Berita Terkini

Foto: Y. Pane

intriknews.com -  Ribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Menutup Aurat (GEMAR) mengadakan Aksi Longmarch dari Lap Merdeka Medan Menuju Mesjid Raya Medan, Minggu (14/02).

Kegiatan ini diikuti sekitar 1000 orang yang turun kejalan dengan membagikan hijab syari kepada masyarakat yang di lewati ketika aksi berlangsung. Selain jilbab, massa juga membagikan cokelat yang bertuliskan menolak hari valentine.  Kegiatan ini di ikuti berbagai ormas Islam di Kota Medan seperti KAMMI Medan, PKPU Medan, RDI (Rumah Dakwah Indonesia) Rumah Zakat, JPRMI, One Day One JUZ dan beberapa Ormas Lainnya.

Dalam aksinya mereka menyerukan bahwa hari ini Merupakan Hari Hijab Internasional, dan memboikot Valentine dengan Selogan Valentine NO Hijab Yes.

Salah satu peserta aksi simpatik sedang membagikan jilbab kepada warga pengguna jalan. Foto: Kabarmedan
Kami menghimbau kepada masyarakat muslim Kota Medan untuk menggunakan hijab, karena itu merupakan perintah Allah SWT " kata Mashudi selaku ketua panitia.membagi-bagikan jilbab kepada pengguna jalan di Kota Medan.

“Gerakan ini sangat baik bagi umat muslim, karena menggantikan hari valentine dengan hari hijaber internasional,” kata seorang massa aksi, Siti halimah dikutip dari laman Kabarmedan (14/02).

Koordinator aksi, Widya Wulandari mengatakan, aksi bagi jilbab dan cokelat ini dilakukan sebagai bentuk penolakan keras terhadap umat islam yang merayakan hari valentine.

“Valentine bukanlah tadisi umat islam,” ungkapnya.

Salah seorang pengguna jalan, Iva Syahfirti mengaku, sangat mendukung gerakan bagi-bagi jilbab di hari valentine ini.

“Melalui aksi itu saya berharap peran orang tua untuk dapat memantau aktivitas anaknya. Ini dilakukan karena sekolah mempunyai keterbatasan untuk mengontrol anak didiknya,” pungkasnya.

Dosen jurusan Kimia Fakultas MIPA ITS Sri Fatmawati. Foto: Koran-sindo

intriknews.com - Tidak banyak peneliti wanita dunia asal Indonesia. Namun, dosen Institut Sepuluh Nopember (ITS), Sri Fatmawati, berhasil membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi kebanggaan Merah Putih.

Dosen jurusan Kimia Fakultas MIPA ITS itu masuk dalam lima peneliti wanita terbaik di dunia yang meraih penghargaan The 2016 Elsevier Foundation Awards for Early Career Women Scientists in the Developing World yang digelar di Washington DC, Amerika Serikat.

Rencananya, penghargaan ini akan diserahkan di Negeri Paman Sam itu, Sabtu (13/2).

Penghargaan ini akan diserahkan dalam acara the Gender & Minorities Networking Breakfast at the American Association for the Advancement of Science (AAAS) Annual Meeting di Washington DC, Amerika Serikat.

Selain Sri Fatmawati, empat peneliti lain yang juga menjadi pemenang penghargaan bergengsi ini adalah Sushila Maharjan PhD dari Nepal, Magaly Blas PhD dari Peru, Etheldrera Nakimuli-Mpungu PhD dari Uganda dan Ghanya Naji Mohammed Al-Naqeb PhD dari Yaman. Para penerima penghargaan ini diseleksi melalui sebuah rapat panel para ilmuwan terkemuka di dunia.

“Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, yang saya tahu bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari jiwa saya. Saya berharap akan lebih banyak generasi muda yang bisa berbagai ilmu pengetahuan untuk kehidupan dunia yang lebih baik nantinya,” tutur Fatma, panggilan akrab Sri Fatmawati, saat dihubungi via telepon di Washington DC, AS, seperti yang dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Sabtu (13/2).

Yang mengagumkan, ini merupakan penghargaan internasional kesekian kali yang berhasil diraih perempuan berdarah Madura ini.

Sebelumnya, Fatma juga pernah meraih beberapa penghargaan di antaranya International Fellowship L’Oreal for Women in Science 2013 di Perancis dan Early Chemist Award 2015 di Honolulu, AS.

Sumber: Jawapos


Foto: Tribunnews

intriknews.com -  Jakarta - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid memberikan materi Empat Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) dalam acara sosialisasi kepada Ikatan Da'i Indonesia (Ikadi) di aula Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (13/2/2016).

Dalam paparannya, Hidayat membicarakan soal implementasi UUD Bab XA tentang Hak Asasi Manusia ( HAM ). Menurut Hidayat, saat ini banyak yang salah kaprah dan kebablasan soal implementasi Hak Asasi Manusia dalam hal ini soal kebebasan berpendapat dan berserikat.

"Kebebasan diartikan sangat bebas sebebas-bebasnya seperti banyak yang menuntut soal pernikahan lintas agama, kebebasan pernikahan sejenis sampai menginterpretasikan agama seenak-enaknya dengan berlindung atas nama kebebasan berpendapat contohnya muncul fenomena Gafatar bahkan sampai ada yang mengaku Nabi serta aksi-aksi radikalisme," kata Hidayat.

Padahal, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, kebebasan dibenarkan namun dengan batasan seperti yang tercantum dalam Pasal 28 J yang berbunyi 'Berkewajiban menghargai hak asasi orang lain serta tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan UU'.

"Sudah jelas konstitusi negara Indonesia memberikan kebebasan berekspresi dan berpendapat serta berserikat, namun ada batasan yang ditetapkan perundangan. Jika tidak dibatasi, maka akan sangat kebablasan. Setiap orang bebas mendirikan organisasi negatif misalnya perkumpulan maling, teroris. Pembatasan ada untuk menghormati hak orang lain juga," paparnya.

Dalam kesempatan teersebut, Hidayat juga membahas mengenai arah pembangunan nasional. Indonesia saatnya membutuhkan semacam haluan atau panduan negara seperti GBHN agar arah pembangunan Indonesia menjadi terencana, dan terarah baik.

"Kenapa sangat perlu sebuah haluan negara, sebab selama ini arah pembangunan nasional sesuai dengan visi dan misi Presiden. Padahal sesuai konstitusi, Presiden hanya menjabat selama dua periode yakni hanya selama 10 tahun maksimal. Indonesia negara yang sangat besar mustahil arah pembangunannya jangka pendek hanya 10 tahun," ujarnya.

"Jika Presiden berganti, tidak ada jaminan Presiden selanjutnya akan melanjutkan program Presiden sebelumnya. Kalau itu terjadi maka Indonesia hanya seperti menari poco-poco, bergerak maju mundur samping kanan dan kiri berputar-putar saja," tambahnya.

Untuk memunculkan GBHN yang merupakan produk MPR, lanjut Hidayat, maka harus melalui satu pintu yakni amandemen kembali UUD 1945 yang saat ini tinggal menunggu pengajauan dari 1/3 anggota MPR RI agar itu terwujud.

Acara sosialisasi empat pilar ini sendiri dalam rangkaian kegiatan acara Musyawarah Nasional ke-2 Ikadi yang diselenggatakan marathon dari tanggal 12-13 Februari 2016 ditempat yang sama. Acara ini juga turut dihadiri oleh Menteri Agama dan perwakilan Panglima TNI.

Sumber: Tribunnews


Kadis Pariwisata sebut tak ada prostitusi di Alexis, Lulung minta Ahok selesaikan masalah PSK
Malioboro Hotel and Spa 

intriknews.com Jakarta - Disinyalir ada praktik prositusi di Alexis dan Malioboro Hotel and Spa Jakarta. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana (Lulung). Akan tetapi Kadis Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) DKI Catur Liswanto menyanggah pernyataan tersebut.

"(Alexis) menjadi tempat hiburan, bukan tempat prostitusi," ungkap Catur seperti dilansir detik, Jumat (12/2/2016).

Menurutnya, bukan tanpa alasan ia menyatakan hal itu. Pihaknya telah melakukan pemantauan dan tidak menemukan adanya praktik prositusi di tempat hiburan yang berada di kawasan Jakarta Utara itu.

"Selama pemantauan kami, tidak ada bukti-bukti seperti itu (jadi tempat prositusi). Maka kami tidak berani menindak. Kita kan harus berdasarkan bukti," ujar Catur.

"Dari pengecekan teman-teman di Dinas Pariwisata, mereka masih melakukan usaha hiburan sesuai izinnya," katanya.

Ternyata bukan hanya Alexis saja yang disebut Lulung menjadi lokasi praktik prostitusi. Malioboro Hotel and Spa yang berada di Jakarta Barat diklaim politisi PPP itu juga melakukan bisnis jasa seksual, layaknya lokalisasi Kalijodo.

"Alexis izinnya apa, griya sehat. Ada pelacur di sana. Mau enggak Ahok tertibkan di sana. Malioboro izinnya griya sehat. Yang ada pelacuran," ujar Lulung saat ditemui di kantornya, Jumat (12/2).

Ia meminta agar Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menyelesaikan permasalahan Kalijodo dengan cara persuasif. Ia juga berharap agar Ahok memberikan pembinaan kepada para PSK Kalijodo.

"Pak Ahok ingin membuat relokasi prostitusi. Sekarang yang ada kenapa tidak dibina. Di situ (Kalijodo) tidak terjadi kejahatan. Mereka cari makan doang di sana. Penertiban, lakukanlah penataan. Bina orangnya," ujarnya.

pbb danai lgbt di indonesia
Pihak PBB kampanyekan persamaan hak bagi LGBT (img: straitstime)

intriknews.com Jakarta -  Komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBTI) di Indonesia dan tiga negara Asia lainnya akan mendapat kucuran dana melimpah sebesar USD8 juta atau sekitar Rp107,8 miliar untuk mendukung program mereka.

Adalah UNDP yang mencairkan dana melimpah yang berasal dari kemitraan regional antara Kedutaan Besar Swedia di Bangkok dan USAID untuk kelancaran program tersebut. Selain komunitas LGBTI Indonesia, komunitas serupa di China, Filipina dan Thailand juga mendapat dukungan dana dari proyek UNDP itu.

Dikutip dari situs resmi UNDP, proyek ini dimulai Desember 2014 hingga September 2017. “Inisiatif ini bertujuan untuk memajukan kesejahteraan lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks (LGBTI) orang, dan mengurangi ketimpangan dan marginalisasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender (SOGI),” demikian keterangan tertulis yang dilansir Sindonews pada Jumat (12/2/2016).

Inisiatif ini, menurut UNDP, merupakan kolaborasi dengan masyarakat sipil, yang melibatkan lembaga-lembaga nasional dan regional untuk memajukan hukum dan kebijakan protektif.

”Inisiatif mengakui bahwa populasi LGBTI tertentu, termasuk lesbian, gay, pria dan perempuan transgender dan dan orang interseks menghadapi beragam pengalaman pada identitas mereka yang berbeda gender, ekspresi, dan konteks sosial budaya,” lanjut keterangan dari pihak UNDP.

Organisasi ini merinci tujuan dari proyek tersebut. Di antaranya, mendukung hak-hak LGBTI melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat hingga mengatasi stigma, diskriminasi dan mengakhiri praktik-praktik berbahaya  termasuk pelanggaran HAM terhadap individu LGBTI melalui mobilisasi masyarakat untuk terlibat dalam dialog dengan semua stakeholder.

Foto: Liputan6

intriknews.com - Jakarta - Ribuan guru honorer K2 se-Indonesia menyampaikan keluhannya kepada Presiden Joko Widodo selama tiga hari dari hari Rabu (10/3) hingga Jum'at (12/2).

Tapi, selama tiga hari demo di depan Istana negara Presiden Joko Widodo tidak ingin menemui ribuan guru honorer K2 se-Indonesia.

Untuk itu, Ketua Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, merasa seperti diperbudak oleh negara karena pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan para guru honorer.

"Jangan kami memperbudak dinegara sendiri, ketika kami bekerja dihitung tapi kesejahteraan diabaikan. Kami ini pengabdi negara yang sesungguhnya," ujar Titi dalam acara diskusi dengan tema Mengejar Takdir Tenaga Honorer, Jakarta, Sabtu (13/2/2016).

Ia meminta kepada pemerintah untuk melihat keadaan para guru honorer dengan hati. Dimana, ada banyak guru-guru honorer yang sudah mengabdi selama puluhan tahun tapi diabaikan kesejahteraannya.

"Kita sudah mengabdi puluhan tahun, kami hanya sisi kemanusiaan untuk melihat kami dengan hati," ungkapnya.

Sumber: Teropongsenayan


Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.