terhadap Joko justru akan meninggalkannya,” tandas Sadli.

    Jurus Ngeles Jokowi Soal Esemka: "Bukan salah saya"

    intriknews.com Jakarta - Joko Widodo kembali mencoba unjuk keahlian dalam menyangkal sesuatu yang pernah ia lakukan. Kali ini Presiden terpilih versi KPU ini tiba-tiba tak mengakui dukungan dan perjuangan yang dulu pernah mati-matian ia berikan agar pemerintah dapat segera memproduksi mobil Esemka.

    Joko justu menuding balik bahwa pemahaman masyarakat terkait mobil Esemka selama ini telah keliru, karena mantan Walikota Solo yang dikenal hobi bersilat lidah ini secara tegas menyangkal jika dirinya bukan pemilik mobil Esemka dan buka untuk memperjuangkan industri mobil Esemka.

    "Waktu mobil Esemka itu bukan milik saya loh, jangan keliru. Saya hanya brand ambassador saja, yang bekerja di lapangan. Tapi kalau yang ngetop saya, bukan salah saya," kata Jokowi di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa (16/9) seperti dilansir Spektanews.

    Untuk membela dirinya, Joko bahkan merancang cerita Esemka versi baru yang telah dieditnya di sana-sini.

    "Padahal waktu itu, saya hanya lihat ada mobil di sebuah kejuruan di Solo. Saya lihat kok mobilnya bagus sekali. Saya bilang waktu itu, saya mau pakai coba untuk mobil dinas," tuturnya.

    Namun sepandai-pandai menutupi fakta, ada keganjilan dalam cerita tersebut.

    "Mobil Esemka mestinya terus diperbaiki sehingga menjadi sebuah mobil rakyat dan nasional yang bisa dipakai. Bukan jadinya berhenti dan kelihatannya salah saya," ujar Joko ketus.

    Diamati, cerita Joko tentang mobil Esemka versi barunya itu justru semakin menimbulkan kebingungan serta tanda tanya besar. Padahal yang dipermasalahkan masyarakat adalah saat Joko masih menjabat sebagai Walikota Solo dirinya begitu gencar membombardir pencitraan dukungan mobil Esemka. Namun setelah dirinya naik status menjadi Gubernur DKI Jakarta hingga terpilih menjadi Presiden versi KPU, Jokowi tiba-tiba menolak mengingat nasib mobil tersebut. [yq/spektanews]

    Jokowi Mau Hapus Kementrian Agama, PBNU: Ini Soal Perebutan Ideologi Negara

    intriknews.com JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merespon kabar akan dihapusnya Kementerian Agama dalam pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo – Jusuf Kalla.

    Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fatoni, mengatakan keberadaan Kementerian Agama tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang bangsa Indonesia, tepatnya perebutan ideologi bangsa pascakemerdekaan.

    “Sejarah bangsa ini masih mudah ditelusuri dan dibaca, termasuk sejarah keberadaan Kementerian Agama yang sangat berkaitan dengan perdebatan tentang Pancasila, Islam, Nasionalisme, Komunisme dan Sekulerisme. Saya yakin duet Jokowi-JK tidak akan  menghapus Kementerian Agama,” kata Sulton di Jakarta, Selasa (16/9) seperti dilansir JPNN.

    Wacana penghapusan Kementerian Agama mencuat setelah Jokowi dan JK mengumumkan postur kabinet di pemerintahannya, Senin (15/9/2014) malam kemarin.

    Dari 34 posisi beredar kabar tidak terdapat Kementerian Agama, yang keberadaannya diganti dengan Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat.

    Sulton mengingatkan bahwa Kementerian Agama adalah simbol atas substansi kesepakatan anak bangsa dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar negara.

    “Saya ingat pernyataan Kiai Wahid Hasyim, salah seorang pendiri Republik ini, bahwa Kementerian Agama ini pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara,” tegasnya.

    Selain itu, penghapusan Kementerian Agama, jika nantinya benar dilakukan, dikhawatirkan akan memicu terbukanya problem lama anak bangsa atas perebutan ideologi negara. “Ingat, sejarah juga mencatat siapa saja yang setuju dan tidak setuju saat Kementerian Agama dibentuk puluhan tahun lalu,” tandas Sulton.

    Mengenai Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat yang menurut wacana sebagai pengganti Kementerian Agama, menurut Sulton ide itu hanya akan mendorong terjadinya pendangkalan substansi Kementerian Agama.

    “Kementerian Agama itu menyangkut ideologi masyarakat Indonesia, sedangkan Kementerian Wakaf Haji dan Zakat tak jauh-jauh dari urusan materi. Selama ini soal materi kan sudah ada yang ngurus?” pungkas Sulton. [yq]

    Silakan Nangis... Tidak Ada Kementrian Agama Pada Rancangan Kabinet Joko-Kalla


    intriknews.com Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendatang dipastikan akan memiliki 34 kementerian dengan rincian 18 posisi menteri bagi profesional dan 16 lainnya bagi profesional partai.

    Kendati pemerintahan Jokowi-JK kedepan bakal dibantu 34 menteri namun dari pos-pos kementerian tersebut, tetrap saja ada yang mengganjal karena tidak terdapat lagi Kementrian Agama. Hanya saja muncul kementerian baru yakni Kementerian Haji, Zakat dan Wakaf dan Majelis-Majelis Umat Beragama yang setingkat kementerian.

    Ketua PWNU Sumsel Amri Siregar saa dihubungi Rakyat Merdeka Online Sumsel mengatakan hilangnya Kementerian Agama tentu bakal menimbulkan masalah tersendiri dari kabinet pemerintahan kedepan. Pasalnya Kementerian Agama yang ada saat ini bukan hanya menangani urusan Haji, Zakat dan Wakaf.

    "Saya belum tahu pasti, jika dilihat dari kontennya memang sudah jadi urusan Kementerian Agama urusan Haji,Zakat dan Wakaf. Namun bukan hanya itu urusan dari Kementrian Agama," ujarnya seperti dilansir RMOL.

    Dia mengatakan, struktur kabinet Kementrian Haji, Zakat dan Wakaf lebih cenderung mengurusi agama Islam saja.

    "Kementrian Agama itu satu payung dan  bukan hanya mengurusi agama Islam saja, kalau ini memang diterapkan lantas bagaimana kontrolnya terhadap agama lain yang ada di Indonesia.Sementara Majelis-Majelis Umat Beragama itu seperti apa? apakah setingkat Dirjen atau bagaimana.Kalau dilihat dari namanya Kementerian Haji, Zakat dan Wakaf itu cenderung hanya mengurusi agama Islam saja," tukasnya.

    Seperti diketahui berdasarkan survey Indonesian Research and Survey (IReS) menyerahkan sebanyak 34 nama kandidat menteri untuk kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) beserta postur pemerintahan sesuai aspirasi masyarakat yang dijaring lewat survey yang diadakan 21 Agustus - 3 September 2014.

    Survey IReS dengan melibatkan 600 responden sebagai acuan, sebagian besar (57 persen)  di antaranya berpendidikan tinggi, mulai dari S2, S3 hingga Profesor. Margin eror 4 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Ada 190 nama yang masuk dalam survey IReS dan mereka adalah orang-orang yang memenuhi kriteria berbasis profesional, memiliki kapasitas intelektual, pengalaman serta memahami visi misi Jokowi sebagai capres 2014 dari setiap kementerian. [yip/jpnn]

    Berikut nama-nama 38 bakal calon menteri kabinet Jokowi-JK (termasuk usulan penambahan kementerian) hasil survey IReS yang sudah diserahkan kepada Jokowi:

    1. Menkopolhukam: Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso (Mantan Panglima TNI)
    2. Menko Perekonomian: Dahlan Iskan (Kini Menter BUMN)
    3. Menko Kesra: Andrinov Chaniago (Direktur Eksekutif CIRUS Surveyors Group)
    4. Menteri Dalam Negeri: Pratikno (Kini menjabat Rektor UGM)
    5. Menteri Luar Negeri: Marty Natalegawa (Kini menjabat Menlu)
    6. Menteri Pertahanan: Jenderal (Purn) Budiman (Mantan KSAD)
    7. Menteri Hukum dan HAM: Artidjo Alkostar (Hakim MA)
    8. Menteri Keuangan: Rini Mariani Soemarno (Ketua Tim Transisi Jokowi-JK)
    9. Menteri ESDM: Kurtubi (Akademisi)
    10. Menteri Perindustrian: Rachmat Gobel (Pengusaha)
    11. Menteri Perdagangan: Faisal Basri (Ketua Dewan Pertimbangan Nasional Perderakan Indonesia)
    12. Menteri Kehutanan: Hariadi Kartodiharjo (Ketua Presidium Dewan Kehutanan Nasional)
    13. Kementerian Transportasi: Bambang Susantono (Ketua Umum MTI)
    14. Kementerian Maritim: Rokhmin Dahuri (Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004).
    15. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi: Khofifah Indar Parawansa (Ketum Muslimat NU)
    16. Kementerian Pekerjaan Umum/Infrastruktur: Ilham Akbar Habibie (Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia)
    17. Menteri Kesehatan: Fahmi Idris (Dirut BPJS)
    18. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Muhammad Anis (Rektor UI)
    19. Kementerian Sosial: Rieke Diah Pitaloka (Anggota DPR RI dari PDIP)
    20. Kementerian Pariwisata: Anak Agung Gede Ngurah Puspa Yoga (Wagub Bali 2008-2013)
    21. Kementerian Komunikasi dan Informatika: Narliwandi (Iwan) Piliang (Aktivis, Jurnalis, Blogger/Relawan Jokowi-JK)
    22. Kementerian Sekretariat Negara: Tjahjo Kumolo (Sekjen PDIP)
    23. Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi: Akhmaloka (Rektor ITB)
    24. Kementerian Koperasi UKM dan Ekonomi Kreatif: Soetrisno Bachir (Mantan Ketum PAN)
    25: Kementerian Lingkungan Hidup: Tri Rismaharini (Walikota Surabaya)
    26. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Eva Kusuma Sundari (Kini Anggota DPR RI dari PDIP)
    27. Kementerian PAN-RB: Eko Prasodjo (Kini Wamen PAN-RB)
    28. Kementerian Pemberdayaan Desa: Fadel Muhammad (Waketum Golkar)
    29. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas: Aviliani (Sekretaris KEN)
    30. Kementerian BUMN: M Said Didu (Mantan Sekretaris Kementerian BUMN)
    31.Kementerian Perumahan Rakyat: Renald Kasali (Akademisi-UI)
    32. Kementerian Pemuda dan Olah Raga: Maruarar Sirait (Anggota DPR RI dari PDIP)
    33.Sekretaris Kabinet: Anis Baswedan (Rektor Universitas Paramadina/ Tim Transisi)
    34. Kejaksaan Agung: Bambang Widjojanto (Wakil Ketua KPK)
    35. Kementerian Agraria/BPN: Marwan Jafar (Anggota DPR RI dari PKB)
    36. Kementerian Kedaulatan Pangan: Herry Suhardyanto (Rektor IPB)
    37. Kementerian Haji, Zakat dan Wakaf: Azyumardi Azra (Mantan Rektor UIN Syarif HIdayatullah)
    38. Majelis-Majelis Umat Beragama: Din Syamsuddin

    #MenolakLupa Jika Terpilih Jadi Presiden Jokowi Akan Bentuk Kabinet Ramping


    intriknews.com Jakarta - Jokowi telah mengumumkan formasi Kabinet yang akan diusung oleh pemerintahannya sampai tahun 2019 mendatang.

    Tidak seperti janjinya ketika kampanye Pilpres kemarin, Joko Widodo ternyata tidak jadi membentuk Kabinet ramping seperti digembar-gembor kan selama ini.

    Kabinet yang diusung Jokowi terdiri dari 34 Menteri, persis sama dengan Kabinet SBY.

    Inilah janji Jokowi dulu yang akan membentuk Kabinet ramping jika dirinya terpilih jadi Presiden yang berhasil menghipnotis banyak orang untuk memilihnya.

    ***

     
    JIKA TERPILIH JADI PRESIDEN JOKOWI AKAN BENTUK KABINET RAMPING 

    http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/04/21/jika-terpilih-jadi-presiden-jokowi-akan-bentuk-kabinet-ramping
     
    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan mulai merumuskan kabinet yang akan dibentuk calon presiden Joko Widodo bila terpilih pada Pemilu 2014. Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan kabinet gotong royong pada pemerintahan Jokowi akan dirumuskan.
     

    "Prinsipnya kabinet kerjasama parpol kecil, ramping," kata Tjahjo dalam keterangannya, Senin (21/4/2014).
     

    Tjahjo mengatakan salah satu mandat Jokowi sebagai calon presiden untuk menegakkan pilar daulat politik Trisakti. Dimana hal itu bisa terbentuk dengan kepemimpinan nasional yang kuat dan didukung program kerja pro rakyat.
     

    "Pemimpin yang kuat justru akan memiliki karakter yang kuat setia pada idiologi partai yaitu Pancasila 1 Juni dan berkomitmen menegakkan NKRI serta UUD45 dan Kemajemukan Bangsa dan pemimpin yang kuat akan mampu memegang teguh perintah perjuangan menerapkan Trisakti dalam setiap pengambilan keputusan politik pembangunan nasional," ujarnya.
     

    Selain itu, kata Tjahjo, kepemimpinan yang kuat juga didukung kerjasama politik di parlemen khususnya kebijakan politik anggaran dan politik legeslasi guna mendukung program Pro Rakyat.
     

    "Ini yang ditawarkan dalam lobi dengan pimpinan Parpol yang pada prinsipnya dapat dipahami, misalnya Nasdem dengan program restorasinya," kata Tjahjo.
     

    Tjahjo juga menjelaskan pihaknya tidak menginginkan kerjasama antarparpol dimulai dari pembagian kursi kabinet atau posisi tawar wapres.
     

    "Misalnya, kabinet kerja harus banyak mendengar aspirasi masyarakat dan harus berkerja keras memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut," tuturnya.
     

    Anggota Komisi I DPR itu mengatakan PDIP dan Jokowi. menghindari istilah membangun koalisi. Menurutnya arah politik PDIP dan Jokowi membangun kerjasama politik pembangunan Indonesia.
     

    "Kita harus belajar dan mencermati gelagat perkemb dinamika pada koalisi parpol-parpol besar  sepuluh tahun ini yang mayoritas di DPR. Tapi akhirnya tidak mampu mengambil keputusan yang solid dalam setiap proses di DPR - kasihan rakyat yang memilihnya yang akhirnya menunda program pembangunan untuk Rakyat Indonesia," ujarnya. [yq]

    Melawan Lupa!! 16 September Malam Jahanam di Sabra dan Shatila


    intriknews.com Mengingat sejarah, kadang harus menyiapkan diri untuk mengingat luka, dan darah tertumpah. Juga mengingat betapa Yahudi adalah bangsa pelupa karena kesombongan yang barangkali menjadi tabiat asli mereka.

    Bayangkan, mereka punya penyair kebanggaan, Chaim Nahman Bialik, yang mengabadikan pembantaian Yahudi di Kishinev oleh pasukan Tsar di awal Perang Dunia I. Dalam ‘City of Killing’ itu Nahman Bialik menulis, selama tiga hari pasukan Tsar membantai 45 orang Yahudi, membiarkan darah memerahkan jalanan kota.

    Tetapi lihatlah yang dilakukan Ariel Sharon, yang pada 16 September 1982 itu adalah menteri pertahanan Israel. Pasukan Sharon mengepung kamp pengungsi Palestina, Sabra dan Shatila, seraya membonceng gerombolan milisi Kristen Maronit Lebanon—kelompok Falangis.

    Sharon membiarkan kaum Falangis pimpinan Elie Hobeika berpesta darah, membantai para pengungsi Palestina tiga hari lamanya. Di luar kamp, Sharon bersama kepala stafnya, Rafael Etan, berjaga-jaga, memastikan tak ada lagi gedub nyawa bisa keluar dari sana.

    Lalu dunia menyaksikan Sabra dan Shatila merah oleh darah. Tak ada data yang bisa dipercaya, karena semua pihak menutupinya. Pihak pengungsi menyebut hingga 8 ribuan orang—pria-wanita, tua-muda, bahkan bayi mati berkubang darah sendiri.

    Pada Jumat sore, 18 September 1982, beberapa wartawan berhasil menyelinap masuk kamp. Seorang diantaranya wartawan cum diplomet Norwegia, Ane-Karine Arvesen. Ia masih melihat kaum Falangis tengah menyingkirkan mayat-mayat dari rumah-rumah yang dihancurkan di kamp Shatila. Ingat kawan, itu hari ketiga pembantaian, saat pasukan Israel sudah tak ketat lagi menjaga kamp.

    Seterusnya adalah hipokrisi. Demi menutup aib dari dunia, Mahkamah Agung Israel membentuk Komisi Cahan. Hasilnya, pada 1983 komisi itu mengumumkan hasil “penyelidikan” yang hasilnya berkata bahwa Sharon tidak langsung bertanggung jawab atas pembantaian itu. Sharon pun melenggang, meneruskan karier hingga sempat menjadi perdana menteri Israel.

    Tetapi di dunia ini, adakah nyeri yang tak berbalas? Adakah sakit yang tak kembali kepada dia yang menggali?

    Di ujung usia, tepatnya pada 18 Desember 2005, Sharon dihajar stroke. Ringan saja. Ia hanya direkomendasikan untuk dirawat dua hari, dan dijadwalkan akan menjalani operasi pada jantungnya pada 5 Januari 2006. Namun barangkali bahkan Izrail sekali pun punya rasa humor , meski humor yang hitam dan getir. Sehari sebelum itu, Sharon harus balik masuk rumah sakit. Ia kembali diserang stroke, kali ini cukup parah karena juga mengalami pendarahan otak.

    Tujuh jam ia dioperasi untuk menghentikan pendarahan dan membuang gumpalan darah di otaknya. Setelah itu, sisa hidup Sharon menjadi laiknya zombie, yang kehidupannya hanya ditandai serangkai selang-infus-tabung dan grafik dinamis degup jantung. Lalu pada 11 Januari 2014, bertahun-tahun setelah humor Izrail itu, semua diam, sepi. Sharon mati.

    Sumber: inilah

    Bentuk Kabinet Mirip SBY, Jokowi Dituding Ingkar Janji. PDIP Ngeles!!!


    intriknews.com JAKARTA - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menepis anggapan kalau Joko Widodo (Jokowi) telah melanggar janjinya membuat kabinet ramping. Pasalnya, Jokowi tetap mengusung 34 kementerian di kabinetnya.

    Jokowi juga telah memutuskan kombinasi kabinet akan diisi 18 kursi menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri disediakan untuk kalangan profesional dari partai politik.

    Menurut Puan, kombinasi itu sudah tepat dan publik tidak boleh mendikotomi kalau profesional dari kalangan partai politik tidak baik.

    "Kita harus juga bisa melihat tidak adanya dikotomi para profesional dengan parpol. Kan bisa juga orang-orang dari parpol ini adalah orang-orang yang profesional yang sekarang berkiprah di parpol. Terus mempunyai kapabilitas sama baiknya juga dengan orang-orang yang ada di profesional," kata Puan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/9/2014).

    Puan melanjutkan, rancangan postur kabinet Jokowi yang sama dengan jumlah kementerian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak bisa dianggap telah melanggar konsistensinya.

    "Menurut saya marilah kita bersama-sama membangun bangsa ini tanpa dikotomi tanpa mereka darimana berasal. Orang tersebut memang punya kapabilitas dan punya potensi-potensi dalam membantu presiden dan wakil presidennya untuk masa depan bangsa ini," tegasnya.

    Dia menambahkan, dengan postur kabinet ini harus mempunyai kapabilitas. Sehingga, mampu mewujudkan kinerja Jokowi dan wakilnya Jusuf Kalla sesuai dengan visi misinya.


    Sebelumnya diberitakan Jokowi mengumumkan susunan Kabinet yang akan diusungnya lima tahun ke depan dengan komposisi yang mirip dengan Kabinet SBY.

    "Sore hari ini telah kita putuskan jumlah kementerian ada 34. Nantinya akan diduduki oleh pembagiannya oleh 18 profesional dan 16 profesional partai," tegasnya.

    Dia menegaskan, nantinya tetap ada tiga menteri koordinator untuk membantu tugas-tugasnya. "Menko tetap tiga, wakil menteri sementara ini menurut penilaian kita mungkin masih diperlukan di kementerian luar negeri," tuntasnya.


    Jokowi dianggap ingkar janji dan gagal menerapkan Revolusi Mental karena selama debat Capres selalu sesumbar akan membentuk Kabinet ramping dan lepas partai. [yq]
     
    Copyright © 2011. INTRIKNEWS - All Rights Reserved